Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof Dr Hamka Haq memastikan jika rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih sebatas wacana.
"Semua masih sebatas wacana dan isu, nanti dilihat saja perkembangan setelah pelantikan Jokowi-JK," kata Hamka Haq saat ditemui di acara pembekalan caleg terpilih PDIP di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Ia mengatakan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi semakin menjadi topik hangat semenjak dilempar ke publik dan mendapatkan reaksi beragam.
Meskipun wacana kenaikan itu sudah beredar di seluruh daerah di Indonesia, namun semuanya baru akan ditentukan jika presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah dilantik.
"Rencana kenaikan harga BBM ini kan masih dikaji dan belum ada keputusan pasti karena memang masih wacana," katanya.
Kendati kenaikan harga BBM merupakan usul presiden dan wakil presiden terpilih, kata Hamka, PDIP belum memastikan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
"PDIP masih akan melihat seberapa efektif jika BBM akan dinaikkan," katanya.
Kalaupun nanti partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memberikan dukungan terhadap kenaikan harga BBM, menurut Hamka masyarakat harus diberi penjelasan secara rinci agar bisa menerima keputusan itu.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarot Saifullah mengatakan di internal partainya juga terus melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
"Tapi semua tergantung anggaran dari APBN. Jika anggarannya besar maka bisa saja BBM tidak dinaikkan, tetapi jika sebaliknya anggarannya kecil, maka tidak ada jalan lain dan rakyat harus terima itu," ungkapnya.
Menyangkut subsidi BBM, Jarot menambahkan, hal itu harus menjadi perhatian pemerintah karena pemberian subsidi BBM harus tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sigit Pinardi
"Semua masih sebatas wacana dan isu, nanti dilihat saja perkembangan setelah pelantikan Jokowi-JK," kata Hamka Haq saat ditemui di acara pembekalan caleg terpilih PDIP di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Ia mengatakan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi semakin menjadi topik hangat semenjak dilempar ke publik dan mendapatkan reaksi beragam.
Meskipun wacana kenaikan itu sudah beredar di seluruh daerah di Indonesia, namun semuanya baru akan ditentukan jika presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah dilantik.
"Rencana kenaikan harga BBM ini kan masih dikaji dan belum ada keputusan pasti karena memang masih wacana," katanya.
Kendati kenaikan harga BBM merupakan usul presiden dan wakil presiden terpilih, kata Hamka, PDIP belum memastikan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
"PDIP masih akan melihat seberapa efektif jika BBM akan dinaikkan," katanya.
Kalaupun nanti partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memberikan dukungan terhadap kenaikan harga BBM, menurut Hamka masyarakat harus diberi penjelasan secara rinci agar bisa menerima keputusan itu.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarot Saifullah mengatakan di internal partainya juga terus melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
"Tapi semua tergantung anggaran dari APBN. Jika anggarannya besar maka bisa saja BBM tidak dinaikkan, tetapi jika sebaliknya anggarannya kecil, maka tidak ada jalan lain dan rakyat harus terima itu," ungkapnya.
Menyangkut subsidi BBM, Jarot menambahkan, hal itu harus menjadi perhatian pemerintah karena pemberian subsidi BBM harus tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sigit Pinardi