Makassar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya intervensi secara cepat dan tepat untuk menurunkan angka stunting.
"Penurunan angka stunting harus dilakukan secara cepat dan tepat. Begitu kasus stunting sudah diidentifikasi, maka penanganan lanjutan harus dilakukan secara cepat," ujarnya saat rapat koordinasi lintas sektor pencegahan dan penurunan stunting yang diadakan oleh Kemenko Bidang PMK RI di salah satu hotel di Makassar, Jumat.
Zudan mengatakan intervensi secara tepat akan mempercepat penanganan penurunan stunting dan semua pihak terkait harus bisa bergerak secara bersama-sama.
Pj Gubernur Sulsel juga menekankan pentingnya pengecekan data di lapangan agar tidak ada turbulensi data.
Ia menyatakan bahwa data kasus stunting, pemberian makanan tambahan, dan data tentang ibu hamil harus terukur, sehingga kontrol bisa tercapai.
"Kita harus memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil hingga pemberian makanan tambahan, harus terukur," ungkapnya.
Sementara itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring menyebutkan, tren prevalensi stunting di kabupaten/kota di Provinsi Sulsel tahun 2019-2022 mengalami penurunan, kemudian naik 0,2 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023.
Pj Sekda Irwan Adnan menyampaikan, ini menjadi tantangan untuk Kota Makassar agar lebih optimal dalam penanganan stunting.
"Berharap peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan anggaran yang lebih maksimal," ujarnya.
"Penurunan angka stunting harus dilakukan secara cepat dan tepat. Begitu kasus stunting sudah diidentifikasi, maka penanganan lanjutan harus dilakukan secara cepat," ujarnya saat rapat koordinasi lintas sektor pencegahan dan penurunan stunting yang diadakan oleh Kemenko Bidang PMK RI di salah satu hotel di Makassar, Jumat.
Zudan mengatakan intervensi secara tepat akan mempercepat penanganan penurunan stunting dan semua pihak terkait harus bisa bergerak secara bersama-sama.
Pj Gubernur Sulsel juga menekankan pentingnya pengecekan data di lapangan agar tidak ada turbulensi data.
Ia menyatakan bahwa data kasus stunting, pemberian makanan tambahan, dan data tentang ibu hamil harus terukur, sehingga kontrol bisa tercapai.
"Kita harus memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil hingga pemberian makanan tambahan, harus terukur," ungkapnya.
Sementara itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring menyebutkan, tren prevalensi stunting di kabupaten/kota di Provinsi Sulsel tahun 2019-2022 mengalami penurunan, kemudian naik 0,2 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023.
Pj Sekda Irwan Adnan menyampaikan, ini menjadi tantangan untuk Kota Makassar agar lebih optimal dalam penanganan stunting.
"Berharap peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan anggaran yang lebih maksimal," ujarnya.