Kupang (ANTARA Sulsel) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Labu Raya mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku menyambut positif pembicarakan masalah Participation Interest (PI) 10 persen dari pengelolaan gas alam abadi Blok Masela.
"Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Maluku menyambut gembira niat dan keinginan kita, kemungkinan NTT terlibat dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela, terutama menyangkut keikutsertaan dalam pembagian PI 10 persen," katanya ketika dihubungi dari Kupang, Kamis.
Gubernur Lebu Raya yang ketika dihubungi sedang transit di Surabaya dalam perjalanan dari Ambon itu lebih lanjut mengatakan, sambutan positif itu ditunjukkan Pemprov Maluku melalui Gubernur Said Assagaff bersama Muspida setempat serta lembaga terkait lainnya.
Menurut Gubernur Lebu Raya, Pemprov Maluku akan melakukan kunjungan balasan ke NTT untuk menangkap langsung aspirasi masyarakat setempat berkaitan dengan Participation Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela.
Namun sebelum itu, kata Ketua DPD PDIP NTT itu, Gubernur Maluku Said Assagaff akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan dibicarakan lebih jauh secara internal, terutama dengan DPRD Maluku.
"Kami tidak bisa mengambil keputusan sepihak menyangkut permintaan Gubernur NTT tersebut, karena secara internal harus dibicarakan dengan DPRD Maluku, apalagi masalah ini sangatlah sensitif untuk diputuskan," kata Gubernur Lebu Raya mengutip rekannya Gubernur Said Assagaff.
Selain DPRD, kata Lebu Raya, masalah tersebut juga harus dibicarakan dengan para Bupati serta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun tokoh masyarakat.
Untuk diketahui PI 10 persen Blok Masela merupakan masalah sensitif sehingga harus dibicarakan lintas sektoral, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Masalah ini akan dibicarakan dan dibahas dalam waktu dekat dengan memerhatikan berbagai masukan yang disampaikan berbagai pihak termasuk dari NTT dan hasilnya akan disampaikan kepada Pemprov NTT," katanya.
Sebelumnya Gubernur Lebu Raya bersama pihak DPRD NTT dan rombongan lainnya berkunjung ke Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk membicarakan masalah Participation Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela.
"Saya datang untuk bertemu dengan Gubernur Maluku Said Assagaff serta pimpinan SKPD dan DPRD Maluku untuk membicarakan kemungkinan keterlibatan NTT dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela, terutama menyangkut keikutsertaan dalam pembagian PI 10 persen," kata Gubernur Frans Lebu Raya.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur NTT minta kesediaan Pemprov dan DPRD Maluku untuk melibatkan provinsinya dalam rencana kerja sama pengelolaan Blok Masela yang ditangani Kontraktor kontrak kerja sama (K KKS) Migas INPEX Masela Ltd.
"Jika dimungkinan kami dapat dilibatkan dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela terutama menyangkut pembagian PI 10 persen. Proyek raksasa dengan jangka waktu eksploitasi hingga 20 tahun ini dapat mensejahterakan masyarakat di Maluku dan NTT di masa mendatang," katanya.
Ia mengatakan, sebagai dua provinsi yang tergolong miskin maka Maluku dan NTT dapat dilibatkan dalam pengelolaan mega proyek tersebut, sehingga dapat berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Gubernur Frans berharap Pemprov Maluku segera menjawab permintaan tersebut, sehingga dapat ditempuh langkah-langkah lebih lanjut.
Selain minta keterlibatan dalam pengelolaan Blok Masela, Gubernur Frans juga menyatakan pihaknya juga menjajaki sejumlah peluang kerja sama antara kedua provinsi bertetangga tersebut di masa mendatang, terutama di bidang perdagangan dan industri. T. Susilo
"Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Maluku menyambut gembira niat dan keinginan kita, kemungkinan NTT terlibat dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela, terutama menyangkut keikutsertaan dalam pembagian PI 10 persen," katanya ketika dihubungi dari Kupang, Kamis.
Gubernur Lebu Raya yang ketika dihubungi sedang transit di Surabaya dalam perjalanan dari Ambon itu lebih lanjut mengatakan, sambutan positif itu ditunjukkan Pemprov Maluku melalui Gubernur Said Assagaff bersama Muspida setempat serta lembaga terkait lainnya.
Menurut Gubernur Lebu Raya, Pemprov Maluku akan melakukan kunjungan balasan ke NTT untuk menangkap langsung aspirasi masyarakat setempat berkaitan dengan Participation Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela.
Namun sebelum itu, kata Ketua DPD PDIP NTT itu, Gubernur Maluku Said Assagaff akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan dibicarakan lebih jauh secara internal, terutama dengan DPRD Maluku.
"Kami tidak bisa mengambil keputusan sepihak menyangkut permintaan Gubernur NTT tersebut, karena secara internal harus dibicarakan dengan DPRD Maluku, apalagi masalah ini sangatlah sensitif untuk diputuskan," kata Gubernur Lebu Raya mengutip rekannya Gubernur Said Assagaff.
Selain DPRD, kata Lebu Raya, masalah tersebut juga harus dibicarakan dengan para Bupati serta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun tokoh masyarakat.
Untuk diketahui PI 10 persen Blok Masela merupakan masalah sensitif sehingga harus dibicarakan lintas sektoral, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Masalah ini akan dibicarakan dan dibahas dalam waktu dekat dengan memerhatikan berbagai masukan yang disampaikan berbagai pihak termasuk dari NTT dan hasilnya akan disampaikan kepada Pemprov NTT," katanya.
Sebelumnya Gubernur Lebu Raya bersama pihak DPRD NTT dan rombongan lainnya berkunjung ke Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk membicarakan masalah Participation Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela.
"Saya datang untuk bertemu dengan Gubernur Maluku Said Assagaff serta pimpinan SKPD dan DPRD Maluku untuk membicarakan kemungkinan keterlibatan NTT dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela, terutama menyangkut keikutsertaan dalam pembagian PI 10 persen," kata Gubernur Frans Lebu Raya.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur NTT minta kesediaan Pemprov dan DPRD Maluku untuk melibatkan provinsinya dalam rencana kerja sama pengelolaan Blok Masela yang ditangani Kontraktor kontrak kerja sama (K KKS) Migas INPEX Masela Ltd.
"Jika dimungkinan kami dapat dilibatkan dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela terutama menyangkut pembagian PI 10 persen. Proyek raksasa dengan jangka waktu eksploitasi hingga 20 tahun ini dapat mensejahterakan masyarakat di Maluku dan NTT di masa mendatang," katanya.
Ia mengatakan, sebagai dua provinsi yang tergolong miskin maka Maluku dan NTT dapat dilibatkan dalam pengelolaan mega proyek tersebut, sehingga dapat berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Gubernur Frans berharap Pemprov Maluku segera menjawab permintaan tersebut, sehingga dapat ditempuh langkah-langkah lebih lanjut.
Selain minta keterlibatan dalam pengelolaan Blok Masela, Gubernur Frans juga menyatakan pihaknya juga menjajaki sejumlah peluang kerja sama antara kedua provinsi bertetangga tersebut di masa mendatang, terutama di bidang perdagangan dan industri. T. Susilo