Mamuju (ANTARA Sulbar) - Jajaran Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengemukakan telah menangani sediktnya 15 pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"Selama penyelenggaraan Pemilu maka ada 15 temuan dan laporan terkait pelanggaran pemilu," kata ketua Panwaslu Mamuju, Andry Promono di Mamuju, Senin.
Menurutnya, pelanggaran pemilu yang terbanyak adalah hasil temuan dan laporan dari masyarakat hanya tiga kasus.
"Kami prediksi laporan dan temuan pelanggaran masih bertambah. Saat ini kami fokus melakukan pengawasan penghitungan tingkat kecamamatan,"ungkap Andry.
Dia menegaskan, bahwa semua temuan dan laporan yang masuk di pastikan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan.
"Intinya semua akan kami tindak lanjuti, termasuk kasus money politik dan kasus oknum kades yang ditemukan mencoblos lebih satu kali,"terang Andri.
Andri berharap, peran aktif masyarakat sangat diharapkan untuk ikut membantu proses pengawasan dan pro aktif melaporkan pelanggaran.
"Bantuan masyarakat sangat berarti untuk mendorong wibawa pesta demokrasi di negara kita karena tanpa partisipasi masyarakat maka pola pengawasan tidak akan berjalan maksimal,"tuturnya. A Lazuardi
"Selama penyelenggaraan Pemilu maka ada 15 temuan dan laporan terkait pelanggaran pemilu," kata ketua Panwaslu Mamuju, Andry Promono di Mamuju, Senin.
Menurutnya, pelanggaran pemilu yang terbanyak adalah hasil temuan dan laporan dari masyarakat hanya tiga kasus.
"Kami prediksi laporan dan temuan pelanggaran masih bertambah. Saat ini kami fokus melakukan pengawasan penghitungan tingkat kecamamatan,"ungkap Andry.
Dia menegaskan, bahwa semua temuan dan laporan yang masuk di pastikan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan.
"Intinya semua akan kami tindak lanjuti, termasuk kasus money politik dan kasus oknum kades yang ditemukan mencoblos lebih satu kali,"terang Andri.
Andri berharap, peran aktif masyarakat sangat diharapkan untuk ikut membantu proses pengawasan dan pro aktif melaporkan pelanggaran.
"Bantuan masyarakat sangat berarti untuk mendorong wibawa pesta demokrasi di negara kita karena tanpa partisipasi masyarakat maka pola pengawasan tidak akan berjalan maksimal,"tuturnya. A Lazuardi