Makassar (ANTARA Sulsel) - Kelas menengah di Indonesia diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
"Kelas menengah adalah kelas yang terdidik, dari merekalah kita harapkan pengawasan dan advokasi terhadap praktek-praktek pelayanan publik dapat dilakukan," kata Spesialis Media Senior Kinerja "United States Agency for International Development (USAID)" Firmansyah di Makassar, Rabu.
Firmansyah mengatakan adalah penting agar kelas menengah mau bertanya dan mengemukakan hak-haknya sebagai penerima layanan.
Misalnya jika berobat ke dokter lalu diberikan resep obat, ketika akan menebus obat tersebut di apotek, seharusnya kita bisa bertanya adakah obat generik untuk resep tersebut, karena harga obat paten dan generik itu berbeda jauh dan jika tidak dipertanyakan informasi itu belum tentu diberikan.
Ketika kelas menengah menjadi lebih kritis, lanjutnya, ini akan mendorong pihak pemberi layanan untuk memperbaiki layanan yang diberikan.
"Jika masyarakat diam saja saat memperoleh layanan publik yang buruk, si pemberi layanan akan beranggapan kalau pelayanan yang mereka berikan sudah cukup, karena masyarakat menerima saja," ujarnya.
Untuk advokasi, kata Firmansyah, kelas menengah dapat melakukannya dengan memanfaatkan media sosial.
"Sederhana saja, kalau ada pengalaman memperoleh pelayanan publik yang buruk, itu bisa dituliskan di status facebook atau buat saja tweet tentang hal itu, apalagi saat ini sudah banyak pejabat publik yang memiliki akun twitter sehingga responnya bisa lebih cepat," katanya.
Lebih lanjut Firmansyah mengatakan bahwa pelayanan publik yang sudah baik juga harus diapresiasi.
"Apresiasi jika ada praktek yang baik sehingga si penyedia layanan publik juga termotivasi untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya," tambahnya.
Firmansyah juga mengatakan bahwa mungkin ada respon yang kurang baik dari penyedia pelayanan publik ketika dikritisi, namun ini adalah konsekuensi jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik.
"Mungkin ketika kita bertanya tentang hak kita, pihak penyedia layanan akan kurang senang, tetapi ini harus kita lakukan, karena jika kelas menengah yang terdidik saja diam, bagaimana dengan masyarakat kita yang kurang terdidik," pungkasnya.
Kinerja USAID merupakan salah satu program USAID yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia dengan meningkatkan tata kelola dalam penyediaan pelayanan publik. M Yusuf
"Kelas menengah adalah kelas yang terdidik, dari merekalah kita harapkan pengawasan dan advokasi terhadap praktek-praktek pelayanan publik dapat dilakukan," kata Spesialis Media Senior Kinerja "United States Agency for International Development (USAID)" Firmansyah di Makassar, Rabu.
Firmansyah mengatakan adalah penting agar kelas menengah mau bertanya dan mengemukakan hak-haknya sebagai penerima layanan.
Misalnya jika berobat ke dokter lalu diberikan resep obat, ketika akan menebus obat tersebut di apotek, seharusnya kita bisa bertanya adakah obat generik untuk resep tersebut, karena harga obat paten dan generik itu berbeda jauh dan jika tidak dipertanyakan informasi itu belum tentu diberikan.
Ketika kelas menengah menjadi lebih kritis, lanjutnya, ini akan mendorong pihak pemberi layanan untuk memperbaiki layanan yang diberikan.
"Jika masyarakat diam saja saat memperoleh layanan publik yang buruk, si pemberi layanan akan beranggapan kalau pelayanan yang mereka berikan sudah cukup, karena masyarakat menerima saja," ujarnya.
Untuk advokasi, kata Firmansyah, kelas menengah dapat melakukannya dengan memanfaatkan media sosial.
"Sederhana saja, kalau ada pengalaman memperoleh pelayanan publik yang buruk, itu bisa dituliskan di status facebook atau buat saja tweet tentang hal itu, apalagi saat ini sudah banyak pejabat publik yang memiliki akun twitter sehingga responnya bisa lebih cepat," katanya.
Lebih lanjut Firmansyah mengatakan bahwa pelayanan publik yang sudah baik juga harus diapresiasi.
"Apresiasi jika ada praktek yang baik sehingga si penyedia layanan publik juga termotivasi untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya," tambahnya.
Firmansyah juga mengatakan bahwa mungkin ada respon yang kurang baik dari penyedia pelayanan publik ketika dikritisi, namun ini adalah konsekuensi jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik.
"Mungkin ketika kita bertanya tentang hak kita, pihak penyedia layanan akan kurang senang, tetapi ini harus kita lakukan, karena jika kelas menengah yang terdidik saja diam, bagaimana dengan masyarakat kita yang kurang terdidik," pungkasnya.
Kinerja USAID merupakan salah satu program USAID yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia dengan meningkatkan tata kelola dalam penyediaan pelayanan publik. M Yusuf