Makassar (ANTARA Sulsel) - Sebanyak 15 dari 75 legislator baru anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2014-2019 tidak menghadiri rapat paripurna pengesahan tata tertib (tatib) dewan provinsi itu di Makassar, Senin.
"Rapat ini penting karena agenda dalam paripurna ketiga adalah pengesahan tata tertib dewan yang selama ini telah dibahas," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni`matullah.
Pengesahan tata tertib itu sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban selama lima tahun ke depan. Tatib ini berisikan 32 bab dan 175 pasal.
Koordinator Advokasi Masyarakat Sipil pada Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan Musaddaq yang dimintai tanggapannya menyayangkan menularnya virus malas di kalangan anggota dewan periode ini.
"Belum sebulan mereka dilantik menjadi anggota dewan, tetapi sebagian sudah memperlihatkan kemalasannya. Kehadiran itu penting, apalagi dalam rapat paripurna pengesahan tatib," katanya.
Dia menegaskan, seharusnya semua legislator mengikuti segala bentuk persidangan, terlebih lagi sekelas rapat paripurna. Musaddaq menyatakan, paripurna merupakan tempat pengambilan kebijakan strategis di DPRD.
"Saya kira ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang jelas sudah menjadi pengingkaran amanah terhadap mandat rakyat. Kenapa rapat-rapat di DPRD harus hadir karena ada tunjangan paket yang diberikan sesuai kapasitasnya mengikuti rapat," ujarnya.
Tetapi poinnya, sebut dia, menunjukkan adanya penuruan tingkat kehadiran DPRD. Untuk itu, Kopel senantisasa mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel nantinya untuk mempublikasi siapa saja anggota dewan yang tidak ikut paripurna.
"Publik ingin tahu apa kerja wakilnya di gedung parlemen. Terlebih lagi partai politik sudah selayaknya mengambil langkah. Jangan sampai tatib ini tidak mempunyai efek," tegasnya.
Sebanyak 15 legislator yang tidak hadir pada paripurna sesuai dengan daftar hadir yang diambil dari bagian persidangan, yakni Anwar Sadat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Andi Jahida A Ilyas asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hafid Pasianga asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurhidayati asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sugiarti Mangun Karim asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jumardi Haruna Bakri asal Partai Bulan Bintang (PBB), Firman Tallu Lembang asal Partai Gerindra, Mangunsidi Massarapi asal Partai Gerindra, Muslimin Daud asal Partai Gerindra, Irwan Pattawari asal asal Partai Demokrat.
Sofyan Syam asal Partai Golkar, Ali Usman asal Partai Hanura, Wahyuddin asal Partai Hanura, Andi Muhammad Takdir Hasyim asal Partai Hanura dan Rudy Pieter Goni asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). T Susilo
"Rapat ini penting karena agenda dalam paripurna ketiga adalah pengesahan tata tertib dewan yang selama ini telah dibahas," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni`matullah.
Pengesahan tata tertib itu sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban selama lima tahun ke depan. Tatib ini berisikan 32 bab dan 175 pasal.
Koordinator Advokasi Masyarakat Sipil pada Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan Musaddaq yang dimintai tanggapannya menyayangkan menularnya virus malas di kalangan anggota dewan periode ini.
"Belum sebulan mereka dilantik menjadi anggota dewan, tetapi sebagian sudah memperlihatkan kemalasannya. Kehadiran itu penting, apalagi dalam rapat paripurna pengesahan tatib," katanya.
Dia menegaskan, seharusnya semua legislator mengikuti segala bentuk persidangan, terlebih lagi sekelas rapat paripurna. Musaddaq menyatakan, paripurna merupakan tempat pengambilan kebijakan strategis di DPRD.
"Saya kira ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang jelas sudah menjadi pengingkaran amanah terhadap mandat rakyat. Kenapa rapat-rapat di DPRD harus hadir karena ada tunjangan paket yang diberikan sesuai kapasitasnya mengikuti rapat," ujarnya.
Tetapi poinnya, sebut dia, menunjukkan adanya penuruan tingkat kehadiran DPRD. Untuk itu, Kopel senantisasa mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel nantinya untuk mempublikasi siapa saja anggota dewan yang tidak ikut paripurna.
"Publik ingin tahu apa kerja wakilnya di gedung parlemen. Terlebih lagi partai politik sudah selayaknya mengambil langkah. Jangan sampai tatib ini tidak mempunyai efek," tegasnya.
Sebanyak 15 legislator yang tidak hadir pada paripurna sesuai dengan daftar hadir yang diambil dari bagian persidangan, yakni Anwar Sadat asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Andi Jahida A Ilyas asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hafid Pasianga asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurhidayati asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sugiarti Mangun Karim asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jumardi Haruna Bakri asal Partai Bulan Bintang (PBB), Firman Tallu Lembang asal Partai Gerindra, Mangunsidi Massarapi asal Partai Gerindra, Muslimin Daud asal Partai Gerindra, Irwan Pattawari asal asal Partai Demokrat.
Sofyan Syam asal Partai Golkar, Ali Usman asal Partai Hanura, Wahyuddin asal Partai Hanura, Andi Muhammad Takdir Hasyim asal Partai Hanura dan Rudy Pieter Goni asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). T Susilo