Kolaka, Sultra (ANTARA Sulsel) - Talud bendungan didesa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan oleh dinas PU bidang pengairan runtuh akibat banjir di daerah itu.
Kepala bidang pengairan dinas PU Kolaka, Suwito di Kolaka, Rabu, mengatakan, jebolnya talud penahan air dibendungan itu diakibatkan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu .
"Talud Bendungan menggunakan anggaran APBD Kolaka sebesar Rp328 juta, baru dikerjakan oleh CV Ilham Pratama," Katanya.
Saat ini, sudah dilakukan perbaikan oleh kontraktornya dengan menggunakan bronjong disepanjang talud yang roboh sepanjang 13,5 meter karena masih ada dana pemeliharaannya.
"Bendungan itu berfungsi kembali dan petani sudah bisa memanfaatkan aliran air ke irigasi pertanian," ucapnya.
Menurutnya pembangunan talud itu sudah selesai sesuai dengan bestek namun adanya bencana banjir yang merobohkan talud itu sehingga digantikan dengan pemasangan bronjong.
"Dana yang dihabiskan dalam pemasangan bronjong itu sebesar Rp67 juta," ujarnya.
Karena menurut Suwito, dalam pekerjaan itu ada yang sifatnya force major dimana pihak pertama wajib untuk membayarkan kepada pihak kedua prestasi pekerjaan serta bahan-bahan atau bahan lain yang akan menjadi milik pihak kesatu
Kepala bidang pengairan dinas PU Kolaka, Suwito di Kolaka, Rabu, mengatakan, jebolnya talud penahan air dibendungan itu diakibatkan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu .
"Talud Bendungan menggunakan anggaran APBD Kolaka sebesar Rp328 juta, baru dikerjakan oleh CV Ilham Pratama," Katanya.
Saat ini, sudah dilakukan perbaikan oleh kontraktornya dengan menggunakan bronjong disepanjang talud yang roboh sepanjang 13,5 meter karena masih ada dana pemeliharaannya.
"Bendungan itu berfungsi kembali dan petani sudah bisa memanfaatkan aliran air ke irigasi pertanian," ucapnya.
Menurutnya pembangunan talud itu sudah selesai sesuai dengan bestek namun adanya bencana banjir yang merobohkan talud itu sehingga digantikan dengan pemasangan bronjong.
"Dana yang dihabiskan dalam pemasangan bronjong itu sebesar Rp67 juta," ujarnya.
Karena menurut Suwito, dalam pekerjaan itu ada yang sifatnya force major dimana pihak pertama wajib untuk membayarkan kepada pihak kedua prestasi pekerjaan serta bahan-bahan atau bahan lain yang akan menjadi milik pihak kesatu
"Apabila terjadi salah satu keadaan force mayor yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 20 maka pihak kedua wajib mengambil langkah-langkah atau tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar," ujar Suwito. F.C. Kuen