Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan, sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi di daerah itu.
"Daulat pangan menjadi kunci agar daerah dapat maju dan tak perlu lagi kuatir terhadap inflasi," kata Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, di Mamuju, Jumat.
Sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan menurut Bahtiar, penting bagi setiap daerah di enam kabupaten di Sulbar mendorong sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
Penjabat Gubernur menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong berbagai upaya dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan pangan.
"Kami telah menjalankan berbagai program dan terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan pangan," terang Bahtiar.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar Suyuti Marzuki mengatakan, Pemprov Sulbar telah melakukan intervensi berbagai sektor melalui sejumlah program terhadap upaya pengendalian inflasi, salah satunya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
Suyuti menyampaikan bahwa terkendalinya inflasi di Sulbar tidak terlepas dari peran utama sektor kelautan dan perikanan.
"Berdasarkan data, intervensi sektor Kelautan dan Perikanan pada April 2024 dinilai berhasil menekan inflasi secara signifikan," kata Suyuti.
Komoditas ikan seperti cakalang, layang dan ikan bandeng menurut Suyuti memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan inflasi.
Sehingga lanjutnya, sektor perikanan bukan hanya berperan penting, tetapi sebagai penentu utama dalam pengendalian inflasi di Sulbar.
"Dengan intervensi yang tepat, kita berhasil mengelola harga komoditas perikanan sehingga deflasi tercapai dan nilai tukar nelayan tetap stabil. Keberhasilan ini juga dibantu dengan upaya pencatatan harga ikan kabupaten harian dan per tiga harian," jelas Suyuti.
Sedangkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Waris Bestari mengatakan, upaya lain dilakukan dalam pengendalian inflasi di daerah itu adalah melakukan gerakan pangan murah.
"Melalui kebijakan Penjabat Gubernur, gerakan pangan murah dilakukan lebih masif rutin setia empat kali dalam sepekan," kata Waris Bestari.
"Daulat pangan menjadi kunci agar daerah dapat maju dan tak perlu lagi kuatir terhadap inflasi," kata Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, di Mamuju, Jumat.
Sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan menurut Bahtiar, penting bagi setiap daerah di enam kabupaten di Sulbar mendorong sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
Penjabat Gubernur menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong berbagai upaya dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan pangan.
"Kami telah menjalankan berbagai program dan terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan pangan," terang Bahtiar.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar Suyuti Marzuki mengatakan, Pemprov Sulbar telah melakukan intervensi berbagai sektor melalui sejumlah program terhadap upaya pengendalian inflasi, salah satunya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
Suyuti menyampaikan bahwa terkendalinya inflasi di Sulbar tidak terlepas dari peran utama sektor kelautan dan perikanan.
"Berdasarkan data, intervensi sektor Kelautan dan Perikanan pada April 2024 dinilai berhasil menekan inflasi secara signifikan," kata Suyuti.
Komoditas ikan seperti cakalang, layang dan ikan bandeng menurut Suyuti memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan inflasi.
Sehingga lanjutnya, sektor perikanan bukan hanya berperan penting, tetapi sebagai penentu utama dalam pengendalian inflasi di Sulbar.
"Dengan intervensi yang tepat, kita berhasil mengelola harga komoditas perikanan sehingga deflasi tercapai dan nilai tukar nelayan tetap stabil. Keberhasilan ini juga dibantu dengan upaya pencatatan harga ikan kabupaten harian dan per tiga harian," jelas Suyuti.
Sedangkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Waris Bestari mengatakan, upaya lain dilakukan dalam pengendalian inflasi di daerah itu adalah melakukan gerakan pangan murah.
"Melalui kebijakan Penjabat Gubernur, gerakan pangan murah dilakukan lebih masif rutin setia empat kali dalam sepekan," kata Waris Bestari.