Palu (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan dana Rp40 miliar dalam APBD 2014 untuk membiayai program terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis 'bedah kampung" di lima kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi.
"Kami prihatin dengan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi. Karena itu, mulai tahun ini, kami coba secara bertahap memerangi kemiskinan itu lewat program terpadu 'bedah kampung'," kata Gubernur Sulteng Longki Djanggola kepada Antara dalam wawancara khusus menyambut HUT ke-50 Provinsi Sulteng 13 April 2014 di ruang kerjanya di Palu, Jumat.
Gubernur yang didampingi Ketua Bappeda Prof Dr Patta Tope menyebutkan angka kemiskinan di daerahnya pada 2013 tercatat 14,32 persen atau 400.070 jiwa, namun sudah bisa diturunkan dibanding tahun 2012 yang tercatat 14,74 persen (406.600 jiwa).
Angka kemiskinan tertinggi terdpat di Kabupaten Tojo Unauna yakni 20,97 persen dan terendah di Kota Palu yakni 8,58 persen.
Keberhasilan Sulteng menurunkan angka kemiskinan pada 2013, kata Longki, menyebabkan daerah yang dipimpinnya meraih penghargaan terbaik kedua MDGs (Millenium Development Goals) untuk laju pengurangan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan.
Namun demikian, kata Longki, ia masih prihatin karena angka kemiskinan 14,32 persen tersebut masih berada di atas angka rata-rata nasional sehingga program pengentasan kemiskinan akan semakin digenjot.
Program terpadu 'bedah kampung' yang diluncurkan mulai 2014 dengan anggaran Rp40 miliar tersebut akan dilaksanakan di lima kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi yakni Kabupaten Tojo Unauna, Banggai, Donggala, Parigi Moutong dan Poso.
Ketua Bappeda Sulteng Patta Tope menjelaskan, program terpadu 'bedah kampung' ini akan dilaksanakan di 200 desa dengan memberikan bantuan modal untuk usaha produktif kepada keluarga-keluarga miskin.
"Kami akan intervensi langsung pekerjaan utama mereka. Kalau nelayan akan dibantu alat tangkap untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Bantuannya tidak berkelompok tetapi per kepala keluarga," ujarnya.
Menurut Gubernur, bila program terpadu 'bedah kampung' ini sukses menurunkan angka kemiskinan, akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain, dan berharap pemerintah kabupaten kota bisa memperluas program ini dengan dana APBD masing-masing.
Ia yakin program 'bedah kampung' ini memiliki arti penting dalam menanggulangi kemiskinan karena program ini diusulkan melalui mekanisme partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa. N. Yuliastuti
"Kami prihatin dengan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi. Karena itu, mulai tahun ini, kami coba secara bertahap memerangi kemiskinan itu lewat program terpadu 'bedah kampung'," kata Gubernur Sulteng Longki Djanggola kepada Antara dalam wawancara khusus menyambut HUT ke-50 Provinsi Sulteng 13 April 2014 di ruang kerjanya di Palu, Jumat.
Gubernur yang didampingi Ketua Bappeda Prof Dr Patta Tope menyebutkan angka kemiskinan di daerahnya pada 2013 tercatat 14,32 persen atau 400.070 jiwa, namun sudah bisa diturunkan dibanding tahun 2012 yang tercatat 14,74 persen (406.600 jiwa).
Angka kemiskinan tertinggi terdpat di Kabupaten Tojo Unauna yakni 20,97 persen dan terendah di Kota Palu yakni 8,58 persen.
Keberhasilan Sulteng menurunkan angka kemiskinan pada 2013, kata Longki, menyebabkan daerah yang dipimpinnya meraih penghargaan terbaik kedua MDGs (Millenium Development Goals) untuk laju pengurangan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan.
Namun demikian, kata Longki, ia masih prihatin karena angka kemiskinan 14,32 persen tersebut masih berada di atas angka rata-rata nasional sehingga program pengentasan kemiskinan akan semakin digenjot.
Program terpadu 'bedah kampung' yang diluncurkan mulai 2014 dengan anggaran Rp40 miliar tersebut akan dilaksanakan di lima kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi yakni Kabupaten Tojo Unauna, Banggai, Donggala, Parigi Moutong dan Poso.
Ketua Bappeda Sulteng Patta Tope menjelaskan, program terpadu 'bedah kampung' ini akan dilaksanakan di 200 desa dengan memberikan bantuan modal untuk usaha produktif kepada keluarga-keluarga miskin.
"Kami akan intervensi langsung pekerjaan utama mereka. Kalau nelayan akan dibantu alat tangkap untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Bantuannya tidak berkelompok tetapi per kepala keluarga," ujarnya.
Menurut Gubernur, bila program terpadu 'bedah kampung' ini sukses menurunkan angka kemiskinan, akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain, dan berharap pemerintah kabupaten kota bisa memperluas program ini dengan dana APBD masing-masing.
Ia yakin program 'bedah kampung' ini memiliki arti penting dalam menanggulangi kemiskinan karena program ini diusulkan melalui mekanisme partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa. N. Yuliastuti