Makassar (ANTARA Sulsel) - Pakar dan staf ahli Biro Bina NAPZA dan HIV/AIDS Kantor Gubernur Sulsel Prof Dr Andi Agustang MSi mengatakan kemiskinan, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adaptif lainnya), dan HIV/AIDS telah menjadi "lingkaran setan" yang perlu diputus.
"Faktor kemiskinan mendorong seseorang menjadi kurir atau bandar narkoba. Demikian halnya dahsyatnya kemiskinan berperan menstimuli seseorang terjun dalam dunia prostitusi yang sangat rentan terjangkit HIV/AIDS," katanya pada `Pemantapan Up Dating Data NAPZA, dan HIV/AIDS Berbasis Gender, Kemiskinan dan Nilai-Nilai Lokal` di Makassar, Sabtu.
Pada sisi lain, akibat penyalahgunaan NAPZA tentu berujung pada keluarga yang pada akhirnya akan jatuh miskin, kenyataan yang sama juga terjadi pada epidemik HIV-AIDS, kemiskinan merupakan akibat pembiayaan kesehatan yang mahal.
Doktor Sosiologi Antropologi PPs-Universitas Padjajaran Bandung ini mengatakan populasi miskin dalam arena pelayanan kesehatan selalu sulit mendapatkan akses sehingga mereka pada umumnya mengalami komplikasi penyakit akibat NAPZA dan HIV/AIDS.
"Tergerusnya nilai-nilai lokal sebagai akibat dominasi nilai-nilai global telah mengubah secara drastis gaya hidup masyarakat dewasa ini. Akibatnya, standar nilai baik dan buruk bagi masyarakat bertransformasi menjadi standar perilaku hedonisme," katanya.
Menurut Guru Besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Makassar itu, budaya hedonisme merupakan "driving force" berkembangnya
perilaku berisiko, baik risiko NAPZA maupun risiko HIV dan AIDS.
"Upaya mengakhiri kemiskinan di masyarakat dibutuhkan upaya lintas sektor, yakni pelayanan kesehatan harus "pro poor", tidak lagi terkesan menganut prinsip liberalisme kesehatan," kata alumni SMAN Mare Bone itu.
Selain itu, menumbuhkan kembali modal sosial masyarakat seperti kerja sama, gotong royong, dan solidaritas, sehingga kontrol sosial memiliki kekuatan dalam menyaring perilaku menyimpang.
"Menggunakan `gatekeeper` (tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda/perempuan) dalam menyebarluaskan informasi yang benar di dalam masyarakat. Semua kegiatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA dan HIV-AIDS berorientasi pada standar nilai-nilai lokal yang dianut," tegasnya.
Ketua Prodi S3 Sosiologi PPs-UNM itu mengatakan bantuan modal dan keterampilan serta manajemen usaha bagi populasi berisiko yang miskin, baik dalam sasaran individu maupun keluarga (penyalahguna NAPZA dan PSK) dalam rangka alih profesi.
"Seluruh tahapan pengelolaan data yang dimulai dari pengumpulan, analisis, penyajian, dan pelaporan sedapat mungkin memperhitungkan aspek kemiskinan dan nilai-nilai lokal," ungkap anggota Dewan Pakar Kerukunan Keluarga Bone Provinsi Sulsel.
Selanjutnya, tahapan pengumpulan data, strategi dapat diarahkan pada penyetelan instrumen pengumpulan data yang berisikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan kemiskinan dan nilai-nilai lokal serta tahapan analisis data, strategi analisis sebaiknya menggunakan kemiskinan dan nilai-nilai lokal sebagai perspektif analisis. EM Yacub
"Faktor kemiskinan mendorong seseorang menjadi kurir atau bandar narkoba. Demikian halnya dahsyatnya kemiskinan berperan menstimuli seseorang terjun dalam dunia prostitusi yang sangat rentan terjangkit HIV/AIDS," katanya pada `Pemantapan Up Dating Data NAPZA, dan HIV/AIDS Berbasis Gender, Kemiskinan dan Nilai-Nilai Lokal` di Makassar, Sabtu.
Pada sisi lain, akibat penyalahgunaan NAPZA tentu berujung pada keluarga yang pada akhirnya akan jatuh miskin, kenyataan yang sama juga terjadi pada epidemik HIV-AIDS, kemiskinan merupakan akibat pembiayaan kesehatan yang mahal.
Doktor Sosiologi Antropologi PPs-Universitas Padjajaran Bandung ini mengatakan populasi miskin dalam arena pelayanan kesehatan selalu sulit mendapatkan akses sehingga mereka pada umumnya mengalami komplikasi penyakit akibat NAPZA dan HIV/AIDS.
"Tergerusnya nilai-nilai lokal sebagai akibat dominasi nilai-nilai global telah mengubah secara drastis gaya hidup masyarakat dewasa ini. Akibatnya, standar nilai baik dan buruk bagi masyarakat bertransformasi menjadi standar perilaku hedonisme," katanya.
Menurut Guru Besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Makassar itu, budaya hedonisme merupakan "driving force" berkembangnya
perilaku berisiko, baik risiko NAPZA maupun risiko HIV dan AIDS.
"Upaya mengakhiri kemiskinan di masyarakat dibutuhkan upaya lintas sektor, yakni pelayanan kesehatan harus "pro poor", tidak lagi terkesan menganut prinsip liberalisme kesehatan," kata alumni SMAN Mare Bone itu.
Selain itu, menumbuhkan kembali modal sosial masyarakat seperti kerja sama, gotong royong, dan solidaritas, sehingga kontrol sosial memiliki kekuatan dalam menyaring perilaku menyimpang.
"Menggunakan `gatekeeper` (tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda/perempuan) dalam menyebarluaskan informasi yang benar di dalam masyarakat. Semua kegiatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA dan HIV-AIDS berorientasi pada standar nilai-nilai lokal yang dianut," tegasnya.
Ketua Prodi S3 Sosiologi PPs-UNM itu mengatakan bantuan modal dan keterampilan serta manajemen usaha bagi populasi berisiko yang miskin, baik dalam sasaran individu maupun keluarga (penyalahguna NAPZA dan PSK) dalam rangka alih profesi.
"Seluruh tahapan pengelolaan data yang dimulai dari pengumpulan, analisis, penyajian, dan pelaporan sedapat mungkin memperhitungkan aspek kemiskinan dan nilai-nilai lokal," ungkap anggota Dewan Pakar Kerukunan Keluarga Bone Provinsi Sulsel.
Selanjutnya, tahapan pengumpulan data, strategi dapat diarahkan pada penyetelan instrumen pengumpulan data yang berisikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan kemiskinan dan nilai-nilai lokal serta tahapan analisis data, strategi analisis sebaiknya menggunakan kemiskinan dan nilai-nilai lokal sebagai perspektif analisis. EM Yacub