Makassar (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meminta para kepala daerah mengefektifkan dan mengefisienkan aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat.
"Pesan presiden, jangan lagi menambah aplikasi. Kalau perlu aplikasinya dipangkas dan dimaksimalkan karena banyak aplikasi akan merepotkan warga," katanya di Makassar, Selasa.
Abdullah Azwar Anas mencontohkan, jika dalam satu daerah ada 200 aplikasi yang telah dikeluarkan oleh inovasi berbagai SKPD, semuanya itu perlu diefisienkan.
Ia mengatakan, jika 200 aplikasi itu tidak bisa diupayakan dalam satu aplikasi, maka perlu dicarikan jalan agar terpangkas dan menjadi 10 aplikasi saja.
"Digitalisasi itu tidak mesti menambah aplikasi baru. Menambah aplikasi tapi tidak menyelesaikan masalah. Pesan presiden itu agar tidak menambah banyak aplikasi karena yang sekarang saja sudah banyak," katanya.
Sementara itu sebelumnya, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas pada pembukaan "Rapat Koordinasi Kelembagaan Yang Agile Melalui Digitalisasi Pemerintahan" di Makassar Senin (26/8) menjelaskan tentang tiga arahan Presiden Joko Widodo dalam reformasi birokrasi, yakni penyederhanaan struktur dan jabatan, kedua, mengenai sistem kerja, dan ketiga perihal integrasi dan interoperabalitas digitalisasi sistem pemerintahan.
Menurut dia, struktur itu penting agar dalam proses bisnis layanan administrasi pemerintahan berjalan lebih efisien karena semuanya sudah digital.
"Dari situ jabatan dan struktur terpangkas. Selanjutnya tentu tentang sistem kerja yang mana melakukan percepatan tata kelola melalui transfornasi digital," katanya.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh ASN jika semua hal yang menjadi prioritas ini dijalankan, maka Indonesia berpeluang menuju empat besar ekonomi dunia pada 2045.
"Pesan presiden, jangan lagi menambah aplikasi. Kalau perlu aplikasinya dipangkas dan dimaksimalkan karena banyak aplikasi akan merepotkan warga," katanya di Makassar, Selasa.
Abdullah Azwar Anas mencontohkan, jika dalam satu daerah ada 200 aplikasi yang telah dikeluarkan oleh inovasi berbagai SKPD, semuanya itu perlu diefisienkan.
Ia mengatakan, jika 200 aplikasi itu tidak bisa diupayakan dalam satu aplikasi, maka perlu dicarikan jalan agar terpangkas dan menjadi 10 aplikasi saja.
"Digitalisasi itu tidak mesti menambah aplikasi baru. Menambah aplikasi tapi tidak menyelesaikan masalah. Pesan presiden itu agar tidak menambah banyak aplikasi karena yang sekarang saja sudah banyak," katanya.
Sementara itu sebelumnya, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas pada pembukaan "Rapat Koordinasi Kelembagaan Yang Agile Melalui Digitalisasi Pemerintahan" di Makassar Senin (26/8) menjelaskan tentang tiga arahan Presiden Joko Widodo dalam reformasi birokrasi, yakni penyederhanaan struktur dan jabatan, kedua, mengenai sistem kerja, dan ketiga perihal integrasi dan interoperabalitas digitalisasi sistem pemerintahan.
Menurut dia, struktur itu penting agar dalam proses bisnis layanan administrasi pemerintahan berjalan lebih efisien karena semuanya sudah digital.
"Dari situ jabatan dan struktur terpangkas. Selanjutnya tentu tentang sistem kerja yang mana melakukan percepatan tata kelola melalui transfornasi digital," katanya.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh ASN jika semua hal yang menjadi prioritas ini dijalankan, maka Indonesia berpeluang menuju empat besar ekonomi dunia pada 2045.