Kupang (ANTARA Sulsel) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang MSi, menilai Joko Widodo tidak ingin pemerintahan lima tahun ke depan terbebani interes politik.
Selain menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan antara tugas pemerintahan dan tugas politik yang dilakukan oleh pimpinan parpol, kata Ahmad Atang, di Kupang, Senin, terkait wacana capres Jokowi yang menginginkan agar menjadi menteri harus lepas jabatan parpol.
Menurut dia, bagi mereka yang menjabat sebagai menteri dalam kabinet seperti saat ini, justru dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terbebani oleh interes politik.
"Artinya, komitmen capres Jokowi tersebut dapat menghindari tumpang tindi kepentingan, antara tugas-tugas pemerintahan dan tugas politik yang dilakukan oleh pimpinan partai politik," kata Ahmad Atang.
Dia mengatakan, fakta yang tampak selama ini ketika pimpinan parpol dalam menjalankan tugas pemerintahan didomplengi oleh tugas politik partai dengan menggunakan fasilitas negara.
Hal ini yang harus ditekan oleh Jokowi dalam pemerintahannya. Jika tidak pimpinan parpol akan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan untuk urusan-urusan politik, kata Pembantu Rektor I UMK itu.
Namun demikian, hal ini tidak menutup peluang pimpinan parpol untuk bisa jadi menteri jika dasar- dasar pertimbangan bukan karena pimpinan parpol tetapi karena figur tersebut dianggap cakap dan mampu menduduki jabatan menteri.
Oleh karena itu Jokowi harus memberi parameter yang tegas, khususnya bagi pimpinan parpol apabila diberi amanah mengemban tugas negara otomatis harus mundur dari pimpinan parpol, kata Ahmad Atang.
Selain menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan antara tugas pemerintahan dan tugas politik yang dilakukan oleh pimpinan parpol, kata Ahmad Atang, di Kupang, Senin, terkait wacana capres Jokowi yang menginginkan agar menjadi menteri harus lepas jabatan parpol.
Menurut dia, bagi mereka yang menjabat sebagai menteri dalam kabinet seperti saat ini, justru dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terbebani oleh interes politik.
"Artinya, komitmen capres Jokowi tersebut dapat menghindari tumpang tindi kepentingan, antara tugas-tugas pemerintahan dan tugas politik yang dilakukan oleh pimpinan partai politik," kata Ahmad Atang.
Dia mengatakan, fakta yang tampak selama ini ketika pimpinan parpol dalam menjalankan tugas pemerintahan didomplengi oleh tugas politik partai dengan menggunakan fasilitas negara.
Hal ini yang harus ditekan oleh Jokowi dalam pemerintahannya. Jika tidak pimpinan parpol akan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan untuk urusan-urusan politik, kata Pembantu Rektor I UMK itu.
Namun demikian, hal ini tidak menutup peluang pimpinan parpol untuk bisa jadi menteri jika dasar- dasar pertimbangan bukan karena pimpinan parpol tetapi karena figur tersebut dianggap cakap dan mampu menduduki jabatan menteri.
Oleh karena itu Jokowi harus memberi parameter yang tegas, khususnya bagi pimpinan parpol apabila diberi amanah mengemban tugas negara otomatis harus mundur dari pimpinan parpol, kata Ahmad Atang.
Parameter ini untuk menghindari persepsi publik terhadap Jokowi yang dianggap "doubel standar" jika memilih menteri dari parpol karena pertimbangan sebagai ketua parpol.
Kondisi Ini bertentangan dengan semangat koalisi bukan untuk kekuasaan, kata Ahmad Atang. Yuniardi