Makassar (ANTARA Sulsel) - Stasiun TV lokal di Kota Makassar ternyata belum mampu menarik minat pemasang iklan politik untuk beriklan di medianya, dibandingkan dengan media cetak.
"Kalau kita lihat belanja iklan capres di media cetak Makassar mencapai Rp2,9 Miliar, jauh lebih besar daripada biaya iklan di TV yang hanya mencapai Rp275,2 juta, artinya pengiklan lebih memilih menggunakan media cetak," kata pengamat komunikasi Universitas Hasanuddin Dr Muliadi Mau, di Makassar, Jumat.
Muliadi mengatakan hal ini patut dicermati mengingat secara nasional biaya yang dihabiskan untuk iklan TV jauh lebih besar dibandingkan iklan media cetak.
"Ini berarti industri TV lokal kita belum secerah industri TV nasional," ujarnya.
Lebih lanjut Muliadi mengatakan bahwa informasi ini bisa menjadi masukan bagi perkembangan TV lokal ke depan.
"Perlu dievaluasi, apakah misalnya `content` acara yang tidak menarik, atau kualitas siaran yang buruk, atau mungkin karena beberapa TV lokal kita masih baru sehingga orang masih enggan beriklan," jelasnya.
Terkait biaya belanja iklan capres tersebut, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel Alem Febri Sonni memberikan analisis yang berbeda. Menurut Sony salah satu aspek yang penting dipertimbangkan adalah afiliasi politik media di Makassar.
"Iklan politik di media cetak di Sulsel sangat dipengaruhi oleh afiliasi politik, karena pemilik media cetak di Makassar juga ikut berkontestasi dalam kontes politik, itu bisa jadi pertimbangan," ujarnya.
Sebelumnya lembaga Satu Dunia beserta mitra lokalnya melakukan pemantauan terhadap biaya iklan capres di berbagai media nasional dan lokal. Informasi mengenai biaya iklan capres tersebut dapat diakses masyarakat melalui website www.iklancapres.org. Biqwanto
"Kalau kita lihat belanja iklan capres di media cetak Makassar mencapai Rp2,9 Miliar, jauh lebih besar daripada biaya iklan di TV yang hanya mencapai Rp275,2 juta, artinya pengiklan lebih memilih menggunakan media cetak," kata pengamat komunikasi Universitas Hasanuddin Dr Muliadi Mau, di Makassar, Jumat.
Muliadi mengatakan hal ini patut dicermati mengingat secara nasional biaya yang dihabiskan untuk iklan TV jauh lebih besar dibandingkan iklan media cetak.
"Ini berarti industri TV lokal kita belum secerah industri TV nasional," ujarnya.
Lebih lanjut Muliadi mengatakan bahwa informasi ini bisa menjadi masukan bagi perkembangan TV lokal ke depan.
"Perlu dievaluasi, apakah misalnya `content` acara yang tidak menarik, atau kualitas siaran yang buruk, atau mungkin karena beberapa TV lokal kita masih baru sehingga orang masih enggan beriklan," jelasnya.
Terkait biaya belanja iklan capres tersebut, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel Alem Febri Sonni memberikan analisis yang berbeda. Menurut Sony salah satu aspek yang penting dipertimbangkan adalah afiliasi politik media di Makassar.
"Iklan politik di media cetak di Sulsel sangat dipengaruhi oleh afiliasi politik, karena pemilik media cetak di Makassar juga ikut berkontestasi dalam kontes politik, itu bisa jadi pertimbangan," ujarnya.
Sebelumnya lembaga Satu Dunia beserta mitra lokalnya melakukan pemantauan terhadap biaya iklan capres di berbagai media nasional dan lokal. Informasi mengenai biaya iklan capres tersebut dapat diakses masyarakat melalui website www.iklancapres.org. Biqwanto