Makassar (ANTARA Sulsel) - Naik kereta api tut..tut..tut, siapa hendak ikut, ke Barru, ke Makassar bolehlah naik dengan percuma. Itulah sepenggal syair lagu Kereta Api yang digubah ketika Menteri Perhubungan EE Mangindaan meresmikan pencanangan pembangunan sarana kereta api di Kabupaten Barru, Sulsel sebelum perayaan HUT RI ke-59.
Lagu Kereta Api yang akrab diperkenalkan sejak di bangku taman kanak-kanak, tentu tak semudah dengan merealisasikan kereta api lengkap dengan sarana dan prasarananya. Hal itu disebabkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.
Menteri Perhubungan mengakui, pembangunan sarana kereta api itu sangat mahal, namun apabila sarana itu bagi rakyat atau publik, maka tidak ada istilah mahal.
"Bangun kereta api itu mahal sekali, namun untuk rakyat tidak ada yang mahal," kata Mangindaan pada peresmian pencanangan pembagunan "ground breaking" jalan kereta api di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel.
Menurut dia, selain pembebasan lahan yang menelan biaya tinggi, juga penyediaan sarana perkeretaapian juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam konsepnya, setiap membangun kereta api, maka lokasi itu akan menjadi kawasan industri yang juga akan mengakses ke pelabuhan untuk memperlancar pergerakan barang maupun penumpang.
Hal itu dibenarkan Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo. Menurut dia, keterbatasan anggaran APBN dan APBD tidaklah mudah mewujudkan harapan masyarakat di daerah ini untuk menikmati kereta api. Pasalnya, untuk membangun 2.000 kilometer jalur kereta api di Sulawesi dibutuhkan anggaran sekitar Rp50 triliun dengan perhitungan kasar Rp20 miliar per kilometer sesuai data Kementerian Perhubungan.
"Dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia, ini adalah kali pertama pencanangan pembangunan kereta api di luar Jawa dan Sumatera. Kita pernah dijanji oleh Belanda untuk dibangunkan kereta api pada masa pendudukan kolonial, namun belum terwujud karena Belanda kalah oleh Jepang," katanya.
Kini, sebagai tahap awal pembangunan sarana kereta api trans Sulawesi itu dimulai untuk rute Kota Makassar - Kota Parepare sepanjang 146 kilometer dengan anggaran berkisar Rp10 triliun. Jumlah stasiun sepanjang jalur itu tercatat 23 stasiun yang akan menjadi halte bongkar muat penumpang dan barang.
Wacana pembangunan sarana kereta api di Sulawesi dan khususnya di Sulsel sudah bergulir sejak awal 2000, kemudian diikuti dengan proses studi kelayakan dan pada 12 Agustus 2014 barulah pencanganan "ground breaking", kereta api di Kabupaten Barru, Sulsel.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung sendiri pada kesempatan itu mengungkapkan pembangunan kereta api trans Sulawesi itu merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Ketika itu, saya berpikir menciptakan master plan percepatan pembagunan di KTI yakni di koridor Sulawesi, Maluku dan Papua ini, karena menyadari adanya ketidakseimbangan pembagunan di Indonesia," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan jalur kereta di Sulawesi diprioritaskan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebagai gambaran, pada tahap awal akan dibangun dari Makassar ke Pare-Pare dengan pertimbangan bahwa daerah itu yang paling cepat perkembangannya.
Pembangunan jalur kereta api tersebut pada awalnya dilakukan secara parsial, sebelum akhirnya menyatu dan terintegrasi. Sistem pembangunannya dilakukan seperti teori titik tinta atau ink spot. Artinya, ketika beberapa titik tinta dijatuhkan ke air, maka akan menyebar dan menyatu dengan sendirinya.
Mengenai skema pembiayaan mega proyek yang ditargetkan rampung dalam 20 tahun untuk seluruh titik di Sulawesi, pemerintah akan bekerjasama dengan pihak swasta atau public-private partnership (PPP).
Sejumlah negara sahabat yang disebut-sebut berminat menjadi investor diantaranya, Cina, Jerman dan Rusia. Hanya saja pemerintah Indonesioa masih menunggu calon investor yang betul-betul serius menjalin kerjasama di bidang transportasi .
