Makassar (ANTARA) - Pj Bupati Luwu, Sulsel, Muh Saleh, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan seluruh potensi sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Luwu ke depan.
Muh Saleh dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan perlu adanya langkah-langkah strategis dalam percepatan dan peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya.
Ia menjelaskan, masalah yang dihadapi saat ini terkait dengan realisasi anggaran yang masih bertumpu pada dana transfer dari pusat. Hal ini harus didorong yakni bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu.
"Jika sumber PAD ini bisa kita optimalkan, Rp200 miliar pun bisa kita targetkan di tahun 2025," ujarnya pada ajang High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus Monitoring dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024.
Muh Saleh mengingatkan, realisasi pajak dan retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kepala OPD pengelola PAD. Begitu pula camat dan kepala desa terkait dengan PBB P2.
Dijelaskan, jika pengelolaan PAD tertib dan sesuai dengan target tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat luas terhadap pembangunan Kabupaten Luwu. Perlu ada komitmen bersama dalam merealisasikan target PAD.
Untuk itu, seluruh OPD pengelola PAD, camat, lurah dan kepala desa senantiasa melakukan pemantauan terhadap kinerja para kolektor pajak dan retribusi daerah, serta mengintensifkan pemungutan sehingga target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"Masyarakat wajib pajak juga kini dipermudah dengan diimplementasikannya elektronifikasi transaksi melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan Bank Sulselbar, Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, serta kerja sama dengan berbagai outlet ritel dan juga melalui layanan mobile banking. Pemerintah telah memperluas opsi pembayaran untuk masyarakat," ujarnya.
Muh Saleh dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan perlu adanya langkah-langkah strategis dalam percepatan dan peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya.
Ia menjelaskan, masalah yang dihadapi saat ini terkait dengan realisasi anggaran yang masih bertumpu pada dana transfer dari pusat. Hal ini harus didorong yakni bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu.
"Jika sumber PAD ini bisa kita optimalkan, Rp200 miliar pun bisa kita targetkan di tahun 2025," ujarnya pada ajang High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus Monitoring dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024.
Muh Saleh mengingatkan, realisasi pajak dan retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kepala OPD pengelola PAD. Begitu pula camat dan kepala desa terkait dengan PBB P2.
Dijelaskan, jika pengelolaan PAD tertib dan sesuai dengan target tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat luas terhadap pembangunan Kabupaten Luwu. Perlu ada komitmen bersama dalam merealisasikan target PAD.
Untuk itu, seluruh OPD pengelola PAD, camat, lurah dan kepala desa senantiasa melakukan pemantauan terhadap kinerja para kolektor pajak dan retribusi daerah, serta mengintensifkan pemungutan sehingga target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"Masyarakat wajib pajak juga kini dipermudah dengan diimplementasikannya elektronifikasi transaksi melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan Bank Sulselbar, Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, serta kerja sama dengan berbagai outlet ritel dan juga melalui layanan mobile banking. Pemerintah telah memperluas opsi pembayaran untuk masyarakat," ujarnya.