Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Prof Yunus Musa mengatakan subsidi BBM sebaiknya dialihkan ke hasil produksi pertanian.
"Berikan subsidi ke hasil produksi, caranya jika produktivitas rata-rata tanaman padi 5 ton/hektare, tetapi ada petani yang berhasil mencapai 6-7 ton, maka pemerintah wajib membeli gabah mereka dengan harga yang lebih mahal," kata Yunus di Makassar, Selasa.
Menurut Yunus dengan sistem seperti ini petani akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya.
"Dari pada uang negara dipakai membeli produk impor, lebih baik dana itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita sendiri," ujarnya.
Hanya saja, lanjut Yunus, pengawasan yang baik memang dibutuhkan.
"Pengawasan ini bisa dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan petani sendiri yang saling mengawasi," katanya.
Menurut Yunus subsidi yang diberikan kepada sarana produksi pertanian sebagaimana yang terjadi saat ini cenderung tidak efektif.
"Subsidi pupuk misalnya menimbulkan disparitas harga yang sangat besar antara pupuk untuk petani dan industri, tak jarang petani justru mengurangi penggunaan pupuk dan menjual sebagian pupuk yang ia peroleh, lalu bagaimana hasilnya bisa bagus" kata Yunus.
Yunus juga mengatakan dibutuhkan pendekatan program pertanian yang berbeda untuk setiap wilayah di Indonesia.
"Negara kita terlalu luas untuk satu program nasional, sebaiknya program pertanian dibuat spesifik sesuai dengan kondisi wilayah tersebut," pungkasnya. Budi Suyanto
"Berikan subsidi ke hasil produksi, caranya jika produktivitas rata-rata tanaman padi 5 ton/hektare, tetapi ada petani yang berhasil mencapai 6-7 ton, maka pemerintah wajib membeli gabah mereka dengan harga yang lebih mahal," kata Yunus di Makassar, Selasa.
Menurut Yunus dengan sistem seperti ini petani akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya.
"Dari pada uang negara dipakai membeli produk impor, lebih baik dana itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita sendiri," ujarnya.
Hanya saja, lanjut Yunus, pengawasan yang baik memang dibutuhkan.
"Pengawasan ini bisa dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan petani sendiri yang saling mengawasi," katanya.
Menurut Yunus subsidi yang diberikan kepada sarana produksi pertanian sebagaimana yang terjadi saat ini cenderung tidak efektif.
"Subsidi pupuk misalnya menimbulkan disparitas harga yang sangat besar antara pupuk untuk petani dan industri, tak jarang petani justru mengurangi penggunaan pupuk dan menjual sebagian pupuk yang ia peroleh, lalu bagaimana hasilnya bisa bagus" kata Yunus.
Yunus juga mengatakan dibutuhkan pendekatan program pertanian yang berbeda untuk setiap wilayah di Indonesia.
"Negara kita terlalu luas untuk satu program nasional, sebaiknya program pertanian dibuat spesifik sesuai dengan kondisi wilayah tersebut," pungkasnya. Budi Suyanto