Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, mengapresiasi tawaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dalam membentuk forum laboratorium penguji.
Jufri dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, menjelaskan, kedatangan BBPOM Makassar terkait rencana Badan POM (BPOM) RI untuk membuat forum laboratorium penguji dengan semua laboratorium yang ada di Sulawesi Selatan.
Pihak BBPOM, kata Jufri, berharap dibuatkan keputusan gubernur terkait forum laboratorium penguji tersebut. Hanya saja, Ia mengaku melihat konsep yang ditawarkan BBPOM, maka dirinya menawarkan untuk lebih tepat dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub).
"Setelah saya baca konsep yang mereka buat saya pikir sebaiknya diatur dengan pergub," ujarnya.
"Saya panggil Kepala Biro Hukum, dan Biro Hukum juga mengatakan ya betul pak supaya apa kalau di Pergub itu ada pasal satu memuat mengenai ketentuan umum, sehingga istilah-istilah yang digunakan di situ yang sifatnya teknis untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman," lanjut dia.
Jufri mengatakan, Pergub lebih lengkap dan lebih komprehensif untuk membangun kolaborasi. Tujuan kolaborasi itu bagus untuk melakukan pengujian terhadap kandungan berbahaya dalam bahan makanan.
Selain itu, lanjutnya, upaya kolaborasi itu juga tidak lain untuk memberikan rasa aman terhadap bahan makanan yang menjadi konsumsi masyarakat. Apalagi sekarang lagi marak itu merebak isu tentang penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya, ada merkuri dan seterusnya.
"Tapi, itu kan cuma contoh saja. Kalau di bahan makanan ada juga bahan berbahaya sebenarnya. Dengan adanya kolaborasi itu, maka hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindari bisa mengamankan semua masyarakat kita," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBPOM Makassar, Hariani mengatakan, kedatangannya menemui Sekda untuk menyampaikan rencana pembentukan tim atau forum koordinasi khusus untuk laboratorium penguji di Sulsel yang akan bekerjasama dengan laboratorium kesehatan masyarakat, termasuk dengan pemerintah vertikal.
Ia menjelaskan, Balai Besar POM di Makassar akan membuat tim koordinasi khusus untuk laboratorium penguji.
"Jadi nanti kita itu mau kerjasama dengan laboratorium kesehatan masyarakat seluruh Sulawesi Selatan, termasuk juga nanti ada beberapa laboratorium pemerintah yang vertikal misalnya, perikanan pertanian, untuk mengawal produk yang beredar di Sulawesi Selatan, mengawal keamanan dan mutu secara laboratorium," ungkapnya.
Forum ini, kata Hariani, nantinya akan saling berkoordinasi dan kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dari laboratorium masing-masing. Untuk tahap awal, laboratorium yang akan dibentuk adalah untuk pengawasan terhadap produk makanan atau produk pangan.
"Awal ini kita mau arahnya ke produk makanan dulu untuk meningkatkan kapasitas dari laboratorium di Pemda bisa menguji produk makanan. Karena banyak produk makanan yang beredar di wilayah masing-masing kabupaten kota saat ini belum dikawal sedemikian rupa, termasuk nanti kalau ada kejadian luar biasa (KLB) pangan bisa ditangani dengan cepat karena ada lab-nya setempat," ujarnya.
Selain rencana pembentukan Forum laboratorium Penguji, BBPOM Makassar juga menyampaikan rencana pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BBPOM di Makassar yang akan menjadi pusat pendidikan di kawasan timur Indonesia.
Kepala Pusdiklat Badan POM, Syamsidar Thamrin, mengatakan, Badan POM rencana membangun pusdiklat di beberapa wilayah di Indonesia.
"Untuk wilayah Indonesia Timur kami rencananya pusatnya di daerah Makassar. Makanya kami minta ke Pak Sekda apakah ada lokasi yang bisa dihibahkan ke Badan POM untuk pembangunan pusdiklat nantinya," tutupnya.