"Kami bisa saja menggandeng investor asing untuk merampungkan proyek kereta api trans Sulawesi. Sejumlah negara sudah mencoba menjajaki itu," kata gubernur Sulsel.
Karena itu, langkah pertama yang dilakukan saat ini adalah pembebasan lahan warga, karena sebagian dari jalur kereta api sepanjang 146 km (Makassar - Parepare) sedikitnya terdapat 700 rumah atau lahan milik warga yang terkena pembebasan.
Sambut Baik
Meskipun warga terpaksa harus kehilangan rumah, sawah atau kebunnya, namun demi untuk perkembangan ekonomi dan kemajuan daerahnya, warga Barru menyambut baik proyek pembangunan kereta api trans Sulawesi itu.
"Warga rela melepaskan lahannya sepanjang itu untuk kepentingan umum dan kemajuan daerah. Semoga ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada warga kelak itu manusiawi," kata Ketua RW Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel Sulaeman.
Ia mengatakan rencana pengerjaan proyek kereta api itu sudah diketahui warga, namun belum ada panggilan rapat untuk membahas jumlah kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah. Para penyelenggara pemerintahan desa sudah mendapat pemberitahuan, namun belum ada pembicaraan lebih lanjut.
Sementara itu, salah seorang warga Dusun Cempae, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel Nasrullah mengatakan, lahan sawahnya akan terkena proyek pengerjaan jalan kereta api. Sedang untuk menghidupi keluarganya selama ini hanya bergantung pada hasil sawahnya.
"Karena itu, kami berharap semoga ganti rugi yang diberikan nanti, masih dapat menghidupi keluarga atau paling tidak pemerintah memikirkan penggantian lahan sawah, sehingga petani tidak kehilangan pekerjaannya," katanya.
Hal itu dengan pertimbangan bahwa warga yang rata-rata adalah petani tidak memiliki keahlian lain selain bertani dan berkebun, sehingga akan kesulitan jika harus beralih profesi.
Apabila pengerjaan proyek berjalan lancar, maka 20 bulan ke depan atau 2016 warga Sulsel sudah dapat menikmati layanan kereta api untuk "single track" yang kecepatannya mencapai 200 km per jam, jauh lebih cepat dibandingkan kereta yang beroperasi di Pulau Jawa yang hanya memiliki kecepatan 120 km per jam. Sementara untuk penyempurnaan layanan kereta api dengan "double track" ditargetkan tercapai 2018.
Zita Meirina
Lagu Kereta Api yang akrab diperkenalkan sejak di bangku taman kanak-kanak, tentu tak semudah dengan merealisasikan kereta api lengkap dengan sarana dan prasarananya. Hal itu disebabkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.
Menteri Perhubungan mengakui, pembangunan sarana kereta api itu sangat mahal, namun apabila sarana itu bagi rakyat atau publik, maka tidak ada istilah mahal.
"Bangun kereta api itu mahal sekali, namun untuk rakyat tidak ada yang mahal," kata Mangindaan pada peresmian pencanangan pembagunan "ground breaking" jalan kereta api di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel.
Menurut dia, selain pembebasan lahan yang menelan biaya tinggi, juga penyediaan sarana perkeretaapian juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam konsepnya, setiap membangun kereta api, maka lokasi itu akan menjadi kawasan industri yang juga akan mengakses ke pelabuhan untuk memperlancar pergerakan barang maupun penumpang.
Hal itu dibenarkan Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo. Menurut dia, keterbatasan anggaran APBN dan APBD tidaklah mudah mewujudkan harapan masyarakat di daerah ini untuk menikmati kereta api. Pasalnya, untuk membangun 2.000 kilometer jalur kereta api di Sulawesi dibutuhkan anggaran sekitar Rp50 triliun dengan perhitungan kasar Rp20 miliar per kilometer sesuai data Kementerian Perhubungan.
"Dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia, ini adalah kali pertama pencanangan pembangunan kereta api di luar Jawa dan Sumatera. Kita pernah dijanji oleh Belanda untuk dibangunkan kereta api pada masa pendudukan kolonial, namun belum terwujud karena Belanda kalah oleh Jepang," katanya.
Kini, sebagai tahap awal pembangunan sarana kereta api trans Sulawesi itu dimulai untuk rute Kota Makassar - Kota Parepare sepanjang 146 kilometer dengan anggaran berkisar Rp10 triliun. Jumlah stasiun sepanjang jalur itu tercatat 23 stasiun yang akan menjadi halte bongkar muat penumpang dan barang.
