Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros akan memaksimalkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) periode 2024.
“Pemda sedang fokus pada formasi PPPK, agar honorer daerah bisa terakomodir dengan baik. Karena itu, dua tahun terakhir tidak mengusulkan formasi CPNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, Andi Sri Wahyuni AB di Maros, Rabu.
Dia mengatakan, kebijakan ini ditempuh salah satu tujuannya untuk menuntaskan non-ASN yang jumlahnya sangat banyak di pemerintah kabupaten. Hingga saat ini jumlah honorer di Kabupaten Maros berkisar 4.496 orang.
Apalagi diakui syarat syarat kelulusan PPPK dan CPNS sangat berbeda. Untuk CPNS syarat kelulusannya tinggi, sehingga passing grade-nya susah dicapai oleh tenaga non-ASN yang rata-rata sudah berumur jika dibandingkan dengan pendaftar umum yang fresh graduate.
Sebagai gambaran, lanjut dia, Pemkab Maros telah mengusulkan 200 formasi PPPK.Dari jumlah tersebut, formasi tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 80. 50 guru dan 70 teknis.
Sementara itu, salah seorang pegawai honorer di Pemkab Maros, Nuryadi mengatakan, sudah lima tahun terdaftar sebagai PPPK. Dengan adanya prioritas pengangkatan CPNS 2024 dari kalangan honorer, maka pihaknya optimistis dapat berkompetisi dengan pegawai honorer lainnya.
“Namun jika diminta berkompetisi dengan CPNS dari unsur fresh graduate, itu akan menyulitkan kami yang sangat terbatas kapasitasnya,” katanya.
Hal senada dikemukakan pegawai honorer yang sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun di lingkup Pemkab Maros. Dia mengatakan, tentu sulit jika harus berhadapan dan berkompetisi dengan lulusan sarjana yang masih fresh yang umumnya adalah generasi milenial.
“Pemda sedang fokus pada formasi PPPK, agar honorer daerah bisa terakomodir dengan baik. Karena itu, dua tahun terakhir tidak mengusulkan formasi CPNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, Andi Sri Wahyuni AB di Maros, Rabu.
Dia mengatakan, kebijakan ini ditempuh salah satu tujuannya untuk menuntaskan non-ASN yang jumlahnya sangat banyak di pemerintah kabupaten. Hingga saat ini jumlah honorer di Kabupaten Maros berkisar 4.496 orang.
Apalagi diakui syarat syarat kelulusan PPPK dan CPNS sangat berbeda. Untuk CPNS syarat kelulusannya tinggi, sehingga passing grade-nya susah dicapai oleh tenaga non-ASN yang rata-rata sudah berumur jika dibandingkan dengan pendaftar umum yang fresh graduate.
Sebagai gambaran, lanjut dia, Pemkab Maros telah mengusulkan 200 formasi PPPK.Dari jumlah tersebut, formasi tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 80. 50 guru dan 70 teknis.
Sementara itu, salah seorang pegawai honorer di Pemkab Maros, Nuryadi mengatakan, sudah lima tahun terdaftar sebagai PPPK. Dengan adanya prioritas pengangkatan CPNS 2024 dari kalangan honorer, maka pihaknya optimistis dapat berkompetisi dengan pegawai honorer lainnya.
“Namun jika diminta berkompetisi dengan CPNS dari unsur fresh graduate, itu akan menyulitkan kami yang sangat terbatas kapasitasnya,” katanya.
Hal senada dikemukakan pegawai honorer yang sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun di lingkup Pemkab Maros. Dia mengatakan, tentu sulit jika harus berhadapan dan berkompetisi dengan lulusan sarjana yang masih fresh yang umumnya adalah generasi milenial.