Jufri dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, menjelaskan, kedatangan BBPOM Makassar terkait rencana Badan POM (BPOM) RI untuk membuat forum laboratorium penguji dengan semua laboratorium yang ada di Sulawesi Selatan.
Pihak BBPOM, kata Jufri, berharap dibuatkan keputusan gubernur terkait forum laboratorium penguji tersebut. Hanya saja, Ia mengaku melihat konsep yang ditawarkan BBPOM, maka dirinya menawarkan untuk lebih tepat dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub).
"Setelah saya baca konsep yang mereka buat saya pikir sebaiknya diatur dengan pergub," ujarnya.
"Saya panggil Kepala Biro Hukum, dan Biro Hukum juga mengatakan ya betul pak supaya apa kalau di Pergub itu ada pasal satu memuat mengenai ketentuan umum, sehingga istilah-istilah yang digunakan di situ yang sifatnya teknis untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman," lanjut dia.
Jufri mengatakan, Pergub lebih lengkap dan lebih komprehensif untuk membangun kolaborasi. Tujuan kolaborasi itu bagus untuk melakukan pengujian terhadap kandungan berbahaya dalam bahan makanan.
Selain itu, lanjutnya, upaya kolaborasi itu juga tidak lain untuk memberikan rasa aman terhadap bahan makanan yang menjadi konsumsi masyarakat. Apalagi sekarang lagi marak itu merebak isu tentang penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya, ada merkuri dan seterusnya.
"Tapi, itu kan cuma contoh saja. Kalau di bahan makanan ada juga bahan berbahaya sebenarnya. Dengan adanya kolaborasi itu, maka hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindari bisa mengamankan semua masyarakat kita," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBPOM Makassar, Hariani mengatakan, kedatangannya menemui Sekda untuk menyampaikan rencana pembentukan tim atau forum koordinasi khusus untuk laboratorium penguji di Sulsel yang akan bekerjasama dengan laboratorium kesehatan masyarakat, termasuk dengan pemerintah vertikal.
Ia menjelaskan, Balai Besar POM di Makassar akan membuat tim koordinasi khusus untuk laboratorium penguji.
"Jadi nanti kita itu mau kerjasama dengan laboratorium kesehatan masyarakat seluruh Sulawesi Selatan, termasuk juga nanti ada beberapa laboratorium pemerintah yang vertikal misalnya, perikanan pertanian, untuk mengawal produk yang beredar di Sulawesi Selatan, mengawal keamanan dan mutu secara laboratorium," ungkapnya.
Forum ini, kata Hariani, nantinya akan saling berkoordinasi dan kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dari laboratorium masing-masing. Untuk tahap awal, laboratorium yang akan dibentuk adalah untuk pengawasan terhadap produk makanan atau produk pangan.
"Awal ini kita mau arahnya ke produk makanan dulu untuk meningkatkan kapasitas dari laboratorium di Pemda bisa menguji produk makanan. Karena banyak produk makanan yang beredar di wilayah masing-masing kabupaten kota saat ini belum dikawal sedemikian rupa, termasuk nanti kalau ada kejadian luar biasa (KLB) pangan bisa ditangani dengan cepat karena ada lab-nya setempat," ujarnya.
Selain rencana pembentukan Forum laboratorium Penguji, BBPOM Makassar juga menyampaikan rencana pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BBPOM di Makassar yang akan menjadi pusat pendidikan di kawasan timur Indonesia.
Kepala Pusdiklat Badan POM, Syamsidar Thamrin, mengatakan, Badan POM rencana membangun pusdiklat di beberapa wilayah di Indonesia.
"Untuk wilayah Indonesia Timur kami rencananya pusatnya di daerah Makassar. Makanya kami minta ke Pak Sekda apakah ada lokasi yang bisa dihibahkan ke Badan POM untuk pembangunan pusdiklat nantinya," tutupnya.