Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut perubahan struktur organisasi di Kementerian Komunikasi dan Digital berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan.
"Pengalaman baik ini sejalan dengan tujuan perubahan nama, dan konsekuensi perubahan ini salah satunya adalah perubahan struktur organisasi berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan," ujar Meutya di Jakarta, Selasa.
Meutya mengatakan wujud dari transformasi tersebut adalah dengan pembentukan direktorat jenderal baru, seperti Direktorat Jenderal Pemerintahan Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Ekosistem Digital.
Dia mengakui bahwa perubahan struktur ini menimbulkan disrupsi di internal kementerian. Namun, dia meminta agar para pegawai bisa mengikuti perubahan tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Nanti untuk level direktur juga akan buka tim seleksi, pansel agar nanti memang yang terbaik yang terpilih. Jadi tentu kita juga akan melakukan pembenahan-pembenahan yang sekali lagi saya yakin kita mulai dari sini," ucap Meutya.
"Jadi kalau nanti ada perpindahan, ayo kita jalani dulu sama-sama. Saya orang yang bisa mendengarkan masukan. Jadi kalau memang nanti ada masukan-masukan, kita evaluasi sambil jalan," sambung dia.
Dia juga meminta agar para pegawai berkomitmen menjaga integritas, agar upaya perbaikan sistem, tata kelola serta struktur organisasi bisa berjalan dengan optimal.
"Kalau manusianya tidak mau berubah, maka semua ini akan menjadi sia-sia. Jadi tentu yang paling utama adalah integritas dari SDM-nya," ucap dia.
Lebih lanjut, Menkomdigi juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang solid dan rasa kekeluargaan di antara para pegawai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung, termasuk keberanian untuk saling mengingatkan jika terdapat penyimpangan.
Dia menilai budaya ini sebagai salah satu cara efektif untuk mencegah korupsi yang sering kali dimulai dari hal-hal kecil, seperti pekerjaan yang tidak selesai atau tidak dilakukan secara profesional.
"Menurut saya itu salah satu yang harus kita benahi di sini, bahwa kita kurang merasa bersaudara, sehingga kita sungkan untuk menegur saudara kita ketika melakukan kesalahan. Kita merasa tidak perlu mengingatkan dan acuh. Nah, kalau saja budaya ini bisa kita kuatkan," ujarnya.
Meutya turut memberikan apresiasi atas inisiatif Inspektorat Jenderal kementerian Komdigi untuk memperingati Hari Anti Korupsi secara internal. Menurutnya, ini merupakan sebuah langkah awal perubahan.
Ia berharap upaya ini dapat memupuk rasa bangga di dalam benak para pegawai sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Komdigi.
"Kalau kita bangga, saya yakin di situ menutup celah-celah untuk melakukan kesalahan-kesalahan," ujar dia.
Dia menilai beberapa pegawai Kementerian Komdigi yang terjerat kasus hukum beberapa waktu lalu hanyalah segelintir oknum. Ia menyatakan rasa optimistisnya masih banyak pegawai Komdigi yang memiliki integritas dan kemauan untuk melangkah ke arah yang lebih baik.
"Kita ini 3.000 pegawai. Jadi saya yakin masih banyak yang lebih baik. Mari kita tidak biarkan mereka yang ingin merusak. Mari kita ingatkan saudara kita yang salah langkah untuk sama-sama melangkah ke arah lebih baik," pungkas Meutya.
Kementerian Komdigi diketahui membentuk lima direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Perubahan struktur Kemkomdigi berfokus pada tata kelola pemerintahan