Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan berkonsultasi dengan KPU RI terkait lokasi pencabutan nomor urut peserta Pilkada 2024 karena kapasitas aula yang dimiliki relatif terbatas.
"Untuk lokasi itu pencabutan nomor urut, kami diperintahkan dilaksanakan di Kantor KPU masing-masing. Cuma untuk kantor ini menghadirkan dua paslon, untuk satu paslon saja kemarin (pendaftaran) sudah tidak muat," ujar Ketua KPU Sulsel Hasbullah di kantornya Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Kamis.
Menurut dia, kapasitas aula kantor KPU Sulsel diyakini tidak bisa menampung ratusan orang pendukung pasangan calon peserta pilkada.
"Karena kalau kita prosesnya di aula itu cuma bisa memuat berapa orang. Itu yang coba kita komunikasikan dengan pimpinan KPU RI, mudah-mudahan ada solusi terkait dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di kantor," ujarnya.
Kini, pihaknya masih menunggu respons KPU RI, walaupun sudah disampaikan bahwa kapasitas kantor untuk pelaksanaan penetapan serta pencabutan nomor urut dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel relatif terbatas
"Tapi, itu adalah kebijakan pimpinan, apapun yang jadi kebijakannya akan kita laksanakan. Namun, sebelum pelaksanaannya akan kita sampaikan juga kondisi kantor kita yang tidak memadai untuk proses pengundian nomor urut paslon," ungkap Hasbullah.
Ia berharap pimpinan KPU RI dapat memahami kondisi kantor KPU Sulsel yang relatif terbatas untuk menampung massa pendukung pasangan calon, sebagaimana terjadi saat tahapan pendaftaran bakal paslon.
"Mudah-mudahan, ada kemungkinan diberikan oleh KPU RI untuk kesempatan khusus, karena kantor yang tertentu ini sepertinya tidak memadai. Kalau disuruh pindah itu gampang, kita tinggal memilih tempat atau hotel yang memadai," katanya.
Terkait sistem pencabutan nomor urut, kata Hasbullah, masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari KPU RI. Kendati sudah ada surat yang diterima soal simulasi.
"Penentuan nomor urut kami masih menunggu juknisnya. Kemarin, sudah ada surat terkait dengan simulasi, acaranya dari KPU RI. Modelnya sama dengan saat Pilpres kemarin. Untuk sistemnya itu pakai bola," tutur dia.
"Tapi untuk aturan teknis dan selanjutnya, itu kita tinggal menunggu teman-teman balik dari Jakarta untuk rakor (rapat koordinasi). Rencananya, kita akan laksanakan pengundian nomor urut tanggal 23, setelah pelaksanaan penetapan calon 22 September 2024," katanya lagi.
Saat ditanyakan bagaimana dengan kelengkapan berkas, kata dia, untuk provinsi ada dua bakal calon akan ditetapkan. Bahkan, keduanya sudah menandatangani berita acara hasil pleno perbaikan berkas.
Mengenai pelaksanaan debat kandidat setelah pengundian nomor urut, mengingat disebutkan di awal bahwa akan dilaksanakan tiga kali yakni di Kota Pare-pare, Kota Palopo dan Kabupaten Bulukumba, namun demikian, Hasbullah mengakui pihaknya belum memutuskan sebab mesti dilakukan koordinasi bersama aparat keamanan.
Sebelumnya, KPU Sulsel telah menerima dua pasangan bakal calon guberur dan wakil gubernur saat pendaftaran, masing-masing Andi Sudirman Sudiman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse dan Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad.
"Untuk lokasi itu pencabutan nomor urut, kami diperintahkan dilaksanakan di Kantor KPU masing-masing. Cuma untuk kantor ini menghadirkan dua paslon, untuk satu paslon saja kemarin (pendaftaran) sudah tidak muat," ujar Ketua KPU Sulsel Hasbullah di kantornya Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Kamis.
Menurut dia, kapasitas aula kantor KPU Sulsel diyakini tidak bisa menampung ratusan orang pendukung pasangan calon peserta pilkada.
"Karena kalau kita prosesnya di aula itu cuma bisa memuat berapa orang. Itu yang coba kita komunikasikan dengan pimpinan KPU RI, mudah-mudahan ada solusi terkait dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di kantor," ujarnya.
Kini, pihaknya masih menunggu respons KPU RI, walaupun sudah disampaikan bahwa kapasitas kantor untuk pelaksanaan penetapan serta pencabutan nomor urut dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel relatif terbatas
"Tapi, itu adalah kebijakan pimpinan, apapun yang jadi kebijakannya akan kita laksanakan. Namun, sebelum pelaksanaannya akan kita sampaikan juga kondisi kantor kita yang tidak memadai untuk proses pengundian nomor urut paslon," ungkap Hasbullah.
Ia berharap pimpinan KPU RI dapat memahami kondisi kantor KPU Sulsel yang relatif terbatas untuk menampung massa pendukung pasangan calon, sebagaimana terjadi saat tahapan pendaftaran bakal paslon.
"Mudah-mudahan, ada kemungkinan diberikan oleh KPU RI untuk kesempatan khusus, karena kantor yang tertentu ini sepertinya tidak memadai. Kalau disuruh pindah itu gampang, kita tinggal memilih tempat atau hotel yang memadai," katanya.
Terkait sistem pencabutan nomor urut, kata Hasbullah, masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari KPU RI. Kendati sudah ada surat yang diterima soal simulasi.
"Penentuan nomor urut kami masih menunggu juknisnya. Kemarin, sudah ada surat terkait dengan simulasi, acaranya dari KPU RI. Modelnya sama dengan saat Pilpres kemarin. Untuk sistemnya itu pakai bola," tutur dia.
"Tapi untuk aturan teknis dan selanjutnya, itu kita tinggal menunggu teman-teman balik dari Jakarta untuk rakor (rapat koordinasi). Rencananya, kita akan laksanakan pengundian nomor urut tanggal 23, setelah pelaksanaan penetapan calon 22 September 2024," katanya lagi.
Saat ditanyakan bagaimana dengan kelengkapan berkas, kata dia, untuk provinsi ada dua bakal calon akan ditetapkan. Bahkan, keduanya sudah menandatangani berita acara hasil pleno perbaikan berkas.
Mengenai pelaksanaan debat kandidat setelah pengundian nomor urut, mengingat disebutkan di awal bahwa akan dilaksanakan tiga kali yakni di Kota Pare-pare, Kota Palopo dan Kabupaten Bulukumba, namun demikian, Hasbullah mengakui pihaknya belum memutuskan sebab mesti dilakukan koordinasi bersama aparat keamanan.
Sebelumnya, KPU Sulsel telah menerima dua pasangan bakal calon guberur dan wakil gubernur saat pendaftaran, masing-masing Andi Sudirman Sudiman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse dan Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad.