Makassar (ANTARA) - Multi Stakeholder Forum (MSF) II bahas peran strategis parlemen dalam mendorong kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi.
"Pentingnya bahasan ini untuk mendorong kebijakan terkait EBT yang sejak 2018 sudah mulai digaungkan, namun implementasi EBT di lapangan belum signifikan terlihat," kata Koordinator DivisiRepresentasi IPC Arif Adiputro di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, perlu disadari bahwa kebijakan energi nasional menjadi kunci dalam mengarahkan negara menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan lingkungan dan ketersediaan energi untuk generasi mendatang.
Pasalnya, lanjut dia, energi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sementata Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi yang besar dan ekonomi yang terus tumbuh, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya energi secara berkelanjutan.
Sementara dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia terdiri dari Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), Rancangan Umum Pembangkit Tenaga Listrikan (RUPTL) serta Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan pedoman strategis yang menjadi landasan untuk mengelola sumber daya energi negara ini.
Dokumen ini mencakup berbagai aspek, seperti produksi energi, distribusi, konsumsi, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, untuk mencapai visi berkelanjutan ini, diperlukan evaluasi mendalam serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum.
Sementara itu, Anggota DPR RI terpilih DR Syamsul Rizal MI mengatakan, MSF menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi oleh masyarakat kepada anggota legislatif terpilih dan mendiskusikan berbagai aspek dalam dokumen kebijakan energi nasional.
"MSF memungkinkan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkumpul, berbagi pemikiran, pengalaman, serta pandangan mereka tentang dokumen kebijakan tersebut," katanya.
Menurut dia, hal ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kunci yang ada, tetapi juga membantu merumuskan rekomendasi dan solusi yang lebih baik untuk mewujudkan tujuan kebijakan energi nasional yang berkelanjutan.
"Melalui MSF ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam sektor energi Indonesia," katanya.
Termasuk MSF ini akan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan di masa depan.
"Pentingnya bahasan ini untuk mendorong kebijakan terkait EBT yang sejak 2018 sudah mulai digaungkan, namun implementasi EBT di lapangan belum signifikan terlihat," kata Koordinator DivisiRepresentasi IPC Arif Adiputro di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, perlu disadari bahwa kebijakan energi nasional menjadi kunci dalam mengarahkan negara menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan lingkungan dan ketersediaan energi untuk generasi mendatang.
Pasalnya, lanjut dia, energi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sementata Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi yang besar dan ekonomi yang terus tumbuh, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya energi secara berkelanjutan.
Sementara dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia terdiri dari Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), Rancangan Umum Pembangkit Tenaga Listrikan (RUPTL) serta Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan pedoman strategis yang menjadi landasan untuk mengelola sumber daya energi negara ini.
Dokumen ini mencakup berbagai aspek, seperti produksi energi, distribusi, konsumsi, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, untuk mencapai visi berkelanjutan ini, diperlukan evaluasi mendalam serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum.
Sementara itu, Anggota DPR RI terpilih DR Syamsul Rizal MI mengatakan, MSF menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi oleh masyarakat kepada anggota legislatif terpilih dan mendiskusikan berbagai aspek dalam dokumen kebijakan energi nasional.
"MSF memungkinkan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkumpul, berbagi pemikiran, pengalaman, serta pandangan mereka tentang dokumen kebijakan tersebut," katanya.
Menurut dia, hal ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kunci yang ada, tetapi juga membantu merumuskan rekomendasi dan solusi yang lebih baik untuk mewujudkan tujuan kebijakan energi nasional yang berkelanjutan.
"Melalui MSF ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam sektor energi Indonesia," katanya.
Termasuk MSF ini akan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan di masa depan.