Ambon (ANTARA Sulsel) - DPRD Maluku prioritaskan agenda pemanggilan pihak PT (Persero) PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara guna menanyakan tersendatnya pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah.
"Agenda ini menjadi prioritas kami untuk menanyakan kenapa kontraktor yang menangani proyek tersebut meninggalkan lokasi proyek selama setahun dan tidak menyelesaikannya," kata Pimpinan Sementara Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Senin.
Agenda pertama DPRD Maluku untuk memanggil pihak PLN ini akan dilaksanakan setelah selesai pembentukan alat kelengkapan dewan, baik pimpinan definitif maupun komisi-komisi dan fraksi.
"Kami akan segera mengundang pimpinan PT (Persero) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara guna mewakili PLN pusat menjelaskan kepada rakyat Maluku melalui DPRD terkait terbengkalainya proses pembangunan PLTU Waai," kata Edwin.
Menurut dia, perlu ada penjelasan yang transparan kepada rakyat Maluku, alasan terhentinya proses pembangunan proyek tersebut.
"Sebab rakyat Maluku harus tahu apa kendalanya sehingga kontraktor lari meninggalkan lokasi pembangunan," katanya.
Edwin mengatakan, kalau sekiranya ada suatu kesalahan yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran, ini merupakan tanggung jawab legislatif untuk membawa masalah ini ke pemerintah.
Tujuannya agar pemerintah bisa meninjau kembali kinerja kontraktor yang lama dan meneruskan pembangunan PLTU Waai, karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
Tanpa ketersediaan tenaga listrik memadai, pergerakan ekonomi juga akan lambat dan orang sulit berinvestasi ke daerah ini.
"Pimpinan dewan akan melakukan rapat kerja dengan gabungan komisi A dan B untuk rapat koordinasi berkaitan agenda pemanggilan PLN," ujar Edwin.
Untuk diketahui, proyek PLTU Waai berkekuatan 2,15 MW ini merupakan bagian program percepatan listrik 10.000 MW, berdasarkan Kontrak nomor 144.PI/041/DIR/2010 yang kontraknya ditandatangani sejak 27 April 2010 namun kini menjadi macet total.
Pihak PLN Maluku maupun PLN pusat beralasan kalau macetnya proyek ini akibat masalah pembebasan lahan serta musim hujan yang berkepanjangan di daerah ini. S. Muryono
"Agenda ini menjadi prioritas kami untuk menanyakan kenapa kontraktor yang menangani proyek tersebut meninggalkan lokasi proyek selama setahun dan tidak menyelesaikannya," kata Pimpinan Sementara Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Senin.
Agenda pertama DPRD Maluku untuk memanggil pihak PLN ini akan dilaksanakan setelah selesai pembentukan alat kelengkapan dewan, baik pimpinan definitif maupun komisi-komisi dan fraksi.
"Kami akan segera mengundang pimpinan PT (Persero) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara guna mewakili PLN pusat menjelaskan kepada rakyat Maluku melalui DPRD terkait terbengkalainya proses pembangunan PLTU Waai," kata Edwin.
Menurut dia, perlu ada penjelasan yang transparan kepada rakyat Maluku, alasan terhentinya proses pembangunan proyek tersebut.
"Sebab rakyat Maluku harus tahu apa kendalanya sehingga kontraktor lari meninggalkan lokasi pembangunan," katanya.
Edwin mengatakan, kalau sekiranya ada suatu kesalahan yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran, ini merupakan tanggung jawab legislatif untuk membawa masalah ini ke pemerintah.
Tujuannya agar pemerintah bisa meninjau kembali kinerja kontraktor yang lama dan meneruskan pembangunan PLTU Waai, karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
Tanpa ketersediaan tenaga listrik memadai, pergerakan ekonomi juga akan lambat dan orang sulit berinvestasi ke daerah ini.
"Pimpinan dewan akan melakukan rapat kerja dengan gabungan komisi A dan B untuk rapat koordinasi berkaitan agenda pemanggilan PLN," ujar Edwin.
Untuk diketahui, proyek PLTU Waai berkekuatan 2,15 MW ini merupakan bagian program percepatan listrik 10.000 MW, berdasarkan Kontrak nomor 144.PI/041/DIR/2010 yang kontraknya ditandatangani sejak 27 April 2010 namun kini menjadi macet total.
Pihak PLN Maluku maupun PLN pusat beralasan kalau macetnya proyek ini akibat masalah pembebasan lahan serta musim hujan yang berkepanjangan di daerah ini. S. Muryono