Mamuju (ANTARA Sulbar) - Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tidak terpengaruh kisruh di Senayan dengan dua blok koalisi, tetapi yang harus dilakukan adalah membangun koalisi rakyat.
"Jika dinamika politik yang terjadi di Senayan terbangun dua blok antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), maka saya minta di DPRD Sulbar tidak terpengaruh dengan hal itu, tetapi saya sarankan agar membangun koalisi rakyat," kata gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh Di Mamuju, Kamis.
Gubernur menyampaikan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Mamuju beberapa waktu lalu sempat mempertanyakan dinamika politik yang terjadi di Sulbar.
Ia mengatakan, Jokowi mempertanyakan sejauhmana pengaruh politik di Sulbar atas kisruh politik yang terjadi di Senayan antara kubu KIH dan KMP.
"Saat itu dengan spontan saya jawab bahwa dinamika politik yang terjadi di Senayan tak berpengaruh berarti dengan kondisi di Sulbar. Kami memahami bahwa kisruh yang terjadi di Senayan tidak akan lama dan itu terbukti bahwa dua kubu telah melebur menjadi satu untuk berjuang di jalur rakyat," kata Anwar.
Gubernur Sulbar mengatakan, hal yang menarik dari kunjungan presiden ke Mamuju beberapa waktu lalu adalah telah menjanjikan dan akan bersungguh-sungguh untuk mendukung kebijakan pemerintahan daerah selama lima tahun kepemimpinannya.
"Penyempurnaan pembangunan infrastruktur tentu menjadi kebutuhan mendesak dan itu akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Karena itu, saya meminta dukungan DPRD Sulbar, khususnya menyangkut penanganan jalan ke Mamasa. Jujur saja, selama ini saya dihujani dan bahkan disorot terkait penanganan jalan ke Mamasa yang belum tuntas," kata Anwar.
Karena itu, kata dia, dukungan dan kerja sama tentu diharapkan dalam mewujudkan harapan rakyat karena daerah ini masih banyak yang harus diwujudkan khususnya menyangkut infrastruktur jalan ke Mamasa.
Anwar juga mengingatkan kepada pimpinan SKPD untuk bisa mewujudkan harapan-harapan rakyat dengan membangun kerja sama dengan DPRD Sulbar dalam mengawal program pro rakyat yang akan dilaksanakan pemerintah.
Ia meyakini, koalisi partai politik yang menggema di senayan tidak akan berpengaruh terhadap kerja di DPRD Sulbar yang juga didominasi Koalisi Merah Putih.
"Di Sulbar tidak ada koalisi KMP dan KIH, tetapi di Sulbar yang ada koalisi rakyat. Kita jadikan parlemen ini untuk membangun koalisi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Anwar yang juga Ketua DPD Golkar non aktif ini.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya Ramlan mengatakan, dirinya siap membangun sinergi dengan pemerintah sepanjang hal itu menyangkut kepentingan rakyat.
"Kami berada di DPRD Sulbar karena rakyat. Jabatan ini tidaklah mudah karena kita membawa amanah rakyat," ujar politisi Gerindra ini.
Munandar mengatakan, sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terpola dengan baik guna mendukung optimalisasi kebijakan pemerintah untuk rakyat. S Muryono
"Jika dinamika politik yang terjadi di Senayan terbangun dua blok antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), maka saya minta di DPRD Sulbar tidak terpengaruh dengan hal itu, tetapi saya sarankan agar membangun koalisi rakyat," kata gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh Di Mamuju, Kamis.
Gubernur menyampaikan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Mamuju beberapa waktu lalu sempat mempertanyakan dinamika politik yang terjadi di Sulbar.
Ia mengatakan, Jokowi mempertanyakan sejauhmana pengaruh politik di Sulbar atas kisruh politik yang terjadi di Senayan antara kubu KIH dan KMP.
"Saat itu dengan spontan saya jawab bahwa dinamika politik yang terjadi di Senayan tak berpengaruh berarti dengan kondisi di Sulbar. Kami memahami bahwa kisruh yang terjadi di Senayan tidak akan lama dan itu terbukti bahwa dua kubu telah melebur menjadi satu untuk berjuang di jalur rakyat," kata Anwar.
Gubernur Sulbar mengatakan, hal yang menarik dari kunjungan presiden ke Mamuju beberapa waktu lalu adalah telah menjanjikan dan akan bersungguh-sungguh untuk mendukung kebijakan pemerintahan daerah selama lima tahun kepemimpinannya.
"Penyempurnaan pembangunan infrastruktur tentu menjadi kebutuhan mendesak dan itu akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Karena itu, saya meminta dukungan DPRD Sulbar, khususnya menyangkut penanganan jalan ke Mamasa. Jujur saja, selama ini saya dihujani dan bahkan disorot terkait penanganan jalan ke Mamasa yang belum tuntas," kata Anwar.
Karena itu, kata dia, dukungan dan kerja sama tentu diharapkan dalam mewujudkan harapan rakyat karena daerah ini masih banyak yang harus diwujudkan khususnya menyangkut infrastruktur jalan ke Mamasa.
Anwar juga mengingatkan kepada pimpinan SKPD untuk bisa mewujudkan harapan-harapan rakyat dengan membangun kerja sama dengan DPRD Sulbar dalam mengawal program pro rakyat yang akan dilaksanakan pemerintah.
Ia meyakini, koalisi partai politik yang menggema di senayan tidak akan berpengaruh terhadap kerja di DPRD Sulbar yang juga didominasi Koalisi Merah Putih.
"Di Sulbar tidak ada koalisi KMP dan KIH, tetapi di Sulbar yang ada koalisi rakyat. Kita jadikan parlemen ini untuk membangun koalisi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Anwar yang juga Ketua DPD Golkar non aktif ini.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya Ramlan mengatakan, dirinya siap membangun sinergi dengan pemerintah sepanjang hal itu menyangkut kepentingan rakyat.
"Kami berada di DPRD Sulbar karena rakyat. Jabatan ini tidaklah mudah karena kita membawa amanah rakyat," ujar politisi Gerindra ini.
Munandar mengatakan, sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terpola dengan baik guna mendukung optimalisasi kebijakan pemerintah untuk rakyat. S Muryono