Makassar (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menugaskan personil Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) untuk mengawal penyaluran logistik Pilkada serentak 2024 ke pulau-pulau yang berada di wilayah Sulsel.
"Kita libatkan tim Ditpoliarud untuk pengamanan sekaligus pengawalan logistik Pilkada serentak sebanyak 50 orang," kata Kapolda di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, pengawalan logistik tersebut bertujuan agar logistik Pilkada yang akan digunakan masyarakat memilih pada 27 November 2024 bisa tiba tepat Waktu.
"Supaya aman dan bisa tepat Waktu. Kita berharap logistik itu tidak rusak apalagi distribusinya melalui perairan di atas laut," papar mantan Kapolda Kalimantan Selatan.
Selain penugasan personil untuk mengawal distribusi logistik di wilayah kepulauan, sebanyak 15 ribuan personil Polda Sulsel juga dikerahkan mengamankan proses Pilkada serentak di 24 kabupaten kota se Sulsel.
Personil yang dikerahkan tersebut bertugas untuk mengamankan serta menyelesaikan potensi konflik. Selain tindakan persuaif, Penindakan tegas juga akan dilakukan sesuai dengan Standar Operasioanl Prosedur atau SOP yang berlaku.
Mantan Dirtipidum Bareskrim Polri ini menuturkan, berkaca keberhasilan menjaga kondusifitas di Sulsel pada Pemilu 14 Februari 2024 tentu menjadi pengalaman kepolisian sehingga hal yang sama diberlakukan pada Pilkada serentak.
"Kita sudah punya itu (pengalaman) sebelumnya di Pilpres dan Pileg. Di Sulsel Alhamdulilah, bisa berjalan dengan aman dan situasinya lancar. Dan Sulsel masuk salah satu daerah yang aman dalam pesta demokrasi," katanya.
Berkaitan dengan netralitas jajaran kepolisian, kata dia menekankan, agar seluruh personil menjaga netralitasnya, karena kepolisian menjadi bagian dari pemerintah.
"Saya sebagai kapolda memastikan seluruh jajaran bekerja dan tetap menjaga netralitas. Apabila nanti ada ditemukan (melanggar), sanksinya ada. Mulai sanksi disiplin, etika, sampai pidana," tuturnya menegaskan.
Secara terpisah, Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyampaikan, untuk distribusi logistik sudah ada polanya berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2024. Selain itu, logistik surat suara di Pilkada lebih sedikit dari Pemilu Legislatif maupun Presiden.
"Ini cuma dua kertas suara, Untuk Pilgub (pemilihan gubernur) dan Pilbub (pemilihan bupati). Jadi, prinsip sebenarnya Insya Allah teman-teman di divisi logistik sudah siap dengan semua sistem manajemen distribusi," ujarnya.
Untuk saat ini sedang diproses pemesanan lima jenis logistik, yakni kotak suara, bilik suara, tinta, segel dan segel plastik dan telah dibuatkan Berita Acara (BA) khusus kebutuhannya.
"Kalau jumlah TPS juga kan masih masih menunggu penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tapi gambarannya sudah ada. Makanya, bilik sama kotak suara ini sudah dalam proses klik. Ini sistem e-katalog, sama dengan yang lalu. Jadi proses teknisnya silakan ditanyakan di teman-teman pengadaan," tuturnya menambahkan.
"Kita libatkan tim Ditpoliarud untuk pengamanan sekaligus pengawalan logistik Pilkada serentak sebanyak 50 orang," kata Kapolda di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, pengawalan logistik tersebut bertujuan agar logistik Pilkada yang akan digunakan masyarakat memilih pada 27 November 2024 bisa tiba tepat Waktu.
"Supaya aman dan bisa tepat Waktu. Kita berharap logistik itu tidak rusak apalagi distribusinya melalui perairan di atas laut," papar mantan Kapolda Kalimantan Selatan.
Selain penugasan personil untuk mengawal distribusi logistik di wilayah kepulauan, sebanyak 15 ribuan personil Polda Sulsel juga dikerahkan mengamankan proses Pilkada serentak di 24 kabupaten kota se Sulsel.
Personil yang dikerahkan tersebut bertugas untuk mengamankan serta menyelesaikan potensi konflik. Selain tindakan persuaif, Penindakan tegas juga akan dilakukan sesuai dengan Standar Operasioanl Prosedur atau SOP yang berlaku.
Mantan Dirtipidum Bareskrim Polri ini menuturkan, berkaca keberhasilan menjaga kondusifitas di Sulsel pada Pemilu 14 Februari 2024 tentu menjadi pengalaman kepolisian sehingga hal yang sama diberlakukan pada Pilkada serentak.
"Kita sudah punya itu (pengalaman) sebelumnya di Pilpres dan Pileg. Di Sulsel Alhamdulilah, bisa berjalan dengan aman dan situasinya lancar. Dan Sulsel masuk salah satu daerah yang aman dalam pesta demokrasi," katanya.
Berkaitan dengan netralitas jajaran kepolisian, kata dia menekankan, agar seluruh personil menjaga netralitasnya, karena kepolisian menjadi bagian dari pemerintah.
"Saya sebagai kapolda memastikan seluruh jajaran bekerja dan tetap menjaga netralitas. Apabila nanti ada ditemukan (melanggar), sanksinya ada. Mulai sanksi disiplin, etika, sampai pidana," tuturnya menegaskan.
Secara terpisah, Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyampaikan, untuk distribusi logistik sudah ada polanya berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2024. Selain itu, logistik surat suara di Pilkada lebih sedikit dari Pemilu Legislatif maupun Presiden.
"Ini cuma dua kertas suara, Untuk Pilgub (pemilihan gubernur) dan Pilbub (pemilihan bupati). Jadi, prinsip sebenarnya Insya Allah teman-teman di divisi logistik sudah siap dengan semua sistem manajemen distribusi," ujarnya.
Untuk saat ini sedang diproses pemesanan lima jenis logistik, yakni kotak suara, bilik suara, tinta, segel dan segel plastik dan telah dibuatkan Berita Acara (BA) khusus kebutuhannya.
"Kalau jumlah TPS juga kan masih masih menunggu penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tapi gambarannya sudah ada. Makanya, bilik sama kotak suara ini sudah dalam proses klik. Ini sistem e-katalog, sama dengan yang lalu. Jadi proses teknisnya silakan ditanyakan di teman-teman pengadaan," tuturnya menambahkan.