Kupang (ANTARA Sulsel) - Penjabat Bupati Kabupaten Belu, Welem Foni mengatakan, dana untuk membiayai pelaksanaan pilkada di daerah otonomi baru (DOB) Malaka akan ditanggung bersama antara kabupaten induk Belu dengan pemerintah provinsi.
Komposisi bantuan biaya pilkada adalah 80 persen ditanggung kabupaten induk, dan sisanya dari APBD Provinsi NTT, kata Welem Foni, Kamis, terkait biaya pelaksanaan pilkada di DOB Malaka pada 2015.
Dalam hubungan dengan alokasi anggaran Pilkada Malaka, dia mengatakan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan draf usulan untuk disampaikan ke dewan untuk dibahas bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu.
"Jadwal pelaksanaan pilkada memang belum ditetapkan, tetapi alokasi anggaran sudah harus tersedia, karena waktu pelaksanaan sudah pasti pada akhir atau awal 2015," ucapnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Johanes Depa secara terpisah mengatakan, proses pilkada di daerah otonomi baru (DOB) Malaka, baru akan digelar setelah pelantikan anggota DPRD Belu hasil Pemilu Legislatif 2014.
"Langkah awalnya adalah menunggu pelantikan anggota DPRD kabupaten induk Belu. Setelah itu akan dibentuk DPRD pemekaran Malaka. Kalau DPRD pemekaran sudah dibentuk maka Pilkada Malaka sudah bisa mulai di proses," tutur Johanes Depa.
Dia berharap, paling lambat akhir Oktober 2014, proses Pilkada Malaka sudah bisa dimulai karena masa jabatan penjabat Malaka periode kedua akan berakhir pada April 2015. Chandra HN
Komposisi bantuan biaya pilkada adalah 80 persen ditanggung kabupaten induk, dan sisanya dari APBD Provinsi NTT, kata Welem Foni, Kamis, terkait biaya pelaksanaan pilkada di DOB Malaka pada 2015.
Dalam hubungan dengan alokasi anggaran Pilkada Malaka, dia mengatakan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan draf usulan untuk disampaikan ke dewan untuk dibahas bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu.
"Jadwal pelaksanaan pilkada memang belum ditetapkan, tetapi alokasi anggaran sudah harus tersedia, karena waktu pelaksanaan sudah pasti pada akhir atau awal 2015," ucapnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Johanes Depa secara terpisah mengatakan, proses pilkada di daerah otonomi baru (DOB) Malaka, baru akan digelar setelah pelantikan anggota DPRD Belu hasil Pemilu Legislatif 2014.
"Langkah awalnya adalah menunggu pelantikan anggota DPRD kabupaten induk Belu. Setelah itu akan dibentuk DPRD pemekaran Malaka. Kalau DPRD pemekaran sudah dibentuk maka Pilkada Malaka sudah bisa mulai di proses," tutur Johanes Depa.
Dia berharap, paling lambat akhir Oktober 2014, proses Pilkada Malaka sudah bisa dimulai karena masa jabatan penjabat Malaka periode kedua akan berakhir pada April 2015. Chandra HN