Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lebih fokus mengawal hasil Pemilu di daerah bukan sebaliknya justru sibuk membahas soal koalisi dan calon presiden.
"Alangkah baiknya jika DPP ikut membantu mengawal dulu hasil perolehan suara pemilu di daerah. Soal capres memang menjadi hak DPP namun waktunya belum terlalu mendesak," kata Ketua Bappilu NasDem Sulsel Syamsul Bahri Sirajuddin, di Makassar, Minggu.
Harapan DPW NasDem Sulsel atas keterlibatan DPP dalam mengawal perolehan suara Pemilihan Legisatif (Pileg) khususnya di Sulsel, kata dia, memang penting. Sebab pihaknya banyak menemukan indikasi kecurangan disejumlah kabupaten/kota di Sulsel.
Bahkan, menurut dia, dari hasil penelusuran yang dilakukan DPW NasDem Sulsel disebutkan sebanyak 10 kabupaten/kota terindikasi melakukan kecurangan seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Bulukumba, hingga Kabupaten Barru, Sulsel.
Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang menjadi temuan, menurut dia, cukup beragam seperti proses pendistribusian formulir C1 yang tidak merata. Pihaknya juga masih menemukan banyak formulir yang tidak sampai ke pemilih.
Pihaknya juga melihat potensi terjadinya manipulasi hasil perolehan suara yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Kondisi ini seharusnya harus menjadi perhatian serius agar perolehan suara tidak hilang.
"Banyak caleg yang mengeluh terhadap kinerja penyelenggara. KPU juga terkesan tidak terbuka sehingga memunculkan perspektif negatif yang tentu saja membuat pelaksanaan tidak berjalan seperti yang diharapkan," jelasnya.
Ketua DPW NasDem Sulsel Mubyl Hamdaling, menyatakan pihaknya juga menyoroti kinerja pihak penyelenggara khususnya KPU yang dinilai tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
untuk proses data C1 ke website KPU misalnya, saat ini banyak yang belum masuk sama sekali. Kondisi ini tentu berbeda dengan komitmen KPU yang menyatakan setelah tiga jam setelah pelaksanaan pemungutan suara maka hasil sementara sudah bisa dilihat di website resmi KPU.
Namun kenyataannya hingga kini, kata dia, jumlah yang masuk masih banyak yang belum masuk seperti Kabupaten Takalar dan Selayar. Sementara lainnya yakni Kabupaten Gowa data yang masuk baru 1,14 persen, jeneponto (25,53 persen) Makassar (5,72 persen) serta Bantaeng sebanyak 64,4 persen suara masuk.
Kondisi ini justru dikhawatirkan memunculkan anggapan negatif terhadap penyelenggara. Apalagi harapan masyarakat begitu besar agar ini bisa dipercepat.
"Caleg juga bisa menghitung dan melihat jumlah suaranya. Saya tidak mengerti alasannya apakah hal ini memang kelalaian manusia, atau memang ada unsur kesengajaan," ujarnya. M Taufik
"Alangkah baiknya jika DPP ikut membantu mengawal dulu hasil perolehan suara pemilu di daerah. Soal capres memang menjadi hak DPP namun waktunya belum terlalu mendesak," kata Ketua Bappilu NasDem Sulsel Syamsul Bahri Sirajuddin, di Makassar, Minggu.
Harapan DPW NasDem Sulsel atas keterlibatan DPP dalam mengawal perolehan suara Pemilihan Legisatif (Pileg) khususnya di Sulsel, kata dia, memang penting. Sebab pihaknya banyak menemukan indikasi kecurangan disejumlah kabupaten/kota di Sulsel.
Bahkan, menurut dia, dari hasil penelusuran yang dilakukan DPW NasDem Sulsel disebutkan sebanyak 10 kabupaten/kota terindikasi melakukan kecurangan seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Bulukumba, hingga Kabupaten Barru, Sulsel.
Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang menjadi temuan, menurut dia, cukup beragam seperti proses pendistribusian formulir C1 yang tidak merata. Pihaknya juga masih menemukan banyak formulir yang tidak sampai ke pemilih.
Pihaknya juga melihat potensi terjadinya manipulasi hasil perolehan suara yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Kondisi ini seharusnya harus menjadi perhatian serius agar perolehan suara tidak hilang.
"Banyak caleg yang mengeluh terhadap kinerja penyelenggara. KPU juga terkesan tidak terbuka sehingga memunculkan perspektif negatif yang tentu saja membuat pelaksanaan tidak berjalan seperti yang diharapkan," jelasnya.
Ketua DPW NasDem Sulsel Mubyl Hamdaling, menyatakan pihaknya juga menyoroti kinerja pihak penyelenggara khususnya KPU yang dinilai tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
untuk proses data C1 ke website KPU misalnya, saat ini banyak yang belum masuk sama sekali. Kondisi ini tentu berbeda dengan komitmen KPU yang menyatakan setelah tiga jam setelah pelaksanaan pemungutan suara maka hasil sementara sudah bisa dilihat di website resmi KPU.
Namun kenyataannya hingga kini, kata dia, jumlah yang masuk masih banyak yang belum masuk seperti Kabupaten Takalar dan Selayar. Sementara lainnya yakni Kabupaten Gowa data yang masuk baru 1,14 persen, jeneponto (25,53 persen) Makassar (5,72 persen) serta Bantaeng sebanyak 64,4 persen suara masuk.
Kondisi ini justru dikhawatirkan memunculkan anggapan negatif terhadap penyelenggara. Apalagi harapan masyarakat begitu besar agar ini bisa dipercepat.
"Caleg juga bisa menghitung dan melihat jumlah suaranya. Saya tidak mengerti alasannya apakah hal ini memang kelalaian manusia, atau memang ada unsur kesengajaan," ujarnya. M Taufik