Makassar (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah khususnya di Sulsel agar konsisten dalam pencegahan korupsi.
Johanis mengharapkan adanya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan mewujudkan Pemda yang akuntabel dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Oleh karena itu, Pemda harus memperkuat peran APIP. KPK berterima kasih jika semua dijalankan dengan baik,” kata Johanis pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam rangka Penguatan Peranan APIP untuk pencegahan korupsi yang dilaksanakan KPK RI di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu,
Upaya pencegahan korupsi melalui APIP ini, lanjut Johanis, mesti dilakukan tiap Pemda, lantaran langkah ini sangat efektif. Sebagai contoh, jika ada tata kelola pemerintahan yang tidak benar, maka APIP-lah yang menegur, dan diberikan kesempatan dalam 10 hari untuk perbaikan.
“Jika tidak, barulah temuan itu diserahkan ke penegak hukum. Saya tekankan bahwa KPK pasti memonitor segala tindak korupsi dan tidak segan-segan menahan pimpinan daerah yang melakukannya,” tegas Johanis.
Sementara Bupati Luwu Timur Budiman saat dikonfirmasi setelah acara usai mengungkapkan, peran APIP memang perlu penguatan, hal ini tentunya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan dan menjauhi segala praktek-praktek yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, Budiman turut mengungkapkan dukungannya kepada komitmen yang telah dibangun sehingga bisa memberantas praktek – praktek yang dapat merugikan negara dalam bentuk korupsi.
“Kami selaku pemerintah tentunya sangat mendukung komitmen yang telah dibangun, apalagi komitmen ini untuk membawa daerah ke arah yang lebih baik yang jauh dari praktek – praktek korupsi,” jelasnya.
Acara Rakor ini ditutup dengan Pembacaan dan Penyerahan Komitmen Penguatan Peran APIP dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada delapan Gubernur/Pj. Gubernur Wilayah IV Koordinasi dan Supervisi KPK.
Hadir Penjabat Gubernur Sulsel beserta Bupati/Walikota se-Sulsel. Adapun Gubernur lainnya dari Sulbar, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Johanis mengharapkan adanya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan mewujudkan Pemda yang akuntabel dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Oleh karena itu, Pemda harus memperkuat peran APIP. KPK berterima kasih jika semua dijalankan dengan baik,” kata Johanis pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam rangka Penguatan Peranan APIP untuk pencegahan korupsi yang dilaksanakan KPK RI di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu,
Upaya pencegahan korupsi melalui APIP ini, lanjut Johanis, mesti dilakukan tiap Pemda, lantaran langkah ini sangat efektif. Sebagai contoh, jika ada tata kelola pemerintahan yang tidak benar, maka APIP-lah yang menegur, dan diberikan kesempatan dalam 10 hari untuk perbaikan.
“Jika tidak, barulah temuan itu diserahkan ke penegak hukum. Saya tekankan bahwa KPK pasti memonitor segala tindak korupsi dan tidak segan-segan menahan pimpinan daerah yang melakukannya,” tegas Johanis.
Sementara Bupati Luwu Timur Budiman saat dikonfirmasi setelah acara usai mengungkapkan, peran APIP memang perlu penguatan, hal ini tentunya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan dan menjauhi segala praktek-praktek yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, Budiman turut mengungkapkan dukungannya kepada komitmen yang telah dibangun sehingga bisa memberantas praktek – praktek yang dapat merugikan negara dalam bentuk korupsi.
“Kami selaku pemerintah tentunya sangat mendukung komitmen yang telah dibangun, apalagi komitmen ini untuk membawa daerah ke arah yang lebih baik yang jauh dari praktek – praktek korupsi,” jelasnya.
Acara Rakor ini ditutup dengan Pembacaan dan Penyerahan Komitmen Penguatan Peran APIP dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada delapan Gubernur/Pj. Gubernur Wilayah IV Koordinasi dan Supervisi KPK.
Hadir Penjabat Gubernur Sulsel beserta Bupati/Walikota se-Sulsel. Adapun Gubernur lainnya dari Sulbar, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.