Wacana pembangunan sarana kereta api di Sulawesi dan khususnya di Sulsel sudah bergulir sejak awal 2000, kemudian diikuti dengan proses studi kelayakan dan pada 12 Agustus 2014 barulah pencanganan "ground breaking", kereta api di Kabupaten Barru, Sulsel.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung sendiri pada kesempatan itu mengungkapkan pembangunan kereta api trans Sulawesi itu merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Ketika itu, saya berpikir menciptakan master plan percepatan pembagunan di KTI yakni di koridor Sulawesi, Maluku dan Papua ini, karena menyadari adanya ketidakseimbangan pembagunan di Indonesia," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan jalur kereta di Sulawesi diprioritaskan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebagai gambaran, pada tahap awal akan dibangun dari Makassar ke Pare-Pare dengan pertimbangan bahwa daerah itu yang paling cepat perkembangannya.
Pembangunan jalur kereta api tersebut pada awalnya dilakukan secara parsial, sebelum akhirnya menyatu dan terintegrasi. Sistem pembangunannya dilakukan seperti teori titik tinta atau ink spot. Artinya, ketika beberapa titik tinta dijatuhkan ke air, maka akan menyebar dan menyatu dengan sendirinya.
Mengenai skema pembiayaan mega proyek yang ditargetkan rampung dalam 20 tahun untuk seluruh titik di Sulawesi, pemerintah akan bekerjasama dengan pihak swasta atau public-private partnership (PPP).
Sejumlah negara sahabat yang disebut-sebut berminat menjadi investor diantaranya, Cina, Jerman dan Rusia. Hanya saja pemerintah Indonesioa masih menunggu calon investor yang betul-betul serius menjalin kerjasama di bidang transportasi .
"Kami bisa saja menggandeng investor asing untuk merampungkan proyek kereta api trans Sulawesi. Sejumlah negara sudah mencoba menjajaki itu," kata gubernur Sulsel.
Karena itu, langkah pertama yang dilakukan saat ini adalah pembebasan lahan warga, karena sebagian dari jalur kereta api sepanjang 146 km (Makassar - Parepare) sedikitnya terdapat 700 rumah atau lahan milik warga yang terkena pembebasan.
Sambut Baik
Meskipun warga terpaksa harus kehilangan rumah, sawah atau kebunnya, namun demi untuk perkembangan ekonomi dan kemajuan daerahnya, warga Barru menyambut baik proyek pembangunan kereta api trans Sulawesi itu.
"Warga rela melepaskan lahannya sepanjang itu untuk kepentingan umum dan kemajuan daerah. Semoga ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada warga kelak itu manusiawi," kata Ketua RW Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel Sulaeman.
Ia mengatakan rencana pengerjaan proyek kereta api itu sudah diketahui warga, namun belum ada panggilan rapat untuk membahas jumlah kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah. Para penyelenggara pemerintahan desa sudah mendapat pemberitahuan, namun belum ada pembicaraan lebih lanjut.
Sementara itu, salah seorang warga Dusun Cempae, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel Nasrullah mengatakan, lahan sawahnya akan terkena proyek pengerjaan jalan kereta api. Sedang untuk menghidupi keluarganya selama ini hanya bergantung pada hasil sawahnya.
"Karena itu, kami berharap semoga ganti rugi yang diberikan nanti, masih dapat menghidupi keluarga atau paling tidak pemerintah memikirkan penggantian lahan sawah, sehingga petani tidak kehilangan pekerjaannya," katanya.
Hal itu dengan pertimbangan bahwa warga yang rata-rata adalah petani tidak memiliki keahlian lain selain bertani dan berkebun, sehingga akan kesulitan jika harus beralih profesi.
Apabila pengerjaan proyek berjalan lancar, maka 20 bulan ke depan atau 2016 warga Sulsel sudah dapat menikmati layanan kereta api untuk "single track" yang kecepatannya mencapai 200 km per jam, jauh lebih cepat dibandingkan kereta yang beroperasi di Pulau Jawa yang hanya memiliki kecepatan 120 km per jam. Sementara untuk penyempurnaan layanan kereta api dengan "double track" ditargetkan tercapai 2018.
Zita Meirina