Mamuju (ANTARA Sulbar) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta Gubernur Anwar Adnan Saleh menempatkan pejabat profesional pada jabatan yang saat ini kosong di daerah itu.
"Kami berharap Gubernur Sulbar menempatkan pejabat yang profesional untuk menempati jabatan pemerintahan di Pemprov Sulbar yang lowong, bukan karena kepentingan politik," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah KNPI Provinsi Sulbar, Ahmad Amran Nur di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan Sulbar butuh pemerintah yang mampu membawa daerah itu maju dan berkembang sehingga pejabat yang ditempatkan harus sesuai dengan bidang dan keahliannya serta profesional menjalankan tugasnya.
"Kami harapkan pejabat yang akan ditempatkan di posisi itu harus yang mampu membawa daerah ini maju dan berkembang," katanya.
Ia berharap Gubernur Sulbar segera mempercepat pengisian jabatan yang lowong di Pemprov Sulbar agar roda pemerintahan di Sulbar dapat berjalan dengan baik.
Sebanyak enam posisi jabatan eselon II lingkup Pemprov Sulbar selama tahun ini diisi pelaksana tugas, karena ada pejabat yang pensiun dan pindah tugas.
Posisi yang kososng itu antara lain, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, yang dijabat pelaksana tugas Dominggus Sariang karena pejabat di dinas tersebut telah memasuki masa pensiun.
Kemudian jabatan Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulbar, yang juga pejabat lamanya telah pensiun yakni Rasyid Tumpang telah pensiun dan kini Ibrahim sebagai pelaksana tugas.
Jabatan kosong lainnya yang pejabatnya telah pensiun yakni Kepala Kesbangpol Sulbar, yang sebelumnya dijabat Najib dan Kepala BPMPD Sulbar dijabat Surung Katta.
Dua jabatan lainnya, kata dia, juga lowong yakni Dinas Kehutanan yang dijabat pelaksana tugas Fahruddin dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang dijabat pelaksana tugas Amri Eka Sakti.
Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mengatakan jabatan lowong segera diisi dengan pejabat yang layak dan pantas, dan mengatakan, banyaknya jabatan yang sedang lowong di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar tidak akan menghambat jalannya pelayanan pemerintahan untuk masyarakat.
Meski begitu anggota DPRD Sulbar, Sukri sebelumnya meragukan kemampuan pemerintah melaksanakan pelayanan pemerintahan dengan banyaknya posisi pejabat yang lowong.
Ia menilai serapan anggaran daerah untuk digunakan melaksanakan pembangunan tidak akan maksimal dan banyak proyek pembangunan tersendat sehingga tidak dapat dinikmati masyarakat.
"Kami berharap Gubernur Sulbar menempatkan pejabat yang profesional untuk menempati jabatan pemerintahan di Pemprov Sulbar yang lowong, bukan karena kepentingan politik," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah KNPI Provinsi Sulbar, Ahmad Amran Nur di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan Sulbar butuh pemerintah yang mampu membawa daerah itu maju dan berkembang sehingga pejabat yang ditempatkan harus sesuai dengan bidang dan keahliannya serta profesional menjalankan tugasnya.
"Kami harapkan pejabat yang akan ditempatkan di posisi itu harus yang mampu membawa daerah ini maju dan berkembang," katanya.
Ia berharap Gubernur Sulbar segera mempercepat pengisian jabatan yang lowong di Pemprov Sulbar agar roda pemerintahan di Sulbar dapat berjalan dengan baik.
Sebanyak enam posisi jabatan eselon II lingkup Pemprov Sulbar selama tahun ini diisi pelaksana tugas, karena ada pejabat yang pensiun dan pindah tugas.
Posisi yang kososng itu antara lain, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, yang dijabat pelaksana tugas Dominggus Sariang karena pejabat di dinas tersebut telah memasuki masa pensiun.
Kemudian jabatan Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulbar, yang juga pejabat lamanya telah pensiun yakni Rasyid Tumpang telah pensiun dan kini Ibrahim sebagai pelaksana tugas.
Jabatan kosong lainnya yang pejabatnya telah pensiun yakni Kepala Kesbangpol Sulbar, yang sebelumnya dijabat Najib dan Kepala BPMPD Sulbar dijabat Surung Katta.
Dua jabatan lainnya, kata dia, juga lowong yakni Dinas Kehutanan yang dijabat pelaksana tugas Fahruddin dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang dijabat pelaksana tugas Amri Eka Sakti.
Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mengatakan jabatan lowong segera diisi dengan pejabat yang layak dan pantas, dan mengatakan, banyaknya jabatan yang sedang lowong di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar tidak akan menghambat jalannya pelayanan pemerintahan untuk masyarakat.
Meski begitu anggota DPRD Sulbar, Sukri sebelumnya meragukan kemampuan pemerintah melaksanakan pelayanan pemerintahan dengan banyaknya posisi pejabat yang lowong.
Ia menilai serapan anggaran daerah untuk digunakan melaksanakan pembangunan tidak akan maksimal dan banyak proyek pembangunan tersendat sehingga tidak dapat dinikmati masyarakat.