Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pejabat pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat dinilai buruk mengelola anggaran sehingga selama delapan tahun Provinsi Sulbar meraih predikat wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota DPRD Provinsi Sulbar, Thamrin Endeng di Mamuju, Rabu, mengatakan, pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar masih sangat memprihatinkan karena Sulbar selalu meraih predikat WDP dari BPK setiap tahunnya.
Ia mengatakan, selama delapan tahun Sulbar selalu meraih predikat WDP dari BPK, dan tidak mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Itu karena pejabat pemerintah di Sulbar masih sangat buruk dalam mengelola anggaran sehingga selalu meraih WDP ini harus dilakukan evaluasi Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh," katanya.
Ia berharap agar Gubernur Sulbar dapat segera melakukan mutasi pejabatnya dengan menempatkan pejabat yang mampu mengelola anggaran agar Sulbar tidak lagi meraih WDP tetapi meraih WTP dimasa mendatang.
Menurut dia, ketegasan Gubernur Sulbar sangat dibutuhkan melakukan mutasi sehingga terjadi perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar.
"Seluruh fraksi di DPRD Sulbar, sudah menghendaki adanya mutasi, maka itu harus menjadi perhatian pemerintah di Sulbar dengan segera melakukan mutasi pejabatnya.
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan, masih terdapat masalah dalam laporan keuangan Provinsi Sulbar sehingga selalu mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
"Laporan pengelolaan keuangan Provinsi Sulbar selalu mendapatkan predikat WDP setiap tahun karena terdapat permasalahan di dalamnya yang tak kunjung diselesaikan setiap tahun," kata Kepala BPK Sulbar, Sumedi SH.
Menurut Sumedi, masalah keuangan Sulbar diantaranya adalah masalah aset yang tidak terkelola dengan baik diantaranya adalah ada aset yang telah dihibahkan tetapi tidak memiliki data pendukung.
Ia berharap agar permasalah keuangan Pemerintah di Sulbar itu dapat diselesaikan dan diperbaiki pada tahun anggaran 2014 ini, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sulbar harus bekerja maksimal memperbaiki aset yang dikelolanya. FC Kuen
Anggota DPRD Provinsi Sulbar, Thamrin Endeng di Mamuju, Rabu, mengatakan, pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar masih sangat memprihatinkan karena Sulbar selalu meraih predikat WDP dari BPK setiap tahunnya.
Ia mengatakan, selama delapan tahun Sulbar selalu meraih predikat WDP dari BPK, dan tidak mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Itu karena pejabat pemerintah di Sulbar masih sangat buruk dalam mengelola anggaran sehingga selalu meraih WDP ini harus dilakukan evaluasi Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh," katanya.
Ia berharap agar Gubernur Sulbar dapat segera melakukan mutasi pejabatnya dengan menempatkan pejabat yang mampu mengelola anggaran agar Sulbar tidak lagi meraih WDP tetapi meraih WTP dimasa mendatang.
Menurut dia, ketegasan Gubernur Sulbar sangat dibutuhkan melakukan mutasi sehingga terjadi perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar.
"Seluruh fraksi di DPRD Sulbar, sudah menghendaki adanya mutasi, maka itu harus menjadi perhatian pemerintah di Sulbar dengan segera melakukan mutasi pejabatnya.
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan, masih terdapat masalah dalam laporan keuangan Provinsi Sulbar sehingga selalu mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
"Laporan pengelolaan keuangan Provinsi Sulbar selalu mendapatkan predikat WDP setiap tahun karena terdapat permasalahan di dalamnya yang tak kunjung diselesaikan setiap tahun," kata Kepala BPK Sulbar, Sumedi SH.
Menurut Sumedi, masalah keuangan Sulbar diantaranya adalah masalah aset yang tidak terkelola dengan baik diantaranya adalah ada aset yang telah dihibahkan tetapi tidak memiliki data pendukung.
Ia berharap agar permasalah keuangan Pemerintah di Sulbar itu dapat diselesaikan dan diperbaiki pada tahun anggaran 2014 ini, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sulbar harus bekerja maksimal memperbaiki aset yang dikelolanya. FC Kuen