Mamuju (ANTARA) - Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten di Sulbar membahas percepatan penanganan konektivitas pada area "blankspot" (tidak terjangkau sinyal telekomunikasi) di daerah itu.
"Rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten di Sulbar tersebut sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah blankspot internet di sejumlah kabupaten," kata Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula di Mamuju, Jumat.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Telekomunikasi Kemenkominfo untuk membahas penyelesaian blankspot internet 4G di Sulbar.
Pada rapat koordinasi itu, lanjut Mustari, Diskominfo Sulbar memfasilitasi pengajuan usulan rencana pembangunan jaringan telekomunikasi di seluruh kabupaten di Sulbar.
"Pengajuan dilakukan melalui aplikasi signal.kominfo.go.id Kemenkominfo dengan menggunakan akun tunggal setiap kabupaten yang berada pada Dinas Kominfo," ujar Mustari.
Pengusulan tersebut, kata Mustari, dapat diajukan untuk wilayah blankspot internet maupun daerah dengan signal lemah di kabupaten masing-masing di wilayah Provinsi Sulbar.
"Dalam usulan tersebut juga akan dimuat permohonan yang disertai data dukung kondisi lapangan yang lengkap dan akurat sesuai format isian dalam aplikasi sampai 31 Juli 2024," kata Mustari.
Mustari menyampaikan bahwa dibutuhkan langkah nyata dan cepat semua pihak untuk mendukung akselerasi penyediaan akses internet di semua titik blankspot area, khususnya di wilayah pedesaan yang berada di pedalaman terpencil serta di jalur perlintasan.
Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan peluang yang masih dibuka oleh Kemenkominfo hingga 31 Juli 2024.
"Semua titik blankspot dan signal lemah di seluruh wilayah kabupaten dapat diusulkan dengan data yang lengkap, tidak ada yang terlewatkan," jelas Mustari.
Sementara, Kabid E Goverment Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, dibutuhkan kerja tim yang melibatkan banyak instansi di setiap kabupaten untuk melaksanakan pengumpulan dan penginputan data dukung usulan ke aplikasi signal, agar target dan informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi.
"Kelengkapan, validitas dan fisibilitas usulan yang disampaikan akan sangat menentukan kelancaran proses analisis yang dilakukan Kemenkominfo untuk dapat diputuskan rencana pembangunan jaringannya bisa dieksekusi," jelas Ridwan.
"Rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten di Sulbar tersebut sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah blankspot internet di sejumlah kabupaten," kata Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula di Mamuju, Jumat.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Telekomunikasi Kemenkominfo untuk membahas penyelesaian blankspot internet 4G di Sulbar.
Pada rapat koordinasi itu, lanjut Mustari, Diskominfo Sulbar memfasilitasi pengajuan usulan rencana pembangunan jaringan telekomunikasi di seluruh kabupaten di Sulbar.
"Pengajuan dilakukan melalui aplikasi signal.kominfo.go.id Kemenkominfo dengan menggunakan akun tunggal setiap kabupaten yang berada pada Dinas Kominfo," ujar Mustari.
Pengusulan tersebut, kata Mustari, dapat diajukan untuk wilayah blankspot internet maupun daerah dengan signal lemah di kabupaten masing-masing di wilayah Provinsi Sulbar.
"Dalam usulan tersebut juga akan dimuat permohonan yang disertai data dukung kondisi lapangan yang lengkap dan akurat sesuai format isian dalam aplikasi sampai 31 Juli 2024," kata Mustari.
Mustari menyampaikan bahwa dibutuhkan langkah nyata dan cepat semua pihak untuk mendukung akselerasi penyediaan akses internet di semua titik blankspot area, khususnya di wilayah pedesaan yang berada di pedalaman terpencil serta di jalur perlintasan.
Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan peluang yang masih dibuka oleh Kemenkominfo hingga 31 Juli 2024.
"Semua titik blankspot dan signal lemah di seluruh wilayah kabupaten dapat diusulkan dengan data yang lengkap, tidak ada yang terlewatkan," jelas Mustari.
Sementara, Kabid E Goverment Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, dibutuhkan kerja tim yang melibatkan banyak instansi di setiap kabupaten untuk melaksanakan pengumpulan dan penginputan data dukung usulan ke aplikasi signal, agar target dan informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi.
"Kelengkapan, validitas dan fisibilitas usulan yang disampaikan akan sangat menentukan kelancaran proses analisis yang dilakukan Kemenkominfo untuk dapat diputuskan rencana pembangunan jaringannya bisa dieksekusi," jelas Ridwan.