Ternate (ANTARA Sulsel) - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba minta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengantisipasi seringnya terjadi kecelakaan laut di wilayah setempat dengan memerhatikan penyediaan sarana transportasi perairan yang layak.
"Seringnya terjadi kecelakaan laut di wilayah kita belakangan ini, seperti tenggelamnya perahu motor di Kabupaten Kepulauan Sula yang mengakibatkan 21 penumpang meninggal dunia, harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memerhatikan penyediaan sarana transportasi laut di wilayah masing-masing," kata Gubernur Maluku Utara (Malut) di Ternate, Selasa.
Menurut Abdul Gani, pemkab/pemkot harus mengupayakan penyediaan sarana transportasi laut yang layak dan aman, begitu pula instansi terkait lainnya perlu meningkatkan pengawasan terhadap setiap kapal atau perahu motor yang melayani transportasi laut di suatu daerah.
Masalahnya, katanya, pengalaman selama ini penyebab utama terjadinya kecelakaan laut di Malut adalah sarana transportasi yang digunakan tidak layak dan tidak memiliki sarana keselamatan serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait saat kapal atau perahu motor meninggalkan pelabuhan.
"Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang memaksakan menggunakan kapal atau perahu motor yang tidak layak dan aman, karena mereka harus berpergian ke suatu tempat dan tidak ada kapal atau perhu motor lain yang bisa digunakan," katanya.
Gubernur juga mengimbau kepada para pengusaha transportasi laut di Malut untuk menyediakan sarana transportasi yang memenuhi syarat, baik dari segi kapasitas dan kondisi fisik maupun kelengkapan alat keselamatan guna mencegah terjadinya kecelakaan laut.
Ia menambahkan, khusus untuk transportasi laut yang melayani rute Ternate-Sofifi, ibu kota Provinsi Malut, sebaiknya menggunakan speed boat berukuran besar, karena jika menggunakan kapal cepat berukuran kecil seperti yang ada selama ini rawan mengalami kecelakaan laut, terutama saat gelombang tinggi.
Pemprov Malut sebenarnya sejak dulu telah minta kepada para pemilik speed boat yang melayani rute Ternate-Sofifi untuk menggantinya dengan yang berukuran besar, tetapi mereka beralasan tidak memiliki modal, kata Gubernur. T. Susilo
"Seringnya terjadi kecelakaan laut di wilayah kita belakangan ini, seperti tenggelamnya perahu motor di Kabupaten Kepulauan Sula yang mengakibatkan 21 penumpang meninggal dunia, harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memerhatikan penyediaan sarana transportasi laut di wilayah masing-masing," kata Gubernur Maluku Utara (Malut) di Ternate, Selasa.
Menurut Abdul Gani, pemkab/pemkot harus mengupayakan penyediaan sarana transportasi laut yang layak dan aman, begitu pula instansi terkait lainnya perlu meningkatkan pengawasan terhadap setiap kapal atau perahu motor yang melayani transportasi laut di suatu daerah.
Masalahnya, katanya, pengalaman selama ini penyebab utama terjadinya kecelakaan laut di Malut adalah sarana transportasi yang digunakan tidak layak dan tidak memiliki sarana keselamatan serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait saat kapal atau perahu motor meninggalkan pelabuhan.
"Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang memaksakan menggunakan kapal atau perahu motor yang tidak layak dan aman, karena mereka harus berpergian ke suatu tempat dan tidak ada kapal atau perhu motor lain yang bisa digunakan," katanya.
Gubernur juga mengimbau kepada para pengusaha transportasi laut di Malut untuk menyediakan sarana transportasi yang memenuhi syarat, baik dari segi kapasitas dan kondisi fisik maupun kelengkapan alat keselamatan guna mencegah terjadinya kecelakaan laut.
Ia menambahkan, khusus untuk transportasi laut yang melayani rute Ternate-Sofifi, ibu kota Provinsi Malut, sebaiknya menggunakan speed boat berukuran besar, karena jika menggunakan kapal cepat berukuran kecil seperti yang ada selama ini rawan mengalami kecelakaan laut, terutama saat gelombang tinggi.
Pemprov Malut sebenarnya sejak dulu telah minta kepada para pemilik speed boat yang melayani rute Ternate-Sofifi untuk menggantinya dengan yang berukuran besar, tetapi mereka beralasan tidak memiliki modal, kata Gubernur. T. Susilo