Makassar (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi mengatakan tidak semua wilayah di provinsi itu masuk kategori rawan tinggi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.
"Saya sudah dapat data itu, dan Sulsel masuk ranking lima. Tetapi, di situ ada beberapa kelas mana yang tinggi, sedang dan rendah. Tidak semua wilayah di Sulsel (rawan tinggi)," kata Irjen Rian saat merespons hasil pemetaan Bawaslu RI yang merilis Provinsi Sulawesi Selatan masuk kategori rawan tinggi, seusai Deklarasi Pilkada Damai di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu.
Kapolda menyebut di Sulsel ada 24 kabupaten kota dan tidak semua daerah masuk kategori rawan tinggi, tapi masih ada enam hingga tujuh daerah masuk dalam kategori rawan sedang dan selebihnya rendah di Pilkada.
Mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini menyebutkan beberapa daerah rawan menegah salah satunya kabupaten Pinrang dan lainnya.
Pemetaan kerawanan Pemilu di Sulsel, kata dia, berdasarkan beberapa pertimbangan seperti wilayah geografis, sejarah Pilkada dan jumlah pasangan calon.
Mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini juga mengingatkan situasi Pilkada berbeda dengan Pemilu dan Pilpres lalu.
Bahkan, Andi Rian menyebut situasi Pilkada cenderung lebih tinggi dibandingkan saat Pemilu.
Piihaknya menyadari situasi dalam proses pilkada tentu cenderung akan lebih tinggi, karena antara pemilik suara serta bersifat lokal dan yang dipilihnya bisa saling kenal bahkan memiliki hubungan kekeluargaan serta kekerabatan.
Mantan Dirtipidum Bareskrim Polri ini berharap semua masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama masa tahapan Pilkada mulai proses pencalonan, kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara 27 November 2024.
"Oleh karena itu saya minta kepada semua pihak mari bergandengan tangan, memelihara situasi Kamtibmas agar tetap aman dan damai di Sulsel," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arief Fakrulloh menyakini jajaran Polda Sulsel sudah melakukan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024. Selain itu Pilkada Serentak di Sulsel akan berjalan aman dan tertib.
"Insya Allah, Pilkada serentak kita di Sulsel akan berlangsung damai dan aman. Kerawanan itu kan bagian yang biasa dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi," ujarnya.
Secara terpisah, Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad membenarkan Pilkada Serentak di Sulsel masuk dalam lima kategori rawan tinggi. Hal itu berdasarkan pemetaan kerawanan didasarkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebelumnya, IKP Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sempat diperdalam oleh Bawaslu pada tahun 2023 untuk menguatkan agenda pencegahan terhadap beberapa isu strategis pada penyelenggaraan Pemilu. Tahun 2023, Bawaslu menyusun dan meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Saiful mengungkapkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan (PKP) itu dipotret terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 serta beberapa indikasi yang terjadi di lapangan dalam menghadapi pencalonan pada Pilkada.
"Ini merupakan potret terakhir dari kondisi yang ada dengan melihat empat dimensi atau konteks yaitu, konteks sosial politik, pencalonan, kampanye dan pungut hitung," katanya.
Kendati demikian, kata pria disapa akrab Ipul ini menambahkan, dalam waktu dekat, Provinsi Sulsel juga akan melakukan peluncuran Pemetaan Kerawanan tingkat provinsi.
"Saya sudah dapat data itu, dan Sulsel masuk ranking lima. Tetapi, di situ ada beberapa kelas mana yang tinggi, sedang dan rendah. Tidak semua wilayah di Sulsel (rawan tinggi)," kata Irjen Rian saat merespons hasil pemetaan Bawaslu RI yang merilis Provinsi Sulawesi Selatan masuk kategori rawan tinggi, seusai Deklarasi Pilkada Damai di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu.
Kapolda menyebut di Sulsel ada 24 kabupaten kota dan tidak semua daerah masuk kategori rawan tinggi, tapi masih ada enam hingga tujuh daerah masuk dalam kategori rawan sedang dan selebihnya rendah di Pilkada.
Mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini menyebutkan beberapa daerah rawan menegah salah satunya kabupaten Pinrang dan lainnya.
Pemetaan kerawanan Pemilu di Sulsel, kata dia, berdasarkan beberapa pertimbangan seperti wilayah geografis, sejarah Pilkada dan jumlah pasangan calon.
Mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini juga mengingatkan situasi Pilkada berbeda dengan Pemilu dan Pilpres lalu.
Bahkan, Andi Rian menyebut situasi Pilkada cenderung lebih tinggi dibandingkan saat Pemilu.
Piihaknya menyadari situasi dalam proses pilkada tentu cenderung akan lebih tinggi, karena antara pemilik suara serta bersifat lokal dan yang dipilihnya bisa saling kenal bahkan memiliki hubungan kekeluargaan serta kekerabatan.
Mantan Dirtipidum Bareskrim Polri ini berharap semua masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama masa tahapan Pilkada mulai proses pencalonan, kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara 27 November 2024.
"Oleh karena itu saya minta kepada semua pihak mari bergandengan tangan, memelihara situasi Kamtibmas agar tetap aman dan damai di Sulsel," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arief Fakrulloh menyakini jajaran Polda Sulsel sudah melakukan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024. Selain itu Pilkada Serentak di Sulsel akan berjalan aman dan tertib.
"Insya Allah, Pilkada serentak kita di Sulsel akan berlangsung damai dan aman. Kerawanan itu kan bagian yang biasa dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi," ujarnya.
Secara terpisah, Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad membenarkan Pilkada Serentak di Sulsel masuk dalam lima kategori rawan tinggi. Hal itu berdasarkan pemetaan kerawanan didasarkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebelumnya, IKP Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sempat diperdalam oleh Bawaslu pada tahun 2023 untuk menguatkan agenda pencegahan terhadap beberapa isu strategis pada penyelenggaraan Pemilu. Tahun 2023, Bawaslu menyusun dan meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Saiful mengungkapkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan (PKP) itu dipotret terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 serta beberapa indikasi yang terjadi di lapangan dalam menghadapi pencalonan pada Pilkada.
"Ini merupakan potret terakhir dari kondisi yang ada dengan melihat empat dimensi atau konteks yaitu, konteks sosial politik, pencalonan, kampanye dan pungut hitung," katanya.
Kendati demikian, kata pria disapa akrab Ipul ini menambahkan, dalam waktu dekat, Provinsi Sulsel juga akan melakukan peluncuran Pemetaan Kerawanan tingkat provinsi.