Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran.
"Pemkab Mamuju fokus membenahi sistem tata kelola penggunaan keuangan melalui kegiatan Bimtek bagi setiap SKPD," kata Kepala Bappeda Mamuju, Rahkmat Tahir di Mamuju, Selasa.
Menurutnya, aparatur PNS harus mampu memahami secara utuh sistem pengelolaan keuangan karena kesalahan sekecil apa pun akan berimplikasi terhadap temuan penyalahgunaan anggaran.
"Kita harus mengoptimalkan penyusunan dan perencanaan kerja. Hal ini juga erat kaitannya terhadap usaha mempertahankan penilaian pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih di Tahun 2013," katanya.
Sistem pengelolaan keuangan tahun 2013, kata dia, telah digiatkan dan salah satu langkah kongkrit yang dianggap penting untuk segera dilakukan adalah dengan memberikan Bimtek penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap SDM perencana pada masing-masing unit kerja lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju.
Dia menyampaikan, pengguna anggaran utamanya bagi perencana tentu menjadi ujung tombak SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan agar nantinya kian mempermudah dalam proses asistensi anggaran.
Apalagi kata Rakhmat, salah satu tahapan yang terdapat dalam SOP tentang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan yang saling berkaitan dengan RPJP maupun RPJMD.
"Ini penting karena kalau salah dari perencanaan maka selanjutnya proses yang lain akan kabur, karena kunci dari tiap kegiatan adalah perencanaan," katanya. Agus Setiawan
"Pemkab Mamuju fokus membenahi sistem tata kelola penggunaan keuangan melalui kegiatan Bimtek bagi setiap SKPD," kata Kepala Bappeda Mamuju, Rahkmat Tahir di Mamuju, Selasa.
Menurutnya, aparatur PNS harus mampu memahami secara utuh sistem pengelolaan keuangan karena kesalahan sekecil apa pun akan berimplikasi terhadap temuan penyalahgunaan anggaran.
"Kita harus mengoptimalkan penyusunan dan perencanaan kerja. Hal ini juga erat kaitannya terhadap usaha mempertahankan penilaian pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih di Tahun 2013," katanya.
Sistem pengelolaan keuangan tahun 2013, kata dia, telah digiatkan dan salah satu langkah kongkrit yang dianggap penting untuk segera dilakukan adalah dengan memberikan Bimtek penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap SDM perencana pada masing-masing unit kerja lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju.
Dia menyampaikan, pengguna anggaran utamanya bagi perencana tentu menjadi ujung tombak SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan agar nantinya kian mempermudah dalam proses asistensi anggaran.
Apalagi kata Rakhmat, salah satu tahapan yang terdapat dalam SOP tentang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan yang saling berkaitan dengan RPJP maupun RPJMD.
"Ini penting karena kalau salah dari perencanaan maka selanjutnya proses yang lain akan kabur, karena kunci dari tiap kegiatan adalah perencanaan," katanya. Agus Setiawan