Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) mendukung penuh langkah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dalam membangun kota dan menjalankan program-programnya tanpa menggunakan uang negara.
"Sejak kami dilantik pada 8 Mei lalu menjadi kepala daerah, tekad saya bersama Deng Ical (wakil wali kota) membangun kota dan merealisasikan semua program tanpa harus menggunakan uang negara," ujar Ramdhan Pomanto melalui pesan elektroniknya dari Jakarta-Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, beberapa gagasan yang akan dijalankannya itu dalam membangun kota itu sudah dipaparkannya dihadapan para wali kota se Indonesia serta BPK-RI di Jakarta.
Hasil pemaparan itupun mendapat reaksi dari beberapa wali kota dan tentunya BPK-RI serta mendukung penuh gagasan tersebut yang tidak lama lagi akan terealisasi.
Salah satu rencana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dipaparkan dan akan segera direalisasikan itu adalah mendirikan Makassar in Corporate yang di dalamnya ada Bank of Makassar.
Selain itu, BPK juga mendukung langkah pasangan Syamsu Rizal ini mengembangkan "Smart City" dengan kartu cerdas multiguna (smart card) yang bekerja sama PT Telkom, BRI, dan Microsoft tanpa menggunakan uang negara.
Selain Danny, sapaan akrab wali kota, kepala daerah lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) juga berkonsultasi banyak hal, utamanya mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan, termasuk dana hibah, iuran Apeksi, tuntutan ganti rugi (TGR) dan masalah keuangan lainnya.
"Berkaitan kebijakan inovasi dengan kaidah dengan norma yang ada, perlu diapresiasi, termasuk rencana wali kota yang ingin mendirikan Makassar in Corporated tanpa menggunakan uang negara," ujar anggota III BPK, Agus Joko Pramono.
Dia juga mengatakan, alasan dari dukungannya itu karena gagasan tersebut dinilainya brilian dan yang terpenting tidak menggunakan uang negara seperti anggaran APBD maupun APBN dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
"Saya dukung karena non APBD maupun APBN dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya yang didampingi auditor utama BPK RI, Sjafruddin Mossi dan jajarannya.
Menurut Agus, berkaitan kebijakan inovasi dengan kaidah dengan norma yang ada, perlu diapresiasi, termasuk rencana Makassar in Corporated.
Agus menambahkan, bentuk kebijakan yang transparan dan mempercepat proses tanpa uang negara itu langkah yang baik, meski ada yang diuntungkan tidak masalah karena memang pengusaha cari keuntungan.
Khusus untuk program Smart Card, juga sebuah bentuk transparansi apalagi berfungsi menjadi rekening sertifikasi bagi para guru, pegawai dan seluruh masyarakat.
"Dan inovasi Pak Danny ini perlu ditularkan ke pemerintah daerah lain. Intinya, BPK mendukung inovasi demi perbaikan pengelolaan keuangan," ucap Agus. FC Kuen
"Sejak kami dilantik pada 8 Mei lalu menjadi kepala daerah, tekad saya bersama Deng Ical (wakil wali kota) membangun kota dan merealisasikan semua program tanpa harus menggunakan uang negara," ujar Ramdhan Pomanto melalui pesan elektroniknya dari Jakarta-Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, beberapa gagasan yang akan dijalankannya itu dalam membangun kota itu sudah dipaparkannya dihadapan para wali kota se Indonesia serta BPK-RI di Jakarta.
Hasil pemaparan itupun mendapat reaksi dari beberapa wali kota dan tentunya BPK-RI serta mendukung penuh gagasan tersebut yang tidak lama lagi akan terealisasi.
Salah satu rencana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dipaparkan dan akan segera direalisasikan itu adalah mendirikan Makassar in Corporate yang di dalamnya ada Bank of Makassar.
Selain itu, BPK juga mendukung langkah pasangan Syamsu Rizal ini mengembangkan "Smart City" dengan kartu cerdas multiguna (smart card) yang bekerja sama PT Telkom, BRI, dan Microsoft tanpa menggunakan uang negara.
Selain Danny, sapaan akrab wali kota, kepala daerah lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) juga berkonsultasi banyak hal, utamanya mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan, termasuk dana hibah, iuran Apeksi, tuntutan ganti rugi (TGR) dan masalah keuangan lainnya.
"Berkaitan kebijakan inovasi dengan kaidah dengan norma yang ada, perlu diapresiasi, termasuk rencana wali kota yang ingin mendirikan Makassar in Corporated tanpa menggunakan uang negara," ujar anggota III BPK, Agus Joko Pramono.
Dia juga mengatakan, alasan dari dukungannya itu karena gagasan tersebut dinilainya brilian dan yang terpenting tidak menggunakan uang negara seperti anggaran APBD maupun APBN dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
"Saya dukung karena non APBD maupun APBN dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya yang didampingi auditor utama BPK RI, Sjafruddin Mossi dan jajarannya.
Menurut Agus, berkaitan kebijakan inovasi dengan kaidah dengan norma yang ada, perlu diapresiasi, termasuk rencana Makassar in Corporated.
Agus menambahkan, bentuk kebijakan yang transparan dan mempercepat proses tanpa uang negara itu langkah yang baik, meski ada yang diuntungkan tidak masalah karena memang pengusaha cari keuntungan.
Khusus untuk program Smart Card, juga sebuah bentuk transparansi apalagi berfungsi menjadi rekening sertifikasi bagi para guru, pegawai dan seluruh masyarakat.
"Dan inovasi Pak Danny ini perlu ditularkan ke pemerintah daerah lain. Intinya, BPK mendukung inovasi demi perbaikan pengelolaan keuangan," ucap Agus. FC Kuen