Makassar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan mengapresiasi Program Mini Distribution Centre (MDC) atau Toko Murah Inflasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat bekerja sama dengan sejumlah pihak.
"Kebijakan Pemkab Bulukumba patut diapresiasi dalam mengendalikan inflasi di lapangan," kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Hasiando Ginsar Manik dalam keterangan Humas BI Sulsel di Makassar, Rabu.
Dalam kunjungan ke Bulukumba, Hasiando bersama rombongan meninjau pelaksanaan Program MDC yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Bulukumba. Rombongan melakukan pengecekan harga bahan pokok di Pasar Cekkeng, Bulukumba, dan harga-harga bahan pokok tercatat relatif stabil.
Pada peninjauan tersebut, Hasiando didampingi Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf, Dandim 1411, Letkol Inf. Kaharuddin Djamaluddin, Sekda Bulukumba Ali Saleng, Kepala Bulog Bulukumba Ervina Zulaeha, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Bulukumba Amry, dan Kadis Kominfo Bulukumba Asdar A Bennu.
Di Pasar Cekkeng, rombongan melihat langsung depot MDC atau Toko Murah Inflasi yang disiapkan oleh Bulog Bulukumba bekerja sama dengan Pemkab Bulukumba.
Ervina mengatakan sudah ada 11 unit MDC yang dibentuk yang tersebar di 10 kecamatan. Selain itu disiapkan MDC Keliling dengan menggunakan mobil boks.
Dia menyebutkan, MDC dibentuk untuk melakukan stabilisasi atau mengendalikan harga, bukan untuk mencari keuntungan. Makanya bahan pokok yang dijual, harganya tidak boleh lebih tinggi dari harga pedagang lainnya.
“Bahan pokok seperti beras, minyak dan terigu itu dijualnya sama masyarakat bukan kepada pedagang,” jelas Ervina.
Dia menyebut Progam MDC hanya ada tiga di Sulsel yaitu Makassar, Parepare dan Bulukumba. Ia berharap Program MDC ini menjadi salah satu faktor pendukung pengendalian inflasi di daerah.
Menurut dia, inflasi Bulukumba relatif rendah. Ini bisa dilihat dari dari terakhir bulan April (Ytd) sebesar 0,44 persen.
Pada kesempatan itu Hasiando memuji langkah Pemkab Bulukumba dalam pengendalian inflasi, seperti program ketahanan pangan sampai ke desa dengan alokasi anggaran minimal 40 persen.
Termasuk gerakan memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong untuk tanaman jangka pendek seperti cabai dan sayuran.
“Jadi inflasi itu tidak sekedar hanya melihat data angkanya, tapi kita juga mau melihat apa yang telah dilakukan atau apa action atau tindakannya,” kata Hasiando.
Sebelumnya, Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba memaparkan, pihaknya terus memperkuat program ketahanan pangan, karena 70 persen lebih perekonomian daerah ditopang oleh sektor pertanian.
Andi Utta menekankan kepada aparat di bawahnya untuk memfasilitasi bahan pokok warganya dengan menyiapkan kebun bersama untuk menanam cabai atau sayuran.
“Lahan lahan yang tidak digunakan harus produktif. Minta izin kepada pemiliknya agar bisa dimanfaatkan untuk tanaman jangka pendek,” kata Andi Utta.
TPID merupakan tim yang dibentuk di setiap daerah sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam rangka pengendalian inflasi. Baik dari unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, instansi vertikal, maupun BUMN atau pihak swasta.
"Kebijakan Pemkab Bulukumba patut diapresiasi dalam mengendalikan inflasi di lapangan," kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Hasiando Ginsar Manik dalam keterangan Humas BI Sulsel di Makassar, Rabu.
Dalam kunjungan ke Bulukumba, Hasiando bersama rombongan meninjau pelaksanaan Program MDC yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Bulukumba. Rombongan melakukan pengecekan harga bahan pokok di Pasar Cekkeng, Bulukumba, dan harga-harga bahan pokok tercatat relatif stabil.
Pada peninjauan tersebut, Hasiando didampingi Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf, Dandim 1411, Letkol Inf. Kaharuddin Djamaluddin, Sekda Bulukumba Ali Saleng, Kepala Bulog Bulukumba Ervina Zulaeha, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Bulukumba Amry, dan Kadis Kominfo Bulukumba Asdar A Bennu.
Di Pasar Cekkeng, rombongan melihat langsung depot MDC atau Toko Murah Inflasi yang disiapkan oleh Bulog Bulukumba bekerja sama dengan Pemkab Bulukumba.
Ervina mengatakan sudah ada 11 unit MDC yang dibentuk yang tersebar di 10 kecamatan. Selain itu disiapkan MDC Keliling dengan menggunakan mobil boks.
Dia menyebutkan, MDC dibentuk untuk melakukan stabilisasi atau mengendalikan harga, bukan untuk mencari keuntungan. Makanya bahan pokok yang dijual, harganya tidak boleh lebih tinggi dari harga pedagang lainnya.
“Bahan pokok seperti beras, minyak dan terigu itu dijualnya sama masyarakat bukan kepada pedagang,” jelas Ervina.
Dia menyebut Progam MDC hanya ada tiga di Sulsel yaitu Makassar, Parepare dan Bulukumba. Ia berharap Program MDC ini menjadi salah satu faktor pendukung pengendalian inflasi di daerah.
Menurut dia, inflasi Bulukumba relatif rendah. Ini bisa dilihat dari dari terakhir bulan April (Ytd) sebesar 0,44 persen.
Pada kesempatan itu Hasiando memuji langkah Pemkab Bulukumba dalam pengendalian inflasi, seperti program ketahanan pangan sampai ke desa dengan alokasi anggaran minimal 40 persen.
Termasuk gerakan memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong untuk tanaman jangka pendek seperti cabai dan sayuran.
“Jadi inflasi itu tidak sekedar hanya melihat data angkanya, tapi kita juga mau melihat apa yang telah dilakukan atau apa action atau tindakannya,” kata Hasiando.
Sebelumnya, Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba memaparkan, pihaknya terus memperkuat program ketahanan pangan, karena 70 persen lebih perekonomian daerah ditopang oleh sektor pertanian.
Andi Utta menekankan kepada aparat di bawahnya untuk memfasilitasi bahan pokok warganya dengan menyiapkan kebun bersama untuk menanam cabai atau sayuran.
“Lahan lahan yang tidak digunakan harus produktif. Minta izin kepada pemiliknya agar bisa dimanfaatkan untuk tanaman jangka pendek,” kata Andi Utta.
TPID merupakan tim yang dibentuk di setiap daerah sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam rangka pengendalian inflasi. Baik dari unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, instansi vertikal, maupun BUMN atau pihak swasta.