Kupang (ANTARA Sulsel) - Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Frans Gana mengatakan, kampanye hitam sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat dalam meraih kepemimpinan secara fair.
Rakyat seharusnya disajikan program-program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Biarkan rakyatlah yang menilai dan menentukan pilihan politiknya pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang, kata Frans Gana, di Kupang, Senin terkait maraknya kampanye hitam menjelang Pilpres 9 Juli mendatang.
"Lebih baik pasangan capres menjual program, gagasan dan ide membangun bangsa ini ke depan untuk mencari simpati rakyat, ketimbang melakukan kampanye hitam yang tidak mendidik rakyat," katanya.
Dia juga mengingatkan kepada tim pemenangan pasangan capres/cawapres, karena kampanye hitam yang terus menerus dilancarkan untuk menyerangan lawan politik dalam pilpres mendatang, justeru akan menjadi bumerang.
Alasannya karena rakyat akan merasa iba dan dapat berbalik untuk memberikan dukungan kepada capres/cawapres yang selalu ditindas dengan kampanye-kampanye negatif.
"Jadi mari kita belajar berdemokrasi yang santun. Jangan menciptakan suasana yang menyesatkan rakyat. Biarkan rakyatlah yang akan menentukan siapa figur yang pantas memimpin bangsa ini lima tahun ke depan," katanya.
Mengenai janji jabatan, dia mengatakan, menjual jabatan atau politik dagang sapi sudah menjadi tradisi dalam berpolitikan di Indonesia, tetapi sebaiknya dihindari.
Menurut dia, jika satu jabatan dijanjikan kepada sejumlah orang, maka janji jabatan itu justeru akan menimbulkan preseden buruk bagi capres/cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
"Artinya, janji jabatan sebaiknya dihindari dulu karena kalau satu jabatan dijanjikan kepada beberapa figur, maka penilaian kepada capres tertentu akan jelek dan menunjukkan capres tersebut tidak percaya diri," katanya.
Bahkan capres yang memberi janji-janji jabatan itu bisa dituding melakukan kebohongan publik, karena satu jabatan tidak mungkin dijabat lebih dari satu orang, katanya. E.S. Syafei
Rakyat seharusnya disajikan program-program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Biarkan rakyatlah yang menilai dan menentukan pilihan politiknya pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang, kata Frans Gana, di Kupang, Senin terkait maraknya kampanye hitam menjelang Pilpres 9 Juli mendatang.
"Lebih baik pasangan capres menjual program, gagasan dan ide membangun bangsa ini ke depan untuk mencari simpati rakyat, ketimbang melakukan kampanye hitam yang tidak mendidik rakyat," katanya.
Dia juga mengingatkan kepada tim pemenangan pasangan capres/cawapres, karena kampanye hitam yang terus menerus dilancarkan untuk menyerangan lawan politik dalam pilpres mendatang, justeru akan menjadi bumerang.
Alasannya karena rakyat akan merasa iba dan dapat berbalik untuk memberikan dukungan kepada capres/cawapres yang selalu ditindas dengan kampanye-kampanye negatif.
"Jadi mari kita belajar berdemokrasi yang santun. Jangan menciptakan suasana yang menyesatkan rakyat. Biarkan rakyatlah yang akan menentukan siapa figur yang pantas memimpin bangsa ini lima tahun ke depan," katanya.
Mengenai janji jabatan, dia mengatakan, menjual jabatan atau politik dagang sapi sudah menjadi tradisi dalam berpolitikan di Indonesia, tetapi sebaiknya dihindari.
Menurut dia, jika satu jabatan dijanjikan kepada sejumlah orang, maka janji jabatan itu justeru akan menimbulkan preseden buruk bagi capres/cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
"Artinya, janji jabatan sebaiknya dihindari dulu karena kalau satu jabatan dijanjikan kepada beberapa figur, maka penilaian kepada capres tertentu akan jelek dan menunjukkan capres tersebut tidak percaya diri," katanya.
Bahkan capres yang memberi janji-janji jabatan itu bisa dituding melakukan kebohongan publik, karena satu jabatan tidak mungkin dijabat lebih dari satu orang, katanya. E.S. Syafei