Mamuju (ANTARA Sulbar) - Salah satu penyebab belum difungsikannya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, karena terkendala listrik.
"Belum ada sarana listrik yang bisa mendukung dioperasikannya PPN Majene, sehingga pemerintah belum mengoperasikan PPN Majene tersebut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Parman Parakkassi di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, listrik sangat penting untuk mengoperasikan mesin pendingin ikan bila dibangun pemerintah, sehingga listrik akan dicarikan solusi agar tidak menjadi kendala difungsikannya PPN Majene.
"Akan kita carikan solusi bagaimana menyiapkan pembangkit listrik untuk PPN Majene dan anggaran untuk terus diperjuangan dengan menjalin kerjasama lembaga donor Islam Development Bakn (IDB) yang telah menyatakan diri siap membantu pembangunan PPN Majene," katanya.
Ia mengatakan, masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar membangun PPN Majene dan itu akan tetap diperjuangkan didapatkan dari IDB maupun dari pemerintah ditingkat pusat, yang peruntukkannya salah satunya membangun sarana pembangkit listrik dan mesin pendingin kan.
Menurut dia, bantuan untuk pembangunan PPN Majene dengan skala B sebelumnya telah diterima senilai Rp21 miliar yang diberikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggaran itu bersumber dari dana APBN.
Namun ia mengatakan, anggaran itu hanya cukup digunakan membangun kebutuhan tahap awal, berupa rencana induk dan detail desain PPN Majene.
"Secara keseluruhan anggaran yang masih dibutuhkan membangun PPN Majene agar rampung sekitar Rp300 miliar, sehingga pemerintah di Sulbar menjalin kerja sama dengan IDB, yang merupakan bank korporasi negara-negara Islam, dukungan pemerintah pusat juga masih sangat diharapkan," katanya.
Ia mengharapkan, PPN Mamuju sangat penting dibangun karena akan mampu meningkatkan produksi perikanan Sulbar sekitar 67.000 ton per tahun.
PPN di Majene juga akan menjadi pusat pengelolaan perikanan di Sulbar sehingga potensi perikanan Sulbar yang memiliki luas laut sekitar 20.000 kilometer lebih luas dari wilayah darat yang hanya sekitar 17.000 kilometer, akan lebih maksimal dikelola. M Yusuf
"Belum ada sarana listrik yang bisa mendukung dioperasikannya PPN Majene, sehingga pemerintah belum mengoperasikan PPN Majene tersebut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Parman Parakkassi di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, listrik sangat penting untuk mengoperasikan mesin pendingin ikan bila dibangun pemerintah, sehingga listrik akan dicarikan solusi agar tidak menjadi kendala difungsikannya PPN Majene.
"Akan kita carikan solusi bagaimana menyiapkan pembangkit listrik untuk PPN Majene dan anggaran untuk terus diperjuangan dengan menjalin kerjasama lembaga donor Islam Development Bakn (IDB) yang telah menyatakan diri siap membantu pembangunan PPN Majene," katanya.
Ia mengatakan, masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar membangun PPN Majene dan itu akan tetap diperjuangkan didapatkan dari IDB maupun dari pemerintah ditingkat pusat, yang peruntukkannya salah satunya membangun sarana pembangkit listrik dan mesin pendingin kan.
Menurut dia, bantuan untuk pembangunan PPN Majene dengan skala B sebelumnya telah diterima senilai Rp21 miliar yang diberikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggaran itu bersumber dari dana APBN.
Namun ia mengatakan, anggaran itu hanya cukup digunakan membangun kebutuhan tahap awal, berupa rencana induk dan detail desain PPN Majene.
"Secara keseluruhan anggaran yang masih dibutuhkan membangun PPN Majene agar rampung sekitar Rp300 miliar, sehingga pemerintah di Sulbar menjalin kerja sama dengan IDB, yang merupakan bank korporasi negara-negara Islam, dukungan pemerintah pusat juga masih sangat diharapkan," katanya.
Ia mengharapkan, PPN Mamuju sangat penting dibangun karena akan mampu meningkatkan produksi perikanan Sulbar sekitar 67.000 ton per tahun.
PPN di Majene juga akan menjadi pusat pengelolaan perikanan di Sulbar sehingga potensi perikanan Sulbar yang memiliki luas laut sekitar 20.000 kilometer lebih luas dari wilayah darat yang hanya sekitar 17.000 kilometer, akan lebih maksimal dikelola. M Yusuf