Makassar (ANTARA Sulsel) - Direktur Utama PT Kawasan Industry Makassar (Kima) Bachder Djohan mengatakan, industri di Makassar cenderung stagnan, karena tidak bertambah secara signifikan.
"Kondisi ini sebebakan karena perusahaan dinilai belum tertarik membangun industri di kota ini akibat kepabeanan yang menangani ekpor-impor masih ditempatkan di Pulau Jawa," kata Bachder di Makassar, Senin.
Menurut dia, hal itu dapat dicermati dari pergerakan barang-barang dan hasil bumi Sulsel yang dibawa ke Surabaya terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspor.
Berkaiatn dengan tersebut, lanjut dia, pihaknya berharap agar kepabeanan bisa dikeluarkan di Makassar, sehingga para pengusaha dapat melakukan ekspor secara langsung, tanpa perlu lagi ke Surabaya.
"Apabila Makassar mendapatkan hak kepabeanan, saya yakin akan banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di Makassar," ujarnya.
Khusus di KIMA, ungkap Bachder, terdapat 281 perusahaan yang beroprasi di KIMA dan hanya 60 persen diantaranya yang merupakan eksportir yang memiliki industri pengolahan.
Akibat kondisi itu, diakui penyerapan tenaga kerja masih terbilang minim. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja di KIMA hanya sekitar 18 ribu orang atau lebih kecil dibandingkan kawasan industri lainnya di Pulau Jawa.
Mencermati kondisi itu, dia berharap agar pemerintah ke depan dapat memberikan ruang gerak kepada pelaku usaha di Sulsel dan daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui kebijakan yang memberikan dukungan melakukan ekspor-impor secara langsung, sehingga ke depan dapat maju bersama dengan kawasan barat Indonesia. Biqwanto
"Kondisi ini sebebakan karena perusahaan dinilai belum tertarik membangun industri di kota ini akibat kepabeanan yang menangani ekpor-impor masih ditempatkan di Pulau Jawa," kata Bachder di Makassar, Senin.
Menurut dia, hal itu dapat dicermati dari pergerakan barang-barang dan hasil bumi Sulsel yang dibawa ke Surabaya terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspor.
Berkaiatn dengan tersebut, lanjut dia, pihaknya berharap agar kepabeanan bisa dikeluarkan di Makassar, sehingga para pengusaha dapat melakukan ekspor secara langsung, tanpa perlu lagi ke Surabaya.
"Apabila Makassar mendapatkan hak kepabeanan, saya yakin akan banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di Makassar," ujarnya.
Khusus di KIMA, ungkap Bachder, terdapat 281 perusahaan yang beroprasi di KIMA dan hanya 60 persen diantaranya yang merupakan eksportir yang memiliki industri pengolahan.
Akibat kondisi itu, diakui penyerapan tenaga kerja masih terbilang minim. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja di KIMA hanya sekitar 18 ribu orang atau lebih kecil dibandingkan kawasan industri lainnya di Pulau Jawa.
Mencermati kondisi itu, dia berharap agar pemerintah ke depan dapat memberikan ruang gerak kepada pelaku usaha di Sulsel dan daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui kebijakan yang memberikan dukungan melakukan ekspor-impor secara langsung, sehingga ke depan dapat maju bersama dengan kawasan barat Indonesia. Biqwanto