Makassar (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan Agus Salim memaparkan sebanyak 295 perkara penyelesaian kasus melalui Restoratif Justice (RJ) atau keadilan restoratif kepada Komisi III DPR RI saat kunjungan kerja di Makassar.
"Perkara yang paling banyak diselesaikan melalui pendekatan RJ adalah perkara penganiayaan jumlahnya dari tahun 2021 hingga Juni 2024 sebanyak 158 perkara dan ada empat perkara narkotika," papar Agus di hadapan anggota DPR RI di kantornya Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis.
Dari data Kejati Sulsel, penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui pendekatan keadilan restoratif mulai 2021 sampai Juni 2024 sebanyak 295 perkara. Rinciannya, tahun 2021 sebanyak 24 perkara, 2022 sebanyak 126 perkara, 2023 sebanyak 113 perkara dan Juni 2024 sebanyak 32 perkara.
Mekanisme RJ, kata dia, yang dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan RI dikendalikan secara langsung persetujuannya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui tahapan Ekspose secara virtual.
Namun sesuai arahan dari Jampidum saat kunjungan di Makassar, kata Agus, ada kebijakan untuk menyerahkan pengendalian persetujuan RJ kepada Kepala Kejati Sulsel sebagai Pilot Project di wilayah Sulsel.
"Kami berharap agar petunjuk teknisnya tersebut bisa segera kami terima, dan kebijakan tersebut bisa segera kami implementasikan untuk mengurangi beban penumpukan tahapan ekspose dari seluruh wilayah Indonesia yang terpusat di Jampidum," tutur Agus.
Ia juga memaparkan kepada Komisi III DPR RI bahwa sebagai bentuk tindak lanjut atas petunjuk Jampidum sesuai surat nomor : B-913/E/Ejp/03/2022 per tanggal 25 Maret 2022 perihal Pembentukan Rumah Restorative Justice.
Maka dalam kurun waktu tahun 2022 hingga Juni 2024 jajaran Kejati Sulsel telah menindaklanjutinya dengan membentuk sebanyak 55 rumah RJ tersebar di seluruh wilayah hukum Kejati Sulsel termasuk melaksanakan 160 kegiatan di rumah RJ yang dibentuk tersebut.
Rinciannya, tahun 2022 dilaksanakan 73 kegiatan di rumah RJ, selanjutnya tahun 2023 dilakukan 69 kegiatan di rumah RJ dan pada Juni tahun 2024 telah dijalankan 18 kegiatan di rumah RJ.
"Kita mengedepankan upaya koordinasi yang baik antara Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulsel dalam penyelesaian permasalahan penanganan perkara dan penahanan," katanya menambahkan.
Sebelumnya, kunjungan kerja spesifik rombongan anggota Komisi III DPR RI berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kajari Sulsel paparkan 295 perkara RJ ke Komisi III DPR
"Perkara yang paling banyak diselesaikan melalui pendekatan RJ adalah perkara penganiayaan jumlahnya dari tahun 2021 hingga Juni 2024 sebanyak 158 perkara dan ada empat perkara narkotika," papar Agus di hadapan anggota DPR RI di kantornya Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis.
Dari data Kejati Sulsel, penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui pendekatan keadilan restoratif mulai 2021 sampai Juni 2024 sebanyak 295 perkara. Rinciannya, tahun 2021 sebanyak 24 perkara, 2022 sebanyak 126 perkara, 2023 sebanyak 113 perkara dan Juni 2024 sebanyak 32 perkara.
Mekanisme RJ, kata dia, yang dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan RI dikendalikan secara langsung persetujuannya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui tahapan Ekspose secara virtual.
Namun sesuai arahan dari Jampidum saat kunjungan di Makassar, kata Agus, ada kebijakan untuk menyerahkan pengendalian persetujuan RJ kepada Kepala Kejati Sulsel sebagai Pilot Project di wilayah Sulsel.
"Kami berharap agar petunjuk teknisnya tersebut bisa segera kami terima, dan kebijakan tersebut bisa segera kami implementasikan untuk mengurangi beban penumpukan tahapan ekspose dari seluruh wilayah Indonesia yang terpusat di Jampidum," tutur Agus.
Ia juga memaparkan kepada Komisi III DPR RI bahwa sebagai bentuk tindak lanjut atas petunjuk Jampidum sesuai surat nomor : B-913/E/Ejp/03/2022 per tanggal 25 Maret 2022 perihal Pembentukan Rumah Restorative Justice.
Maka dalam kurun waktu tahun 2022 hingga Juni 2024 jajaran Kejati Sulsel telah menindaklanjutinya dengan membentuk sebanyak 55 rumah RJ tersebar di seluruh wilayah hukum Kejati Sulsel termasuk melaksanakan 160 kegiatan di rumah RJ yang dibentuk tersebut.
Rinciannya, tahun 2022 dilaksanakan 73 kegiatan di rumah RJ, selanjutnya tahun 2023 dilakukan 69 kegiatan di rumah RJ dan pada Juni tahun 2024 telah dijalankan 18 kegiatan di rumah RJ.
"Kita mengedepankan upaya koordinasi yang baik antara Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulsel dalam penyelesaian permasalahan penanganan perkara dan penahanan," katanya menambahkan.
Sebelumnya, kunjungan kerja spesifik rombongan anggota Komisi III DPR RI berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kajari Sulsel paparkan 295 perkara RJ ke Komisi III DPR