Palu (ANTARA Sulsel) - Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Herman Agan mengatakan pemerintah harus lebih serius mengimplementasikan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya koridor Sulawesi di Sulawesi Tengah.
"Ini penting sekali untuk daerah kita khususnya terkait dengan peningkatan perbaikan layanan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jembatan dan bandara," katanya di Palu, Kamis.
Herman mengatakan infrastruktur adalah salah satu jawaban dalam mendorong kinerja ekspor khususnya di daerah-daerah berbasis sumber daya alam pertanian dan pertambangan seperti Sulawesi Tengah.
Herman yang juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu mengatakan belum memadainya infrastruktur di daerah akan menambah biaya mobilisasi barang dan jasa sehingga berdampak pada biaya produksi dan kinerja ekpsor.
"Program MP3EI itu kita harapkan bisa mengurai masalah ini. Tetapi kelihatannya belum bergerak serius," katanya.
Dia mengatakan khusus di Sulawesi Tengah MP3EI tersebut sangat penting mengingat disetujuinya Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah oleh Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu daerah KEK di Indonesia.
Menurut Herman, pembangunan KEK bakal menemui kendala jika infrastruktur pendukung tidak dibangun sejak sekarang.
MP3EI dan KEK kata dia, ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan.
"Keduanya punya misi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan integrasi pasar domestik dan internasional," katanya.
Mantan Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulawesi Tengah itu mengatakan pemerintah pusat mestinya menjadikan Sulawesi Tengah perioritas MP3EI karena selain strategis secara geografis, juga memiliki potensi sumber daya alam terbarukan maupun yang tidak terbarukan seperti tambang dan mineral.
Dia mengatakan kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor nikel mentah (ore) misalnya, harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur jalan karena setelah pabrik olahan dan pemurnian beroperasi maka kinerja ekspor diperkirakan akan semakin baik.
"Tapi kalau infrastruktur jalan, pelabuhan tidak mendukung, tetap saja tidak efisien. Nah, di sinilah MP3EI itu kita butuhkan," katanya.
Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah menyebutkan penerimaan devisa ekspor berbagai komoditas migas dan nonmigas dari SulawesiTengah anjlok hingga hampir 40 persen pada Januari 2014.
Penurunan itu terjadi salah satunya akibat terhentinya ekspor nikel mentah pascapemberlakukan UU No 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.
Penerimaan devisa ekspor sebesar 19,82 juta dolar AS, turun hampir40 persen dibanding Januari 2013 yang mencapai 33,50 juta dolarAS. Budi Suyanto
"Ini penting sekali untuk daerah kita khususnya terkait dengan peningkatan perbaikan layanan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jembatan dan bandara," katanya di Palu, Kamis.
Herman mengatakan infrastruktur adalah salah satu jawaban dalam mendorong kinerja ekspor khususnya di daerah-daerah berbasis sumber daya alam pertanian dan pertambangan seperti Sulawesi Tengah.
Herman yang juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu mengatakan belum memadainya infrastruktur di daerah akan menambah biaya mobilisasi barang dan jasa sehingga berdampak pada biaya produksi dan kinerja ekpsor.
"Program MP3EI itu kita harapkan bisa mengurai masalah ini. Tetapi kelihatannya belum bergerak serius," katanya.
Dia mengatakan khusus di Sulawesi Tengah MP3EI tersebut sangat penting mengingat disetujuinya Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah oleh Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu daerah KEK di Indonesia.
Menurut Herman, pembangunan KEK bakal menemui kendala jika infrastruktur pendukung tidak dibangun sejak sekarang.
MP3EI dan KEK kata dia, ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan.
"Keduanya punya misi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan integrasi pasar domestik dan internasional," katanya.
Mantan Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulawesi Tengah itu mengatakan pemerintah pusat mestinya menjadikan Sulawesi Tengah perioritas MP3EI karena selain strategis secara geografis, juga memiliki potensi sumber daya alam terbarukan maupun yang tidak terbarukan seperti tambang dan mineral.
Dia mengatakan kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor nikel mentah (ore) misalnya, harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur jalan karena setelah pabrik olahan dan pemurnian beroperasi maka kinerja ekspor diperkirakan akan semakin baik.
"Tapi kalau infrastruktur jalan, pelabuhan tidak mendukung, tetap saja tidak efisien. Nah, di sinilah MP3EI itu kita butuhkan," katanya.
Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah menyebutkan penerimaan devisa ekspor berbagai komoditas migas dan nonmigas dari SulawesiTengah anjlok hingga hampir 40 persen pada Januari 2014.
Penurunan itu terjadi salah satunya akibat terhentinya ekspor nikel mentah pascapemberlakukan UU No 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.
Penerimaan devisa ekspor sebesar 19,82 juta dolar AS, turun hampir40 persen dibanding Januari 2013 yang mencapai 33,50 juta dolarAS. Budi Suyanto