Makassar (ANTARA Sulsel) - Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan mengimbau seluruh warga tidak larut dalam euforia atau kegembiraan yang berlebihan dalam menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ketua Apindo Sulsel Latunreng di Makassar, Minggu, mengatakan, pelantikan oleh MPR pastinya disambut dengan suka cita oleh rakyat Indonesia, apalagi setelah mencairnya suhu politik nasional setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo, namun kegembiraan itu hendaknya tidak dengan euforia.
"Pasangan presiden-wapres ini memiliki sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang harus diawasi dan dikawal. Utamanya dalam 100 hari pertama berjalannya masa pemerintahan keduanya," ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, pasangan ini baik Jokowi maupun Jusuf Kalla memang telah membuka diri bagi publik untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program mereka.
Sebaliknya, dia mengaku jika pemerintahan yang baru nantinya perlu mendapat perhatian ekstra dari elemen masyarakat, utamanya dalam 100 hari ke depan.
"Misalnya soal kebijakan-kebijakan apa yang dilahirkan nantinya. Apakah itu menguntungkan masyarakat ataukah kembali ke partai atau kelompok saja," pungkasnya.
Menurut Latunreng, selama ini sebagian besar politisi hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi rakyat.
"Kita patut mendukung pemerintahan yang baru untuk menstabilkan dunia usaha," tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Arum Spink mengatakan, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada pilpres lalu, parpolnya berhak mengawal dan menyukseskan program dari pusat hingga ke daerah.
Menurut anggota DPRD Provinsi Sulsel ini, masyarakat harus mengetahui program jangka panjang dan pendek kedua pemimpin nasional itu.
"Itulah guna kita semua di daerah untuk selalu menyosialisasikan program yang disepakati di pusat," ungkapnya.
Alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin ini memastikan, Partai Nasdem, khususnya DPW Sulsel akan menjadi pengontrol segala sesuatu yang terjadi di daerah.
"Kalau ditemukan ada kekeliruan, kami pastikan akan menyuarakan ke pusat," jelasnya.
Sembilan agenda prioritas dari Jokowi-JK diantaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. AJS Bie
Ketua Apindo Sulsel Latunreng di Makassar, Minggu, mengatakan, pelantikan oleh MPR pastinya disambut dengan suka cita oleh rakyat Indonesia, apalagi setelah mencairnya suhu politik nasional setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo, namun kegembiraan itu hendaknya tidak dengan euforia.
"Pasangan presiden-wapres ini memiliki sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang harus diawasi dan dikawal. Utamanya dalam 100 hari pertama berjalannya masa pemerintahan keduanya," ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, pasangan ini baik Jokowi maupun Jusuf Kalla memang telah membuka diri bagi publik untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program mereka.
Sebaliknya, dia mengaku jika pemerintahan yang baru nantinya perlu mendapat perhatian ekstra dari elemen masyarakat, utamanya dalam 100 hari ke depan.
"Misalnya soal kebijakan-kebijakan apa yang dilahirkan nantinya. Apakah itu menguntungkan masyarakat ataukah kembali ke partai atau kelompok saja," pungkasnya.
Menurut Latunreng, selama ini sebagian besar politisi hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi rakyat.
"Kita patut mendukung pemerintahan yang baru untuk menstabilkan dunia usaha," tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Arum Spink mengatakan, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada pilpres lalu, parpolnya berhak mengawal dan menyukseskan program dari pusat hingga ke daerah.
Menurut anggota DPRD Provinsi Sulsel ini, masyarakat harus mengetahui program jangka panjang dan pendek kedua pemimpin nasional itu.
"Itulah guna kita semua di daerah untuk selalu menyosialisasikan program yang disepakati di pusat," ungkapnya.
Alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin ini memastikan, Partai Nasdem, khususnya DPW Sulsel akan menjadi pengontrol segala sesuatu yang terjadi di daerah.
"Kalau ditemukan ada kekeliruan, kami pastikan akan menyuarakan ke pusat," jelasnya.
Sembilan agenda prioritas dari Jokowi-JK diantaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. AJS Bie