Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta agar komite aksi percepatan pembentukan (KAPP) Kotamadya Mamuju tidak perlu dibentuk karena pemerintah di Sulbar yang akan bekerja.
"Tidak perlu bentuk KAPP untuk perjuangan pembentukan Kabupaten Mamuju menjadi Kotamadya Mamuju karena pemerintah di Sulbar yang akan bekerja mewujudkannya," kata asisten I Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintah Sulbar dan pemerintah Mamuju yang akan langsung bekerja mempersiapkan segala kebutuhan untuk mewujudkan Mamuju menjadi Kotamadya Mamuju sehingga KAPP Mamuju tidak perlu dibentuk.
"Jangan sampai ada riak jika bukan pemerintah yang bekerja karena kepentingan tertentu ini yang kita tidak harapkan jadi biarkanlah pemerintah yang bekerja melakukan pembentukan kodya Mamuju," katanya.
Ia mengatakan, pembentukan Mamuju menjadi Kotamadya terus diupayakan dan pemerintah tahun ini akan mengkajinya dengan melakukan studi banding pembentukan Kotamadya Mamuju di Batam Provinsi Kepri, 5 November 2014.
Menurut dia, studi banding pembentukan Kotamadya Mamuju dilaksanakan di Batam, karena Batam merupakan kota yang menjadi salah satu ibukota Provinsi di Indonesia dengan memiliki wilayah kepulauan.
"Mamuju dan Batam memiliki kesamaan karena Kota Batam memiliki banyak pulau seperti Mamuju, makanya pembentukan Mamuju menjadi Kotamadya merujuk ke daerah itu, sehingga pemerintah di Sulbar melakukan studi banding kesana," katanya.
Menurut dia, hasil studi banding yang dilakukan itu akan menjadi rujukan untuk menjadi kajian pembentukan Mamuju menjadi Kotamadya karena sebelumnya pemerintah di Kabupaten Mamuju telah melakukan kajian lebih awal.
"Hasil kajian dari pemerintah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulbar akan dimintai persetujuan dari DPRD Provinsi Sulbar dan DPRD Mamuju, selanjutnya akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk nantinya menjadi bahan penetapan Mamuju menjadi Kotamadya oleh pemerintah pusat dan persetujuan DPR," katanya.
Sebelumnya, telah dianggarkan studi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Mamuju sebesar Rp200 juta melalui APBD Kabupaten Mamuju.
Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju, Rakhmat Thahir mengatakan, peningkatan status Kabupaten Mamuju menjadi Kotamadya adalah sebuah kebutuhan dan mutlak dilaksanakan sehingga dipersiapkan sejak dini segala upaya yang bisa mendukung pelaksanaannya.
Bupati Kabupaten Mamuju, Dr Suhardi Duka MM mengatakan, target membentuk Kotamadya Mamuju diupayakan akan dapat direalisasikan sebelum masa jabatannya pada tahun 2015 mendatang berakhir. FC Kuen
"Tidak perlu bentuk KAPP untuk perjuangan pembentukan Kabupaten Mamuju menjadi Kotamadya Mamuju karena pemerintah di Sulbar yang akan bekerja mewujudkannya," kata asisten I Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintah Sulbar dan pemerintah Mamuju yang akan langsung bekerja mempersiapkan segala kebutuhan untuk mewujudkan Mamuju menjadi Kotamadya Mamuju sehingga KAPP Mamuju tidak perlu dibentuk.
"Jangan sampai ada riak jika bukan pemerintah yang bekerja karena kepentingan tertentu ini yang kita tidak harapkan jadi biarkanlah pemerintah yang bekerja melakukan pembentukan kodya Mamuju," katanya.
Ia mengatakan, pembentukan Mamuju menjadi Kotamadya terus diupayakan dan pemerintah tahun ini akan mengkajinya dengan melakukan studi banding pembentukan Kotamadya Mamuju di Batam Provinsi Kepri, 5 November 2014.
Menurut dia, studi banding pembentukan Kotamadya Mamuju dilaksanakan di Batam, karena Batam merupakan kota yang menjadi salah satu ibukota Provinsi di Indonesia dengan memiliki wilayah kepulauan.
"Mamuju dan Batam memiliki kesamaan karena Kota Batam memiliki banyak pulau seperti Mamuju, makanya pembentukan Mamuju menjadi Kotamadya merujuk ke daerah itu, sehingga pemerintah di Sulbar melakukan studi banding kesana," katanya.
Menurut dia, hasil studi banding yang dilakukan itu akan menjadi rujukan untuk menjadi kajian pembentukan Mamuju menjadi Kotamadya karena sebelumnya pemerintah di Kabupaten Mamuju telah melakukan kajian lebih awal.
"Hasil kajian dari pemerintah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulbar akan dimintai persetujuan dari DPRD Provinsi Sulbar dan DPRD Mamuju, selanjutnya akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk nantinya menjadi bahan penetapan Mamuju menjadi Kotamadya oleh pemerintah pusat dan persetujuan DPR," katanya.
Sebelumnya, telah dianggarkan studi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Mamuju sebesar Rp200 juta melalui APBD Kabupaten Mamuju.
Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju, Rakhmat Thahir mengatakan, peningkatan status Kabupaten Mamuju menjadi Kotamadya adalah sebuah kebutuhan dan mutlak dilaksanakan sehingga dipersiapkan sejak dini segala upaya yang bisa mendukung pelaksanaannya.
Bupati Kabupaten Mamuju, Dr Suhardi Duka MM mengatakan, target membentuk Kotamadya Mamuju diupayakan akan dapat direalisasikan sebelum masa jabatannya pada tahun 2015 mendatang berakhir. FC Kuen