Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, kembali "diganjar" opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013.
"Setelah dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar, maka kita masih harus menerima opini WDP BPK atas LKPD tahun 2013," kata Bupati Mamuju Utara (Matra), Ir.Agus Ambo Djiwa di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan anggaran keuangan Matra melalui APBD, setiap tahunnya belum memberikan hasil maksimal.
Karena itu, kata dia, dirinya akan berupaya melakukan perbaikan agar opini WDP yang diterima sejak tahun 2006 kelak bisa berubah menjadi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Agus menyampaikan, opini WDP ini akibat beberapa masalah di antaranya terkait laporan keuangan, masih adanya temuan dan rekomendasi BPK yang tidak ditindaklanjuti, termasuk persoalan aset.
"Semua permasalah ini akan kita tindaklanjuti. Termasuk melakukan penataan aset yang belum terdata dengan baik. Jika ini ditangani serius, maka Pemkab Matra akan mampu keluar dari predikat WDP," jelasnya.
Agus tak menampik, jika daerah yang ia pimpin masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Meski demikian, kekurangan dan keterbatasan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak meraih predikat WTP.
Karenanya, kata dia, segala bentuk yang telah menjadi rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara baik dan benar. T Susilo
"Setelah dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar, maka kita masih harus menerima opini WDP BPK atas LKPD tahun 2013," kata Bupati Mamuju Utara (Matra), Ir.Agus Ambo Djiwa di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan anggaran keuangan Matra melalui APBD, setiap tahunnya belum memberikan hasil maksimal.
Karena itu, kata dia, dirinya akan berupaya melakukan perbaikan agar opini WDP yang diterima sejak tahun 2006 kelak bisa berubah menjadi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Agus menyampaikan, opini WDP ini akibat beberapa masalah di antaranya terkait laporan keuangan, masih adanya temuan dan rekomendasi BPK yang tidak ditindaklanjuti, termasuk persoalan aset.
"Semua permasalah ini akan kita tindaklanjuti. Termasuk melakukan penataan aset yang belum terdata dengan baik. Jika ini ditangani serius, maka Pemkab Matra akan mampu keluar dari predikat WDP," jelasnya.
Agus tak menampik, jika daerah yang ia pimpin masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Meski demikian, kekurangan dan keterbatasan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak meraih predikat WTP.
Karenanya, kata dia, segala bentuk yang telah menjadi rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara baik dan benar. T Susilo