Mamuju (ANTARA Sulbar) - Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh, berharap agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ke rakyat diteruskan tanpa harus melalui jalur parlemen.
"Pilkada langsung telah menghasilkan kualitas pemimpin yang dikehendaki rakyatnya dan telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa.
Menurut dia, pemilihan langsung ke rakyat ternyata semakin mendekatkan antara pemimpin dengan rakyatnya, sehingga ia sepakat agar Pilkada tidak dibawa ke parlemen.
"Jika pilkada langsung ke rakyat ditumbuhkembangkan maka bangsa Indonesia akan semakin matang dalam berdemokrasi. Kita yakin, pemerintahan kedepan tidak akan membiarkan pemilihan kepala daerah digiring ke parlemen," kata Anwar mengungkapkan.
Anwar yang juga Ketua DPD Golkar Sulbar non aktif menyampaikan, suatu kemunduran jika proses Pilkada tak lagi melibatkan secara langsung rakyatnya.
"Saat ini rakyat sudah memahami siapa calon pemimpin yang layak dipilih sehingga proses Pilkada langsung harus dikembangkan sehingga demokrasi di negeri ini setara dengan negara-negara maju yang telah mapan dalam berdemokrasi," terang Anwar.
Ia mengatakan, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada ini harus dihentikan karena ikut menciderai nilai-nilai demokrasi.
Dia mengatakan, banyak cara yang dapat ditempuh untuk meminimalisir biaya pelaksanaan Pilkada tanpa harus membawa ke parlemen.
"Jika hanya karena alasan Pilkada langsung membutuhkan biaya yang mahal maka saya rasa itu tidak rasional, sebab tak ada jaminan pelaksanaan Pilkada jalur parlemen tak membutuhkan biaya," kata Anwar mengungkapkan. Ridwan Ch
"Pilkada langsung telah menghasilkan kualitas pemimpin yang dikehendaki rakyatnya dan telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa.
Menurut dia, pemilihan langsung ke rakyat ternyata semakin mendekatkan antara pemimpin dengan rakyatnya, sehingga ia sepakat agar Pilkada tidak dibawa ke parlemen.
"Jika pilkada langsung ke rakyat ditumbuhkembangkan maka bangsa Indonesia akan semakin matang dalam berdemokrasi. Kita yakin, pemerintahan kedepan tidak akan membiarkan pemilihan kepala daerah digiring ke parlemen," kata Anwar mengungkapkan.
Anwar yang juga Ketua DPD Golkar Sulbar non aktif menyampaikan, suatu kemunduran jika proses Pilkada tak lagi melibatkan secara langsung rakyatnya.
"Saat ini rakyat sudah memahami siapa calon pemimpin yang layak dipilih sehingga proses Pilkada langsung harus dikembangkan sehingga demokrasi di negeri ini setara dengan negara-negara maju yang telah mapan dalam berdemokrasi," terang Anwar.
Ia mengatakan, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada ini harus dihentikan karena ikut menciderai nilai-nilai demokrasi.
Dia mengatakan, banyak cara yang dapat ditempuh untuk meminimalisir biaya pelaksanaan Pilkada tanpa harus membawa ke parlemen.
"Jika hanya karena alasan Pilkada langsung membutuhkan biaya yang mahal maka saya rasa itu tidak rasional, sebab tak ada jaminan pelaksanaan Pilkada jalur parlemen tak membutuhkan biaya," kata Anwar mengungkapkan. Ridwan Ch