Makassar (ANTARA Sulsel) - Delapan dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pembentukan TPID di semua kota dan kabupaten di setiap provinsi.
"Instruksi Mendagri itu Nomor 27/169/SJ tentang Koordinasi Barang dan Jasa.TPID di semua kota dan kabupaten diharapkan bisa menekan angka inflasi provinsi dan nasional," ujar Ketua Forum Koordinasi Pemantaua dan Pengendalian Inflasi Pemprov Sulsel Muhammad Firda di Makassar, Selasa.
Dia menyebutkan, jika sampai saat ini baru sekitar 17 kota dan kabupaten di Sulsel yang sudah memiliki TPID dan salah satunya yakni TPID Kota Makassar.
"Berkaitan dengan instruksi Mendagri itu, semua daerah di kabupaten dan kota di Sulsel diharapkan bisa menyelesaikan persyaratan untuk membentuk TPID sebelum acara Rakornas dilaksanakan pada Mei 2014," katanya.
Firda sangat berharap kepada semua kabupaten dan kota untuk bisa secepatnya menyelesaikan administrasi serta persyaratan lainnya agar TPID terbentuk sebelum memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
TPID itu diharapkan terbentuk sebelum Puasa Ramadhan karena pada saat itu peran TPID sangat diperlukan untuk menekan gejolak harga barang yang terjadi dampak meningkatnya kebutuhan atau permintaan di pasar.
Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri, kata dia, pada tahun sebelmunya sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan gejolak infasi di hari besar keagamaan itu antara lain dengan meningkatkan penanaman cabai dan bawang merah yang merupakan komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga mendekati Puasa Ramadhan dan Lebaran.
Selain itu, dalam rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) TPID se Sulawesi, Maluku dan Papua itu fokus membahas mengenai perkembangan inflasi terkini serta membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi prioritas dalam pengendalian inflasi.
Pembahasan difokuskan terutama pada upaya tindak lanjut pembentukan TPID di tingkat kabupaten dan kota di Sulampua dan perumusan neraca pangan daerah.
"Di tingkat kabupaten dan kota itu masih banyak daerah yang belum membentuk TPID dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Seharusnya TPID kabupaten kota itu sudah terbentuk semuanya sebelum Rakornas di bulan Mei nanti," katanya.
Disebutkannya, pada perkembangan terkini yang ada, inflasi di Sulampua yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat itu hingga periode Maret 2014 menunjukkan perlambatan.
Laju inflasi tercatat 6,64 persen year on year (yoy), melemah dibandingkan inflasi di akhir tahun 2013 yang tercatat sebesar 7,02 persen (yoy). Angka inflasi Sulampua tersebut juga tetap dibawah inflasi nasional yang pada Maret 2014 tercatat sebesar 7,32 persen (yoy).
"Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TPID se Sulampua yang berhasil mensinergikan antara aksi menekan inflasi dengan upaya peningkatan produksi sektor-sektor utama daerah, patut diapresiasi," ucapnya. Agus Setiawan
"Instruksi Mendagri itu Nomor 27/169/SJ tentang Koordinasi Barang dan Jasa.TPID di semua kota dan kabupaten diharapkan bisa menekan angka inflasi provinsi dan nasional," ujar Ketua Forum Koordinasi Pemantaua dan Pengendalian Inflasi Pemprov Sulsel Muhammad Firda di Makassar, Selasa.
Dia menyebutkan, jika sampai saat ini baru sekitar 17 kota dan kabupaten di Sulsel yang sudah memiliki TPID dan salah satunya yakni TPID Kota Makassar.
"Berkaitan dengan instruksi Mendagri itu, semua daerah di kabupaten dan kota di Sulsel diharapkan bisa menyelesaikan persyaratan untuk membentuk TPID sebelum acara Rakornas dilaksanakan pada Mei 2014," katanya.
Firda sangat berharap kepada semua kabupaten dan kota untuk bisa secepatnya menyelesaikan administrasi serta persyaratan lainnya agar TPID terbentuk sebelum memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
TPID itu diharapkan terbentuk sebelum Puasa Ramadhan karena pada saat itu peran TPID sangat diperlukan untuk menekan gejolak harga barang yang terjadi dampak meningkatnya kebutuhan atau permintaan di pasar.
Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri, kata dia, pada tahun sebelmunya sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan gejolak infasi di hari besar keagamaan itu antara lain dengan meningkatkan penanaman cabai dan bawang merah yang merupakan komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga mendekati Puasa Ramadhan dan Lebaran.
Selain itu, dalam rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) TPID se Sulawesi, Maluku dan Papua itu fokus membahas mengenai perkembangan inflasi terkini serta membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi prioritas dalam pengendalian inflasi.
Pembahasan difokuskan terutama pada upaya tindak lanjut pembentukan TPID di tingkat kabupaten dan kota di Sulampua dan perumusan neraca pangan daerah.
"Di tingkat kabupaten dan kota itu masih banyak daerah yang belum membentuk TPID dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Seharusnya TPID kabupaten kota itu sudah terbentuk semuanya sebelum Rakornas di bulan Mei nanti," katanya.
Disebutkannya, pada perkembangan terkini yang ada, inflasi di Sulampua yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat itu hingga periode Maret 2014 menunjukkan perlambatan.
Laju inflasi tercatat 6,64 persen year on year (yoy), melemah dibandingkan inflasi di akhir tahun 2013 yang tercatat sebesar 7,02 persen (yoy). Angka inflasi Sulampua tersebut juga tetap dibawah inflasi nasional yang pada Maret 2014 tercatat sebesar 7,32 persen (yoy).
"Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TPID se Sulampua yang berhasil mensinergikan antara aksi menekan inflasi dengan upaya peningkatan produksi sektor-sektor utama daerah, patut diapresiasi," ucapnya. Agus Setiawan