Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sulawesi Barat meminta Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh memberhentikan Ketua Kelompok Kerja Kontruksi ULP yang dianggap tidak profesional dan lalai dalam tanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Ilham Zainuddin selaku ketua Askonas Sulbar kepada sejumlah media massa di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, sejumlah proyek yang terbengkalai di lingkup Pemprov Sulbar karena Pokja lalai dalam proses lelang yang seharusnya sudah ditender.
"Pokja ULP sangat tidak profesional dan dipertanyakan kualifikasinya. Karena itu, gubernur harus tegas untuk membubarkan seluruh pokja ULP karena menjadi biang penghambat pembangunan di daerah ini," kata Ilham.
Salah satu bukti bobroknya pokja ULP kata dia, beberapa tahapan lelang tidak bisa jalan dan ada pula yang sudah lelang tetapi kerap dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas. Memiriskan lagi, karena ada proyek yang sudah selesai administrasinya tetapi belum dikerjakan, bahkan ada yang dikerjakan tetapi belum tuntas administrasinya.
"Ini kami duga ada permainan pada proses lelang, sebab sudah menang tetapi digagalkan karena bukan `pesanan` orang-orang tertentu," ujar Ilham.
Dengan kondisi yang ada saat ini, maka itu jelas kerugian bagi daerah karena progres pembangunan menjadi terhambat.
Makanya, jangan menyalahkan rekanan kalau proyek tidak selesai tepat waktu karena awal persoalan ini sebetulnya bermuara pada ULP yang lambat melakukan, maka bisa dipastikan banyak proyek akan menyeberang tahun anggaran dan itu jelas kerugian bagi daerah.
Untuk itu, lanjutnya, jangan menyalahkan rekanan kalau proyek tidak selesai tepat waktu karena awal persoalan ini sebetulnya bermuara pada ULP yang lambat melakukan proses lelang.
Ilham mencontohkan proyek yang menuai masalah seperti jaran lingkar, sejumlah bangunan kantor serta pintu gerbang kantor gubernur belum selesai dikerjakan.
"Sebaiknya biro hukum Sulbar untuk membuatkan payung hukum untuk proyek yang berimplikasi hukum," ujarnya.
Yang pastinya, ia mempertanyakan sertifikasi yang dimiliki Pokja kontruksi ULP sebab tidak mampu memaksimalkan kerja.
"Inilah kelemahan Pemprov Sulbar. Kami berteriak bukan karena tidak mendapatkan proyek, tetapi kami ingin melihat Sulbar lebih baik. Solusi kedepan, ULP ini harusnya dipilih melalui fit and proper test (Uji kemampuan dan kepatutan)," ucapnya. FC Kuen
Hal tersebut disampaikan Ilham Zainuddin selaku ketua Askonas Sulbar kepada sejumlah media massa di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, sejumlah proyek yang terbengkalai di lingkup Pemprov Sulbar karena Pokja lalai dalam proses lelang yang seharusnya sudah ditender.
"Pokja ULP sangat tidak profesional dan dipertanyakan kualifikasinya. Karena itu, gubernur harus tegas untuk membubarkan seluruh pokja ULP karena menjadi biang penghambat pembangunan di daerah ini," kata Ilham.
Salah satu bukti bobroknya pokja ULP kata dia, beberapa tahapan lelang tidak bisa jalan dan ada pula yang sudah lelang tetapi kerap dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas. Memiriskan lagi, karena ada proyek yang sudah selesai administrasinya tetapi belum dikerjakan, bahkan ada yang dikerjakan tetapi belum tuntas administrasinya.
"Ini kami duga ada permainan pada proses lelang, sebab sudah menang tetapi digagalkan karena bukan `pesanan` orang-orang tertentu," ujar Ilham.
Dengan kondisi yang ada saat ini, maka itu jelas kerugian bagi daerah karena progres pembangunan menjadi terhambat.
Makanya, jangan menyalahkan rekanan kalau proyek tidak selesai tepat waktu karena awal persoalan ini sebetulnya bermuara pada ULP yang lambat melakukan, maka bisa dipastikan banyak proyek akan menyeberang tahun anggaran dan itu jelas kerugian bagi daerah.
Untuk itu, lanjutnya, jangan menyalahkan rekanan kalau proyek tidak selesai tepat waktu karena awal persoalan ini sebetulnya bermuara pada ULP yang lambat melakukan proses lelang.
Ilham mencontohkan proyek yang menuai masalah seperti jaran lingkar, sejumlah bangunan kantor serta pintu gerbang kantor gubernur belum selesai dikerjakan.
"Sebaiknya biro hukum Sulbar untuk membuatkan payung hukum untuk proyek yang berimplikasi hukum," ujarnya.
Yang pastinya, ia mempertanyakan sertifikasi yang dimiliki Pokja kontruksi ULP sebab tidak mampu memaksimalkan kerja.
"Inilah kelemahan Pemprov Sulbar. Kami berteriak bukan karena tidak mendapatkan proyek, tetapi kami ingin melihat Sulbar lebih baik. Solusi kedepan, ULP ini harusnya dipilih melalui fit and proper test (Uji kemampuan dan kepatutan)," ucapnya. FC Kuen