Makassar (ANTARA Sulsel) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menempatkan sejumlah legislatornya pada alat kelengkapan DPRD Makassar menyesuaikannya dengan latar belakang pendidikan karena dikhawatirkan hanya akan jadi penonton jika tidak memahami tupoksi.
"Pendidikan itu penting dan sebagai alat untuk mengukur atau menelaah tugas pokok dan fungsi legislator. Kita tidak ingin salah dalam menempatkan orang di alat kelengkapan dewan," ujar Ketua Fraksi PDIP Kota Makassar, Andi Vivin Sukmasari di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, penempatan legislator dalam alat kelengkapan dewan merupakan suatu persyaratan mutlak karena dikhawatirkan legislator tidak dapat bekerja maksimal karena terlalu lambat dalam memahami tugas-tugasnya.
"Semua figur layak diusung. Tapi mereka akan ditempatkan berdasarkan latar belakang pendidikan masing-masing. Misalnya, kalau dia berlatarbelakang pendidikan bidang hukum, maka harus ditempatkan di Komisi A yang membidangi hukum," terangnya.
Mengenai lobi-lobi politik untuk berkoalisi, menurut Andi Vivin, semua fraksi melakukan hal itu. Tapi khusus di PDIP, tetap akan dikembalikan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
"Kalau di alat kelengkapan dewan, kami di PDIP kembalikan ke DPC. Kami tetap berkoordinasi dengan rumah kita. Kami sendiri harus siap menjalankan perintah saja," tandasnya.
Andi Vivin menegaskan, PDIP selalu melakukan komunikasi dengan partai manapun, tanpa terkecuali. Itu kata dia, jika sudah berada di lembaga legislatif tidak boleh lagi ada warna.
"Kami tidak menampakkan warna lagi di DPRD. Kalau komunikasi memang semua hal dilakukan. Memang kami sudah bicarakan, tapi lagi-lagi kami menunggu keputusan partai," ucapnya. Agus Setiawan
"Pendidikan itu penting dan sebagai alat untuk mengukur atau menelaah tugas pokok dan fungsi legislator. Kita tidak ingin salah dalam menempatkan orang di alat kelengkapan dewan," ujar Ketua Fraksi PDIP Kota Makassar, Andi Vivin Sukmasari di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, penempatan legislator dalam alat kelengkapan dewan merupakan suatu persyaratan mutlak karena dikhawatirkan legislator tidak dapat bekerja maksimal karena terlalu lambat dalam memahami tugas-tugasnya.
"Semua figur layak diusung. Tapi mereka akan ditempatkan berdasarkan latar belakang pendidikan masing-masing. Misalnya, kalau dia berlatarbelakang pendidikan bidang hukum, maka harus ditempatkan di Komisi A yang membidangi hukum," terangnya.
Mengenai lobi-lobi politik untuk berkoalisi, menurut Andi Vivin, semua fraksi melakukan hal itu. Tapi khusus di PDIP, tetap akan dikembalikan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
"Kalau di alat kelengkapan dewan, kami di PDIP kembalikan ke DPC. Kami tetap berkoordinasi dengan rumah kita. Kami sendiri harus siap menjalankan perintah saja," tandasnya.
Andi Vivin menegaskan, PDIP selalu melakukan komunikasi dengan partai manapun, tanpa terkecuali. Itu kata dia, jika sudah berada di lembaga legislatif tidak boleh lagi ada warna.
"Kami tidak menampakkan warna lagi di DPRD. Kalau komunikasi memang semua hal dilakukan. Memang kami sudah bicarakan, tapi lagi-lagi kami menunggu keputusan partai," ucapnya. Agus Setiawan