Makassar (ANTARA) - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufiqurrakhman menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulsel.
Pelantikan ini digelar pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris di Discovery Kartika Hotel Bali, Rabu (18/9).
Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutannya mengungkapkan sekarang merupakan era tantangan karena para notaris merupakan jabatan profesi yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam layanan publik.
"Menghadapi tantantangan tersebut, Notaris harus bersama-sama dengan pemerintah karena merupakan bagian dari pemerintah. Kita harus mempunyai satu persepsi dan pandangan yang sama serta satu tujuan," ungkap Cahyo.
Dirjen menekankan kepada para yang dilantik saat ini untuk menjaga sinergitas dan kolaborasi serta menjaga kekompakan di masing-masing wilayah.
"Ini menjadi tanggungjawab bersama dari semua pihak terkait yang perlu dilakukan secara bersama-sama dalam membangun bangsa yang semakin besar," ucapnya.
"Saya yakin, pembinaan dan pengawasan notaris akan jauh lebih baik ketika menerapkan hal tersebut dan menerapkan standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya serta diterapkn dengan tegas dan netral," lanjutnya.
Dirjen Cahyo juga meminta para majelis yang dilantik untuk menjaga integritas serta melakukan pemetaan pada masing-masing wilayah.
Usai pelantikan Kakanwil Kemenkumham Sulsel bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi mengikuti rangkaian rakor yang dibagi menjadi beberapa Kelompok Kerja. Untuk kepala Kantor Wilayah ikut pada Pokja Dua oleh Kepala Biro Barang Milik Negara membahas terkait Pentingnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Optimalisasi Kinerja Majelis Pengawas Notaris dan Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terkait Pengelolaan Arsip dalam Era Digitalisasi.
Dirjen AHU dalam kesempatan ini melantik para Kepala Kantor Wilayah dan Perwakilan Unsur terkait dari berbagai Wilayah se-Indonesia.
Untuk Sulsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Hernadi hadir bersama para akademisi dari Universitas Hasanuddin diantaranya Prof. Ahmadi Miru dan Prof. Anwar Borahima serta dari Unsur Pemerintah yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Idris dan Unsur Notaris yakni Abdul Muis, Lola Rosalina dan Lieke Tinggal. (*/Inf)
Pelantikan ini digelar pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris di Discovery Kartika Hotel Bali, Rabu (18/9).
Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutannya mengungkapkan sekarang merupakan era tantangan karena para notaris merupakan jabatan profesi yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam layanan publik.
"Menghadapi tantantangan tersebut, Notaris harus bersama-sama dengan pemerintah karena merupakan bagian dari pemerintah. Kita harus mempunyai satu persepsi dan pandangan yang sama serta satu tujuan," ungkap Cahyo.
Dirjen menekankan kepada para yang dilantik saat ini untuk menjaga sinergitas dan kolaborasi serta menjaga kekompakan di masing-masing wilayah.
"Ini menjadi tanggungjawab bersama dari semua pihak terkait yang perlu dilakukan secara bersama-sama dalam membangun bangsa yang semakin besar," ucapnya.
"Saya yakin, pembinaan dan pengawasan notaris akan jauh lebih baik ketika menerapkan hal tersebut dan menerapkan standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya serta diterapkn dengan tegas dan netral," lanjutnya.
Dirjen Cahyo juga meminta para majelis yang dilantik untuk menjaga integritas serta melakukan pemetaan pada masing-masing wilayah.
Usai pelantikan Kakanwil Kemenkumham Sulsel bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi mengikuti rangkaian rakor yang dibagi menjadi beberapa Kelompok Kerja. Untuk kepala Kantor Wilayah ikut pada Pokja Dua oleh Kepala Biro Barang Milik Negara membahas terkait Pentingnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Optimalisasi Kinerja Majelis Pengawas Notaris dan Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terkait Pengelolaan Arsip dalam Era Digitalisasi.
Dirjen AHU dalam kesempatan ini melantik para Kepala Kantor Wilayah dan Perwakilan Unsur terkait dari berbagai Wilayah se-Indonesia.
Untuk Sulsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Hernadi hadir bersama para akademisi dari Universitas Hasanuddin diantaranya Prof. Ahmadi Miru dan Prof. Anwar Borahima serta dari Unsur Pemerintah yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Idris dan Unsur Notaris yakni Abdul Muis, Lola Rosalina dan Lieke Tinggal. (*/Inf)