Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, segera membentuk Komite Pemantau Kebijakan Publik yang akan menampung semua masukan, saran dan kritik terkait berbagai kebijakan pemerintahan yang menyangkut kesejahteraan warga.
"Komite yang dibentuk ini nantinya akan terdiri atas berbagai pihak yang berkompeten dan terutama menjadi wadah bagi lembaga swadaya masyarakat dan tim-tim ahli lain dari berbagai disiplin ilmu," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat menerima perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, komite yang akan dibentuk ini akan diisi oleh orang-orang profesional yang akan menjadi penyeimbang dalam menjalankan semua programnya yang dianggap pro rakyat.
Di hadapan berbagai LSM tersebut, dia memaparkan program kerja yang akan dilakukan pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Hal tersebut termasuk program digitalisasi dan elektronisasi sistem keuangan dan pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Danny, pihak LSM maupun masyarakat umum merupakan mitra yang terdekat bagi pemkot untuk dimintai masukan termasuk fungsi kontrol jalannya pemerintahan.
"Makassar saat ini tengah kita gerakkan menuju era elektronik, hal ini juga untuk menunjang akuntabilitas, transparansi, efisienai dan efektifitas," katanya.
Dengan diluncurkannya program "Smart City", pihaknya mendorong segala lini sistem pemerintahan menuju sistem elektronik yang terintegrasi. Dan dengan demikian fungsi kontrol dari segenap lapisan masyarakat akan semakin mudah.
Dikatakannya, sebagai awal peluncuran kartu "Smart City" akan dilaksankan 18 Agustus mendatang dengan melibatkan 7.000 PNS lingkup pemkot dan secara bertahap akan dibagikan keseluruh warga kota Makassar.
Perwakilan LSM, Andis Amier menyatakan pihaknya sangat mengaprsiasi inisiasi wali kota untuk melibatkan LSM secara aktif dalam mengawal jalannya pembangunan di kota Makassar melalui pembentuksn komite.
"Kami senantiasa akan menjadi mitra pengingat bagi pemerintah. Semua kita lakukan demi kemajan kota yang kita cintai ini," jelasnya. Z Abdullah
(T.KR-MH/B/Z002/Z002) 25-07-2014 22:44:38
"Komite yang dibentuk ini nantinya akan terdiri atas berbagai pihak yang berkompeten dan terutama menjadi wadah bagi lembaga swadaya masyarakat dan tim-tim ahli lain dari berbagai disiplin ilmu," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat menerima perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, komite yang akan dibentuk ini akan diisi oleh orang-orang profesional yang akan menjadi penyeimbang dalam menjalankan semua programnya yang dianggap pro rakyat.
Di hadapan berbagai LSM tersebut, dia memaparkan program kerja yang akan dilakukan pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Hal tersebut termasuk program digitalisasi dan elektronisasi sistem keuangan dan pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Danny, pihak LSM maupun masyarakat umum merupakan mitra yang terdekat bagi pemkot untuk dimintai masukan termasuk fungsi kontrol jalannya pemerintahan.
"Makassar saat ini tengah kita gerakkan menuju era elektronik, hal ini juga untuk menunjang akuntabilitas, transparansi, efisienai dan efektifitas," katanya.
Dengan diluncurkannya program "Smart City", pihaknya mendorong segala lini sistem pemerintahan menuju sistem elektronik yang terintegrasi. Dan dengan demikian fungsi kontrol dari segenap lapisan masyarakat akan semakin mudah.
Dikatakannya, sebagai awal peluncuran kartu "Smart City" akan dilaksankan 18 Agustus mendatang dengan melibatkan 7.000 PNS lingkup pemkot dan secara bertahap akan dibagikan keseluruh warga kota Makassar.
Perwakilan LSM, Andis Amier menyatakan pihaknya sangat mengaprsiasi inisiasi wali kota untuk melibatkan LSM secara aktif dalam mengawal jalannya pembangunan di kota Makassar melalui pembentuksn komite.
"Kami senantiasa akan menjadi mitra pengingat bagi pemerintah. Semua kita lakukan demi kemajan kota yang kita cintai ini," jelasnya. Z Abdullah
(T.KR-MH/B/Z002/Z002) 25-07-2014 22:44:38