Mamuju (ANTARA) - Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) melakukan evaluasi kinerja pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat.
"Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri akan melakukan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di Sulbar. Mereka akan ada di sini selama sekitar 10 hari," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, saat memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Itjen Kemendagri, di Mamuju, Senin.
Kegiatan itu dihadiri Tim Pemeriksa Itjend Kemendagri, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.
Sekda menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan mulai dari aspek perencanaan sampai evaluasi ke masing-masing OPD.
Ada sembilan poin yang akan dievaluasi, mulai kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan pemilihan umum dan Pilkada 2024, pengelolaan keuangan daerah, penanganan stunting hingga stabilitas daerah.
"Semuanya itu akan dievaluasi oleh Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri. Pemerintahan yang baik itu dilihat keberlanjutan hasil evaluasi. Jadi semakin bagus pengawasan maka semakin bagus pemerintahan. Olehnya itu, harus terbangun budaya keterbiasaan saat dievaluasi," jelas Idris.
Sementara Ricky, salah seorang tim dari Itjen Kemendagri menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan pemeriksaan reguler yang dilaksanakan setiap tahun.
Ia menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan, ada beberapa pencapaian yang dilakukan Pemprov Sulbar yang mendapatkan apresiasi.
"Sama seperti daerah lainnya, ada apresiasi yang sudah dicapai, ada juga hal-hal yang mesti diperbaiki. Evaluasinya tahun lalu juga baik dan kita harap ke depan, kinerja pemerintahan di Sulbar semakin baik," ujar Ricky.
"Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri akan melakukan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di Sulbar. Mereka akan ada di sini selama sekitar 10 hari," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, saat memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Itjen Kemendagri, di Mamuju, Senin.
Kegiatan itu dihadiri Tim Pemeriksa Itjend Kemendagri, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.
Sekda menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan mulai dari aspek perencanaan sampai evaluasi ke masing-masing OPD.
Ada sembilan poin yang akan dievaluasi, mulai kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan pemilihan umum dan Pilkada 2024, pengelolaan keuangan daerah, penanganan stunting hingga stabilitas daerah.
"Semuanya itu akan dievaluasi oleh Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri. Pemerintahan yang baik itu dilihat keberlanjutan hasil evaluasi. Jadi semakin bagus pengawasan maka semakin bagus pemerintahan. Olehnya itu, harus terbangun budaya keterbiasaan saat dievaluasi," jelas Idris.
Sementara Ricky, salah seorang tim dari Itjen Kemendagri menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan pemeriksaan reguler yang dilaksanakan setiap tahun.
Ia menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan, ada beberapa pencapaian yang dilakukan Pemprov Sulbar yang mendapatkan apresiasi.
"Sama seperti daerah lainnya, ada apresiasi yang sudah dicapai, ada juga hal-hal yang mesti diperbaiki. Evaluasinya tahun lalu juga baik dan kita harap ke depan, kinerja pemerintahan di Sulbar semakin baik," ujar Ricky.